01 September 2004 — 6 menit baca

Tidak memilih Megawati dan tidak juga SBY

Ketika dewasa ini bagi banyak orang masih belum jelas juga siapakah yang akan mereka pilih sebagai presiden tanggal 20 September yad, maka sebagian orang lainnya sudah mengambil sikap yang jelas, yaitu tidak akan memilih kedua calon presiden, baik Megawati maupun SBY. Sebanyak 158 organisasi non-pemerintah yang terdiri dari LSM dan organisasi kemasyarakatan (ormas) seluruh Indonesia menyatakan tidak percaya kepada dua pasangan SBY-Jusuf Kalla dan Megawati -Hasyim Muzadi.

Organisasi-organisasi ini berpendapat bahwa kedua kandidat ini tidak mewakili aspirasi masyarakat dan memutuskan tidak memilih kedua-duanya. Pernyataan ini disampaikan bersama dalam sebuah jumpa pers di Jakarta, Kamis (26/8). Pernyataan organisasi masyarakat ini merupakan hasil pertemuan mereka selama beberapa hari yang dilangsungkan di Jakarta, untuk membicarakan lima agenda yang merupakan platform bersama, yaitu militerisme, neoliberalisme, otonomi daerah, supremasi hukum dan keadilan, dan representasi politik.

Sikap yang diambil 158 organisasi non-pemerintah itu merupakan cermin dari pendapat sebagian rakyat Indonesia yang menganggap bahwa kedua calon presiden itu bukanlah tokoh yang mereka idam-idamkan untuk memimpin negara dan bangsa kita selama 5 tahun mendatang. Alasan atau pertimbangan 158 organisasi itu bermacam-macam, seperti halnya pertimbangan yang beraneka-ragam juga yang dimiliki oleh mereka yang tergolong « Golput », yang ditaksir kira-kira sekitar 30 juta orang.

Pembusukan Moral Di Kalangan Elite

Dalam pemilihan presiden putaran kedua nanti, sebagian besar rakyat terpaksa memilih salah satu di antara kedua pasangan Megawati-Hasyim dan SBY-Jusuf Kalla, walaupun ada pendapat dari banyak kalangan bahwa kedua pasangan itu tidak ideal dan tidak representatif. Perkembangan politik di negeri kita sudah sedemikian buruknya dan sedemikian rusaknya, sehingga sulit sekali ditemukan tokoh-tokoh yang sungguh-sungguh bermoral tinggi, bersih, jujur, cakap, berwibawa, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Padahal, negara dan rakyat Indonesia sedang terus menghadapi begitu banyak persoalan-persoalan besar yang rumit dan gawat, sebagai warisan berbagai politik yang buruk yang dijalankan oleh Orde Baru selama 32 tahun, yang diteruskan oleh pemerintahan-pemerintahan berikutnya selama 6 tahun. Di antara banyak persoalan besar yang paling parah itu adalah masalah kerusakan moral atau pembusukan mental, yang menjangkiti kalangan elite bangsa, baik yang terdapat di banyak pimpinan partai politik, maupun di pimpinan eksekutif, legislatif, judikatif, atau lembaga-lembaga lainnya, termasuk di kalangan agama. Seperti sudah sama-sama kita saksikan, kebobrokan akhlak di kalangan elite inilah yang selama ini telah menimbulkan korupsi besar-besaran (di Pusat maupun di daerah-daerah), dan banyak penyelewengan kekuasaan dan pelecehan hukum.

Kerusakan moral ini juga dimanifestasikan oleh berbagai praktek para tokoh kedua kubu Megawati dan kubu SBY. Berita (atau desas-desus) tentang macam-macam praktek buruk dan politik busuk selama pemilihan presiden putaran pertama dan kedua menunjukkan bahwa pembusukan kehidupan politik di kalangan elite bangsa kita sudah sunguh-sungguh amat parah.

Sisa-Sisa Orde Baru Di Kedua Kubu

Dengan munculnya kedua pasangan Megawati-Hasyim dan SBY-Jusuf Kalla dalam pemilihan presiden putaran kedua, bisa diartikan bahwa kekuatan politik sisa-sisa Orde Baru sudah mulai mengancam akan meraih kembali pengaruhnya. Sebab, para pembela kepentingan sisa-sisa Orde Baru terwakili secara kuat dan nyata di kedua kubu ini juga.

Adalah sudah jelas, bahwa untuk bisa berusaha menjabat kembali kedudukan presiden, Megawati terpaksa bersekutu dengan Golkar, PPP, PDS, dan membentuk Koalisi Kebangsaan. Bahwa Megawati bersatu dengan kekuatan politik yang pernah menjadi pendukung utama Orde Baru (terutama Golkar dan PPP) ini pertanda jelek bahwa Megawati (bersama PDI-P nya) sudah jadi tawanan, atau dikepung oleh sisa-sisa kekuatan Orde Baru. Kedudukan atau pengaruh Akbar Tanjung sebagai tokoh utama Koalisi Kebangsaan (atau menjadi penasehat Presiden) menunjukkan bahwa ruang gerak politik Megawati (PDI-P) akan sempit sekali, kalau tidak dikatakan lumpuh. Bisa diramalkan bahwa peran atau kedudukan Golkar akan besar sekali, bahkan sangat dominan, dalam kubu Megawati.

Sedangkan, banyak orang melihat bahwa di kubu SBY-Jusuf Kalla pengaruh sisa-sisa kekuatan politik Orde Baru juga tidak kecil. Bukan saja karena sosok SBY yang mantan petinggi militer, tetapi juga karena banyaknya pensiunan jenderal (dan juga para jenderal yang masih aktif) yang secara diam-diam - maupun terang-terangan - mendukung SBY. Orang pun mencatat bahwa dari kubu SBY tidak pernah ada pernyataan yang sungguh-sungguh tegas dan jelas anti Orde Baru atau kritis terhadap berbagai politik Suharto. Banyak orang yang menyangsikan ketulusan SBY-Jusuf Kalla untuk melaksanakan reformasi secara tuntas, dan karenanya, menduga bahwa ada berbagai kepentingan yang menguntungkan golongan militer ikut bermain di belakangnya.

Sisa-Sisa Orde Baru Yang Paling Diuntungkan

Siapapun akan terpilih jadi presiden nanti, tidak peduli apakah Megawati atau SBY, sulitlah dibantah bahwa justru kekuatan sisa-sisa Orde Baru-lah yang akan memperoleh keuntungan yang paling besar. Dan keadaan yang menyedihkan inilah yang patut disayangkan –atau disesalkan – oleh seluruh kekuatan yang pro-demokrasi dan pro-reformasi. Sebab ini berarti bahwa di masa depan (paling tidak selama 5 tahun) reformasi pasti akan macet sama sekali, bahwa korupsi akan tetap merajalela (atau bahkan makin), bahwa pelanggaran dan pelecehan hukum akan menjad-jadi, dan bahwa kerusakan moral yang sudah parah akan bertambah makin parah pula.

Dari segi inilah dapat dimengerti mengapa 158 organisasi non-pemerintah telah mengambil sikap tidak mempercayai kedua pasangan Megawati-Hasyim dan SBY-Yusuf Kalla. Sebab, dari kedua pasangan itu tidak bisa diharapkan adanya perubahan-perubahan penting bagi kehidupan rakyat banyak. Kaum elite yang mendukung kedua pasangan itu, kebanyakan bukanlah orang-orang yang secara tulus dan jujur mau mengabdi kepada kepentingan negara dan bangsa. Sebagian terbesar dari mereka adalah orang-orang yang hanya sibuk memperebutkan kursi atau kedudukan, dan yang kemudian melalui kursi atau kedudukan mereka ini bisa melakukan pencurian uang negara dan rakyat untuk memperkaya diri (Contoh yang menyedihkan adalah begitu banyaknya anggota-anggota DPRD tingkat propinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, yang sudah ditindak karena melakukan korupsi).

Rakyat Harus Bela Diri Mereka Sendiri

Pernyataan sikap 158 organisasi non-pemerintah tersebut mengandung pesan lain yang amat penting bagi kita, yaitu bahwa rakyat banyak tidak boleh menggantungkan nasib mereka hanya dan melulu kepada partai-partai politik dan tokoh-tokohnya saja. Memang, dalam kehidupan demokrasi (yang sungguh-sungguh, dan “bersih” pula !) partai-partai politik punya peran sebagai pencerminan aspirasi rakyat banyak. Tetapi, seperti yang sudah kita saksikan sendiri, di Indonesia dewasa ini tidak bisa dikatakan bahwa kebanyakan partai-partai politik merupakan saluran yang sebenarnya dari aspirasi rakyat. Para tokoh-tokoh berbagai partai politik atau sebagian besar elite-lah yang sering “mengatas-namai” rakyat atau anggotanya.

Karena itu, adalah amat tepat pesan yang terkandung dalam pernyataan 158 organisasi non-pemerintah itu bahwa selanjutnya tugas penting mereka adalah menggalang berbagai kekuatan organisasi rakyat, baik yang besar maupun yang kecil, terutama di tingkat “akar rumput” . Gerakan untuk membangun kekuatan “extra-parlementer”, yang tersebar luas dari Pusat dan di daerah-daearah (terutama !) adalah salah satu langkah penting untuk mengimbangi atau melawan segala politik atau tindakan yang tidak menguntungkan rakyat banyak, dari mana pun datangnya.

Terlepas dari terpilihnya Megawati atau SBY sebagai presiden nanti, menggalang kekuatan extra-parlementer yang luas dan kokoh adalah merupakan agenda yang mengandung arti strategis. Karenanya, seluruh kekuatan pro-demokrasi dan pro-reformasi perlu menjadikan tugas ini sebagai platform bersama untuk menentang munculnya kembali militerisme, melawan neo-liberalisme, mengawasi pelaksanaan otonomi daerah, menegakkan supremasi hukum, memberantas korupsi, menjunjung tinggi keadilan, dan membela HAM. Dalam menghadapi situasi politik di Indonesia seperti dewasa ini hanya dengan membangun kekuatan extra-parlementer yang besar rakyat luas bisa membela diri mereka sendiri.

Jelaslah sudah bahwa penyelesaian tugas yang mulia dan benar ini tidak mudah, tetapi perlu terus diusahakan bersama-sama dengan tekun dalam berbagai cara dan bentuk. Seluruh kekuatan pro-demokrasi dan pro-reformasi perlu saling bantu dan saling mendukung, sehingga berbagai organisasi ekstra-parlementer ini bisa berfungsi benar-benar sebagai saluran alternatif dari aspirasi rakyat. Berkembangnya gerakan ekstra-parlementer yang kuat, pada akhirnya, akan menguntungkan seluruh bangsa dan ikut menyelamatkan Republik kita.

Siapa pun ja