11 Agustus 2001 — 11 menit baca

Selamat bekerja Ibu Megawati

Curahan hati yang berisi harapan, seruan dan peringatan untuk Presiden Megawati (2)

Susunan kabinet “Gotongroyong” pemerintahan Megawati-Hamzah Haz sudah diumumkan. Dan seperti biasa, dan wajar serta sah-sah saja, banyak reaksi atau pendapat yang datang dari berbagai fihak, baik tentang orang-orang yang duduk di dalamnya, maupun latar belakang pemilihannya, dan perspektif perkembangan situasi selanjutnya. Mohon, kiranya tulisan kali ini juga bisa dianggap sajalah sekadar sebagai salah satu di antara reaksi atau pendapat, seperti yang diutarakan oleh sebegitu banyak orang lainnya. Tetapi, di samping itu, tulisan ini masih tetap juga dimaksudkan sebagai sekadar “curahan hati yang berisi harapan, anjuran dan peringatan untuk Presiden Megawati”, yang sekaligus juga sebagai manifestasi “berbagi rasa dan fikiran” dengan mereka yang sedang berusaha bersama-sama menegakkan demokrasi dan memperjuangkan reformasi di Indonesia. (Jadi, tidak dengan pretensi untuk “menggurui” siapapun juga).

Bagi banyak orang, agaknya sudah jelaslah, bahwa pemerintahan Megawati-Hamzah Haz menghadapi banyak sekali problem penting yang perlu ditangani secara urgen. Sebagian terbesar dari problem-problem itu adalah kerusakan-kerusakan parah di berbagai bidang, yang diwariskan oleh Orde Baru, di mana Golkar telah memainkan peran yang amat penting (di samping TNI-AD). Warisan problem-problem besar dan parah inilah yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintahan B.J. Habibi, dan juga tidak oleh pemerintahan Gus Dur-Megawati yang lalu. Apakah pemerintahan Megawati-Hamzah Haz akan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan itu? Ini tidak bisa diramalkan sekarang secara gampang-gampangan saja. Sudah tentu, kita semua berharap bahwa pemerintahan Megawati-Hamzah Haz bisa menyelesaikan berbagai persoalan rumit yang sekarang sedang menimpa bangsa. Tetapi, apakah akan bisa? Semoga!

Sebab, seperti yang sama-sama kita alami selama ini, begitu menggunungnya problem-problem parah yang sudah ditimbulkan oleh pemerintahan Orde Baru (Golkar) selama sekitar 30 tahun, sehingga kelihatan ruwet sekali. Problem-problem parah ini sudah bertumpuk-tumpuk dan saling tindih tidak karu-karuan, sehingga sulit untuk menemukan manakah ujungnya dan mana pula pangkalnya. Ditambah lagi, problem-problem ini saling berkaitan secara erat atau, setidak-tidaknya, saling mempengaruhi. Karena itulah, maka sambil mengatakan “Selamat bekerja dan semoga sukses” kepada pemerintahan yang baru ini maka tetap perlulah kiranya bagi kita semua untuk terus mengamati perkembangan situasi dengan waspada.

Enam program pemerintahan megawati

Patutlah kiranya sama-saa kita perhatikan bahwa pemerintahan Megawati telah menetapkan enam program yang amat penting untuk menghadapi situasi dewasa ini dan masa datang. Enam program tersebut adalah : “mengembalikan negara kesatuan Republik Indonesia”, “menegakkan proses demokratisasi dan penghargaan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia), “stabilisasi dan pemulihan ekonomi”, “menegakkan hukum dan pemberantasan KKN”, “meningkatkan diplomasi Indonesia dalam kerjasama dengan luar negeri dan mengembalikan citra baik Indonesia di mata internasional”, serta yang terakhir “mempersiapkan Pemilu 3 tahun lagi secara aman, tertib, bebas dan rahasia”.

Kita semuanya patut mengharapkan bahwa ke-enam program itu dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintahan Megawati-Hamzah. Dalam usaha untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, semoga masalah Aceh, Irian Barat atau gerakan-gerakan separatis lainnya dapat diselesaikan dengan baik, sedapat mungkin – atau sejauh mungkin - lewat jalan dialog dan menghindari penggunaan kekerasan. Memang, penyelesaiannya tidak mudah. Tetapi, betapa pun itulah jalan yang terbaik. Maklum, persoalannya sudah bertumpuk-tumpuk dan juga menjadi makin rumit, sebagai akibat kesalahan-kesalahan Orde Baru selama puluhan tahun. Di samping itu, program menegakkan proses demokratisasi dan penghargaan terhadap HAM (yang telah dirusak oleh TNI-AD dan Golkar), juga perlu disambut di mana-mana oleh semua fihak. Stablisasi dan pemulihan ekonomi adalah juga tugas mendesak yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Sedangkan, dua bidang penting ini saling berhubungan secara erat sekali. Ekonomi hanya bisa berjalan baik kalau ada stabilisasi, tetapi juga sebaliknya, stablisasi bisa kokoh kalau ekonomi berkembang maju. Tetapi, itu semua tidak bisa jalan lancar kalau hukum tidak ditegakkan dan kalau korupsi tidak dibrantas.

Pemerintahan Megawati melihat pentingnya memperbaiki citra baik Indonesia di mata internasional, yang memang sudah rusak puluhan tahun, akibat dikebirinya kehidupan demokratis, dilecehkannya hukum dan dilanggarnya HAM dan dibiarkannya penyakit KKN merajalela (sampai sekarang!). Pers internasional sudah terlalu sering mempersoalkan itu semuanya. Jadi program “menegakkan hukum dan pemberantasan KKN” adalah tepat sekali, dan sesuai dengan tuntutan rakyat banyak.

Mengingat bagusnya program itu bagi kepentingan seluruh rakyat, maka adalah kewajiban bagi seluruh kekuatan pro-reformasi untuk mendukung terlaksananya program itu. Tetapi, adalah juga kewajiban kita semua untuk mengawasi terus-menerus, apakah program itu betul-betul dilaksanakan oleh petugas-petugas di bidang eksekutif, legislatif dan judikatif, di berbagai tingkat atau jajaran, baik di Pusat maupun di daerah. Masyarakat luas mempunyai hak yang sah, dan bahkan juga kewajiban untuk dengan berbagai cara - yang demokratis dan beradab – mengkritik segala penyelewengan-penyelewengan di bidang eksekutif, legislatif dan judikatif. Bahkan, (untuk lebih tegasnya lagi!), adalah hak yang sah bagi masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap langkah-langkah pemerintah yang bertentangan dengan tujuan 6 program itu.

Sokong yang positif dan lawan yang negatif!

Mengingat situasi baru sesudah dibentuknya pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Megawati, agaknya kita semua, - terutama kekuatan pro-reformasi -, perlu terus-menerus mengawasi langkah-langkah pemerintah di berbagai bidang dan juga sekaligus mendorong terus, dengan berbagai cara dan jalan, supaya Presiden Megawati bisa mengatasi berbagai kesulitan, sehingga pemerintahannya bisa memupuk demokrasi, melindungi HAM, dan mengadakan reformasi. Singkatnya, sekali lagi, langkah-langkah yang positif bagi kepentingan rakyat perlu kita sokong, tetapi tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan rakyat, demokrasi dan reformasi, perlulah selalu dilawan bersama-sama.

Mengapa begitu? Sebab, dari perkembangan akhir-akhir, makin jelaslah bahwa dalam menyusun kabinetnya, Presiden Megawati telah terpksa mengadakan konsesi-konsesi, baik kepada kubu Golkar, maupun partai-partai lain, termasuk juga kepada kubu TNI. Ada pendapat bahwa dalam penyusunan kabinetnya ini Megawati berpijak kepada realitas imbangan kekuatan politik, dan bahwa apa yang dilakukannya itulah yang ideal dalam situasi sekarang. Ada pula yang mengatakan bahwa Megawati memerlukan dukungan parlemen dan TNI, supaya pemerintahannya stabil dan supaya politik atau program pemerintahannya bisa berjalan mulus, tanpa mendapat terlalu banyak gangguan atau penjegalan atau rongrongan terus-menerus. Ada juga yang berpendapat bahwa Megawati terpaksa membalas jasa, atau bayar rekening, kepada fihak-fihak yang telah memberikan “sumbangan” kepadanya untuk kenaikannya sebagai presiden.

Apapun pertimbangan-pertimbangan yang dipakai oleh Presiden Megawati, seluruh kekuatan pro-reformasi (baik yang “kiri” maupun yang lainnya, umpamanya Ornop: berbagai LSM, gerakan rakyat yang macam-macam, LBH, Infid, Indonesian Corruption Watch, Komite Orde Baru Watch, Masyarakat Transparansi Indonesia, berbagai gerakan mahasiswa dan pemuda, para korban Orde Baru, para eks-tapol beserta keluarga mereka, kaum intelektual dan seniman dll) perlulah, dengan teliti mewaspadai apakah para anggota pemerintahan Megawati-Hamzah Haz itu memang betul-betul menjalankan tugas mereka masing-masing dengan baik, jujur, secara professional, mementingkan kepentingan umum, tidak korup, bersikap demokratis, dan tidak menghalangi reformasi.

Sikap mendukung langkah-langkah atau politik Presiden Megawati yang positif adalah perlu, mengingat bahwa dalam konteks peta imbangan kekuatan politik dewasa ini, kubu Megawati (PDI-P) adalah, betapapun juga, masih merupakan kekuatan politik yang terbaik di antara berbagai partai besar yang diwakili di DPR. Kita masih bisa mengharapkan adanya golongan yang cukup besar di dalam PDI-P (terutama di tingkat akar-rumput dan tersebar di mana-mana) yang betul-betul anti-Orba dan menginginkan terlaksananya dengan sungguh-sungguh reformasi. Bersama-sama meneruskan secara sungguh-sungguh perjuangan reformasi dengan golongan-golongan semacam itu adalah perlu sekali. Sedangkan, harapan semacam itu kiranya sulitlah bisa kita temukan pada partai-partai lainnya seperti Golkar, PPP, PBB, PAN dll dll.

Berapa lama bulan-madu bisa berlangsung?

Kita semuanya, terutama seluruh kekuatan pro-reformasi, seyogyanya bersikap waspada terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi di kemudian hari, bahkan dalam waktu dekat ini. Sebab, seperti sama-sama kita saksikan, pemerintahan Gotongroyong ini adalah hasil kompromi antara berbagai partai dan golongan. Adalah wajar atau logis bahwa partai atau golongan yang mendukung terbentuknya pemerintahan Megawati mempunyai kepentingan atau tujuan “terselubung” (atau agenda) mereka masing-masing. Kalau sekarang, pada permulaan pembentukan pemerintahan kelihatan masih seperti masa “berbulan madu” bagi berbagai kekuatan politik, itu tidak berarti bahwa “bulan madu” ini akan berlangsung terus sampai tahun 2004. Di antara berbagai faktor yang bisa sama-sama kita pertimbangkan adalah sebagai berikut :

Bisalah kiranya kita harapkan bahwa kubu Megawati (setidak-tidaknya, sebagian terbesarnya), baik yang di dalam kabinet maupun yang di DPR adalah kekuatan yang anti Orde Baru dan menginginkan reformasi. Karena, PDI-P pernah menjadi korban berbagai rekayasa politik rezim militer (antara lain : kongres Medan dan peristiwa 27 Juli). PDI-P (baca : Megawati) pernah dikroyok rame-rame oleh berbagai kekuatan (yang sekarang ini “mendukungnya” !) dalam mencegah naiknya Megawati sebagai presiden, walaupun ia telah meraih suara yang terbesar dalam pemilu 1999 (ingat: ungkapan-ungkapan Asal Bukan Mega, perempuan tidak boleh memimpin negara dll dll). Kekuatan-kekuatan inilah yang sekarang menyatakan diri sebagai pendukung Megawati. Tetapi apakah dukungan ini akan tulus dan mulus, justru hal inilah yang perlu diwaspadai terus.

Sebab, mungkin di kemudian hari (entah kapan!) akan muncul jugalah akhirnya “clash” (besar atau kecil) antara berbagai kekuatan politik ini, yang bisa disebabkan oleh macam-macam faktor atau latar-belakang kepentingan. Perbenturan-perbenturan antara berbagai kekuatan politik ini akan terjadi ketika langkah-langkah untuk menegakkan supremasi hukum betul-betul dijalankan, atau kalau pembrantasan korupsi juga sungguh-sungguh dilancarkan. Penggalangan kekuatan (dan dana gelap !) dalam menghadapi Pemilu tahun 2004 juga akan merupakan sumber pergesekan. Secara umum, bisalah kiranya dikatakan bahwa reformasi (kalau dilaksanakan sungguh-sungguh!) terpaksa akan mencetuskan pertentangan antara berbagai kekuatan politik. Karena, jelaslah bahwa reformasi tidak menguntungkan sisa-sisa kekuatan Orde Baru, yang sekarang ini menyembunyikan diri di belakang beraneka tabir dan mengenakan berbagai kedok atau baju.

Singkatnya, melihat latar-belakang sejarah kekuatan-kekuatan politik selama puluhan tahun terakhir, maka adalah ilusi besar sajalah kalau ada orang-orang yang mengira bahwa sisa-sisa kekuatan Orde Baru (terutama Golkar!) bisa begitu mudah, dan juga begitu cepat, meninggalkan watak-watak sebenarnya yang lama. (Tentang soal ini ada tulisan tersendiri).

Kembangkan terus kekuatan pro-reformasi

Presiden Megawati dalam membentuk pemerintahan Gotongroyong telah berusaha untuk menyatukan (atau setidak-tidaknya, menghimpun) sebanyak mungkin kekuatan politik dengan tujuan untuk menjalankan 6 programnya. Langkah ini bisa dianggap sebagai aliansi sementara untuk menghadapi situasi politik, ekonomi, dan sosial, yang sangat mendesak dewasa ini. Tetapi, dalam aliansi ini terdapat kekuatan-kekuatan yang kepentingannya sama sekali saling bertentangan (walaupun sekarang masih belum terbuka secara nyata) dan karenanya juga akan terjadi perbenturan atau pertentangan. Itulah sebabnya, maka kekuatan pro-reformasi perlu siap-siap untuk menghadapi situasi yang demikian. Wajarlah kiranya, bahwa kalau terjadi pertentangan keras antara kubu PDI-P dengan kubu-kubu statusquo dan anti-reformasi - baik yang dalam kabinet maupun di DPR -, maka kekuatan pro-reformasi akan memihak kepada kubu Megawati.

Di samping itu, seluruh kekuatan pro-reformasi, yang tersebar di mana-mana, perlu juga mengawasi dengan cermat peran kubu Megawati, terus mengajukan saran-saran, memberikan dorongan untuk terus melakukan hal-hal yang menguntungkan perjuangan untuk reformasi. Bukan itu saja. Seluruh kekuatan pro-reformasi perlu mengajukan kritik-kritik dan peringatan keras kepada kubu Megawati, kalau terjadi penyelewengan-penyelewengan dalam berbagai bentuk, atau kalau kubu ini melakukan tindakan-tindakan yang nyata-nyata merugikan kepentingan rakyat dan negara. Dalam pidatonya untuk memperkenalkan susunan kabinetnya, Presiden Megawati sudah menyatakan hal-hal yang amat penting, yang berkaitan dengan pengembangan demokrasi, perlindungan HAM, pembrantasan korupsi dan penegakan supremasi hukum. Perlulah kiranya bagi seluruh kekuatan pro-reformasi untuk selalu mengingatkan atau menagih janji Presiden Megawati ini.

Namun, betapapun juga, untuk menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi di masa depan yang dekat ini, seyogyanyalah seluruh kekuatan pro-reformasi (antara lain : berbagai Ornop atau LSM, gerakan-gerakan rakyat extra-parlementer, masyarakat madani lainnya) untuk terus bebenah diri dan bersama-sama mengembangkan kekuatannya. Ruang gerak kebebasan demokratis yang masih tersedia hendaknya digunakan secara maksimal, untuk berjaga-jaga seandainya terjadi penyempitan atau pemasungan. Sebab, apa yang terjadi akhir-akhir ini di Jawa Timur (penangkapan sejumlah kader NU dan PRD) yang dilakukan oleh polisi adalah sinyal ke arah ini. Seperti yang sudah ditunjukkan oleh pengalaman di berbagai negeri di dunia, kekuatan extra-parlementer dapat memainkan peran yang amat penting ketika lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan judikatif negara sedang dirundung oleh berbagai penyakit parah. Apalagi bagi Indonesia, di mana kekuatan sisa-sisa Orde Baru masih bercokol secara kuat dan luas di mana-mana. (Tentang soal ini ada tulisan tersendiri).

Mengingat perkembangan yang terakhir, banyak orang berharap bahwa Presiden Megawati dapat mengatasi begitu banyak persoalan besar dan rumit yang sedang dihadapi oleh negara dan bangsa, sebagai warisan Orde Baru (harap baca, sekali lagi : Golkar). Karena itulah maka adalah wajar juga bahwa mulai ada suara-suara yang mengingatkan supaya Presiden Megawati waspada, termasuk terhadap orang-orang dekatnya. Sebab, ia sedang memegang kekuasaan yang amat besar. Sedangkan berbagai orang atau golongan pastilah mulai mengincer dan mencari jalan untuk mendekatinya, baik untuk kepentingan politik maupun untuk kepentingan pribadi yang tidak selalu halal atau tidak menguntungkan kepentingan rakyat.

Sebagai uneg-uneg dan juga harapan, tulisan kali ini diakhiri dengan : “Selamat bertugas bu Megawati, tetapi harap Anda selalu waspada. Anda akan bisa menjadi besar kalau terus membela kepentingan rakyat dan memperjuangkan reformasi dengan gigih. Anda akan makin terhormat, kalau terus melawan segala macam kebusukan, termasuk yang sudah ditinggalkan Orde Baru. Dan bukan sebaliknya.”