11 Januari 2008 — 57 menit baca

Tentang Suharto sakit keras dan berbagai masalahnya

Berhubung dengan sakit kerasnya mantan presiden Suharto, sehingga harus dirawat secara urgen di rumahsakit, maka banyak orang mengikuti masalah ini dengan perhatian besar. Banyak berita atau komentar atau pendapat dari berbagai kalangan yang dapat kita baca mengenai sakitnya pemimpin Orde Baru ini, serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan kasus Suharto.

Di antara pendapat atau komentar yang beraneka ragam itu ada yang yang berkaitan dengan masalah pengampunan terhadap kesalahannya selama ia memimpin Orde Baru, tentang KKN yang dilakukannya sehingga merupakan koruptor terbesar di dunia, tentang pelanggaran HAM besar-besaran yang dilakukan di bawah kepemimpinannya dll dll.

Untuk memudahkan bagi mereka yang ingin mengikuti masalah-masalah tentang sakitnya Suharto serta berbagai hal yang menyangkut kelanjutan dari tuntutan untuk mengadili Suharto, maka dalam website ini disediakan rubrik khusus, yang menyajikan kumpulan berbagai bahan tentang hal-hal tersebut.

*

Bali Pos, 11 Januari 2008

Menjadi sorotan di mana-mana di Indonesia, bahkan di luar negeri.

Mengedepankan Sisi Kemanusiaan

SETELAH diberitakan berhasil mengatasi keadaan kritis kesehatannya beberapa waktu lalu, kini kesehatan mantan Presiden Soeharto kembali dinyatakan kritis. Ia masih berbaring lemah di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta dengan berbagai perlengkapan kesehatan menempel pada tubuhnya. Setelah mengalami kemajuan, kondisi kesehatan Soeharto tiba-tiba drop alias menurun tajam. Hal ini diakibatkan penumpukan cairan di paru-paru makin bertambah serta terjadi pendarahan pada saluran pencernaan.

Keadaan kesehatan Pak Harto menjadi sorotan di mana-mana di Indonesia, bahkan di luar negeri. Berbagai pendapat muncul menyertai keadaan mantan orang paling berpengaruh di Indonesia selama 32 tahun ini. Menghadapi persoalan seperti ini, sudah seharusnyalah masyarakat Indonesia menyikapi dengan bijaksana. Ini bukan saja demi stabilitas negara, juga menyangkut karakter bangsa manakala peristiwanya disorot media asing.

Untuk saat ini rasanya tidaklah etis jika mencoba mengungkat-angkit persoalan kesalahan yang pernah dilakukannya. Jika kelak telah sembuh, di situlah saatnya lagi untuk mempersoalkan perkara yang dihadapinya. Pikiran seperti ini, tidak saja berlaku pada dunia sipil, juga di dunia ketentaraan. Tentara yang terluka tertangkap oleh musuh, ia akan diobati terlebih dulu, sekuat tenaga disembuhkan. Setelah sembuh, barulah ia kemudian dikenai tindakan hukum. Inilah sifat kesatria seorang prajurit.

Masyarakat Indonesia mungkin telah terbelah posisinya melihat keadaan Pak Harto yang terbaring lemah di rumah sakit. Keterbelahan ini tidak pelak akibat masalah sejarah. Sebagai orang besar, Pak Harto adalah pelaku sejarah dengan berbagai perannya. Tetapi manakala kita melihat jalannya sejarah, haruslah pula dilihat bagaimana sisi baik ketika dia menjadi pelaku itu. Tetapi, sebagai manusia, tidak mungkin seluruhnya akan bernilai positif. Pada saat terbaring sakit, bahkan dua hari terakhir di saat sedang lemah-lemahnya, banyak pula sorotan atas hal-hal negatif Pak Harto. Mungkin ini disebabkan oleh kekecewaan akibat begitu berkuasanya Soeharto dulu.

Di sinilah sesungguhnya tugas bangsa Indonesia sekarang untuk mampu memilahnya. Katakanlah, sekadar contoh, ternyata kebijakan mendirikan posyandu di setiap desa di kala pemerintahan Soeharto masih berjaya, mendatangkan manfaat untuk rakyat banyak. Posyandu pernah macet saat reformasi menggelora di Indonesia. Tetapi begitu ada kasus flu burung, diare serta lumpuh layu, orang ternyata baru sadar betapa besarnya peran posyandu tersebut. Kini gerakan itu kembali digaungkan.

Sri Sultan Hamengku Bhuwono IX pernah mengatakan bahwa sangat tidak pantas bagi orang untuk melihat apalagi mengutak- atik kejelekan orang lain. Ini sering didengungkan dan yang membuat dia dicintai oleh masyarakat Yogyakarta. Rasanya pesan itu relevan untuk seluruh bangsa Indonesia dari berbagai suku dalam menghadapi masa kritis mantan Presiden Indonesia itu. Kita yakin bahwa hal ini akan bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat kita, demi stabilitas negara. Bangsa Indonesia mampu mengedepankan sisi kemanusiaan ketimbang rasa benci masa lalu.


Kompas, 11 Januari 2008

Semuanya, demi Soeharto…

Inilah cerita tentang hebatnya mantan Presiden Soeharto. Sejak ia kembali sakit untuk kesekian kalinya dan dirawat di Kamar 536 Presiden Sweet, Lantai V, Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta, Jumat (4/1), pekan lalu, mantan penguasa masa Orde Baru itu seolah-olah menjadi “bintang” dan seolah-olah memiliki kuasa.

Soeharto memang layak dijadikan “bintang”, dalam berita utama media nasional. Sering kali, berita Soeharto itu justru mengalahkan berita lainnya, seperti banjir, longsor, dan air laut pasang. Juga dampak harga minyak mentah dunia dan inflasi, yang kini dapat memberikan dampak luas bagi perekonomian negara.

Selain mendapat kunjungan luar biasa, Soeharto juga mendapat pelayanan yang terbaik. Sebagai mantan Presiden RI selama enam periode (30 tahun) dan jenderal besar (bintang lima), semua itu layak diberikan kepada Soeharto. Negara dan orang-orang yang telah mendapat kehormatan dan keuntungan tentu harus membalas jasa-jasanya, tanpa terkecuali.

Sebagaimana diketahui, sehari setelah masuk RSPP lagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Muhammad Jusuf Kalla menengok Soeharto. Kemudian mantan pejabat-pejabat di eranya dan di era sekarang ini, menyusul berdatangan atau sekadar mengirim bunga.

Sebut saja mulai dari Ketua DPR Agung Laksono, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, mantan Menteri Luar Negeri Ali Alatas, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar, dan Bob Hasan, termasuk pengusaha Probosutedjo yang mendapat izin keluar dari LP Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Juga mantan Wapres Hamzah Haz, mantan Menko Kesra Haryono Suyono, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, serta mantan Menteri Koperasi Subiakto Tjakrawerdaya. Termasuk, Panglima TNI Djoko Santoso, yang menyempatkan menengok tengah malam, dan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Setelah menengok, sebagian besar dari mereka mendukung perkara hukum Soeharto dihentikan dengan alasan jasa-jasanya yang besar dan sakitnya Soeharto.

Sepulang menengok, Presiden mengundang Wapres dan sejumlah menterinya di Istana Negara, untuk mengantisipasi kemungkinan memburuknya kondisi Soeharto. Presiden Yudhoyono selanjutnya menggelar keterangan pers. Selain menegaskan komitmen pemerintah memberikan layanan kesehatan terbaik, Presiden juga berdoa. Namun, tentang isi pertemuan, Presiden tak menjelaskan. Mensesneg Hatta Radjasa yang sempat ditanya perihal status hukum Soeharto yang dibahas dalam pertemuan tersebut juga ogah berkomentar.

Perhatian tinggi Perhatian pemerintah pada Soeharto sangat tinggi. Selain menerjunkan Tim Dokter Kepresidenan, pemerintah melalui Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari pun telah mengintruksikan semua rumah sakit di Jakarta, yang memiliki peralatan medis modern, untuk mem-back-up RSPP memulihkan kesehatan Soeharto.

Tak hanya itu, Partai Golkar di mana Soeharto pernah menjadi Ketua Dewan Pembina juga menggelar rapat khusus. Seusai rapat, pukul 23.00 >small 2small 0<, di sebuah hotel bintang lima di Senayan, Partai Golkar mengadakan keterangan pers. Golkar meminta pemerintah mengesampingkan kasus hukum perkara Soeharto. Alasannya, tak hanya sekadar kondisi Soeharto yang tidak memungkinkan, akan tetapi juga mengingat jasanya yang besar. Rabu (9/1) malam, sekalian malam tahun baru Islam, Ketua Umum DPP Partai Golar Jusuf Kalla menggelar doa dan zikir bagi kesehatan Soeharto di kediaman dinasnya. Acara itu dihadiri sejumlah petinggi Golkar.

Perhatian yang besar dari siapa pun terhadap Soeharto harus diacungi jempol. Namun, status hukum Soeharto hingga kini masih kontroversi dengan rasa keadilan masyarakat. (SUHARTONO)


Antara, 10 Januari 2008

Soeharto Minta Megawati Jaga

NKRI dan Pancasila

Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan mantan Presiden Soeharto, yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta, sempat meminta kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soeharnoputri untuk menjaga NKRI dan Pancasila.

Anung di Kantor DPP PDIP Jakarta, Kamis mengatakan, pesan Soeharto tersebut disampaikan saat Taufik Kiemas melakukan kunjungan di kediaman Soeharto sekitar satu bulan sebelum Soeharto masuk rumah sakit.

“Satu bulan sebelum pak Harto sakit, ada beberapa kali pertemuan dan kunjungan. Kunjungan terakhir adalah kunjungan Pak Taufik ke Pak Harto, dan Pak Harto menitipkan pada Pak Taufik agar disampaikan kepada Ibu Mega, tolong titip untuk menjaga NKRI dan Pancasila” katanya.

Menurut Anung, pertemuan dan kunjungan tersebut adalah bentuk silaturahmi keluarga Soeharto dan Bung Karno dan pesan yang dititipkan kepada Megawati adalah pesan orang tua agar dilaksanakan.

“Itu adalah pesan orang tua yang diberikan untuk Ibu Mega dan PDIP. Tentunya kami berkomitmen untuk menjalankan yang dipesankan Pak Harto,” ujarnya.

Terlepas dari persoalan politik masa lalu, kata Anung, PDIP mengharapkan agar persoalan Soeharto tidak dipolemikkan sekadar untuk mendapat simpati dari pendukung atau yang tidak mendukung penguasa orde baru itu.

“Sudahlah hukum yang bicara dan itu ada institusi hukumnya. Tidak perlu partai politik menggunakan polemik masalah hukum persoalan Pak Harto yang akhirnya tidak memberikan konstribusi apa-apa dari perkembangan penguatan sistem demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

Anung mengatakan, DPP PDIP maupun Megawati dan Taufik Kiemas secara pribadi berulang kali mengatakan bangsa ini harus memberikan penghormatan kepada pemimpin yang mempunyai jasa besar bagi bangsa Indonesia.

“Segala kesalahan yag berpernah dibuat, tentunya harus dimaafkan dan jangan ada dendam sedikit pun pada Pak Harto. Bagaimana pun, ketika memimpin selalu saja ada yang salah,” katanya.

Anung mengatakan, pihaknya diminta untuk terus memantau kesehatan Soeharto tanpa harus menjenguk ke rumahsakit.

“Beliau (Megawati dan Taufik) meminta kami untuk selalu mmantau kesehatan Pak Harto, tapi tidak perlu datang menjenguk lalu bawa infotainmen supaya diliput. Itu, tidak perlu,” katanya.(*)


Antara, 10 Januari 2008

Ketua MPR: Serahkan Masalah Soeharto

ke Proses Hukum

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid, seusai menjenguk Presiden RI Periode 1966-1998, HM Soeharto, di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa segala persoalan yang menyangkut kasus penguasa Orde Baru (Orba) itu sebaiknya diserahkan penyelesaiannya melalui proses hukum.

Menurut dia, lembaga yang dipimpinnya sekarang masih memiliki ketetapan Nomor 11 tahun 1998 yang berkaitan dengan pengusutan kasus Soeharto yang masih berlaku.

“Karena itu, agar semuanya nyaman, keluarga enak dan negara tuntas tentang masalah ini, sebaiknya semuanya diserahkan kepada proses hukum yang benar,” kata Hidayat usai menjenguk Soeharto di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP).

Dia diterima putri Soeharto, Siti Hediyati Hariadi (Titik Soeharto), di lantai 5 Gedung A RSPP, dan seperti sebagaimana para penjenguk lainnya, maka tidak diperkenankan melihat serta bertemu langsung dengan Soeharto.

“Itu sudah aturan yang dikeluarkan Tim Dokter Kepresidenan, namun informasi yang saya dapatkan kondisi terakhir Pak Harto makin membaik, hemoglobinnya mulai meningkat dan tak lama lagi bisa dipasang alat pacu jantung,” katanya menambahkan.

Sementara itu, karangan bunga tanda simpati dari berbagai kalangan masih terus berdatangan, dan ada pula yang mengirimkan nasi tumpeng untuk dicicipi para penjenguk. (*)


Antara, 10 Januari 2008

Benyamin Mangkudilaga Nilai Salah Tidaknya Soeharto di Lingkup Hukum

Jakarta (ANTARA News) - Mantan Hakim Agung Benyamin Mangkudilaga mengatakan bahwa dirinya tidak setuju adanya “deponering” atau pemberian pengampunan terhadap kasus hukum Presiden RI Periode 1966-1998, HM Soeharto, karena menilai salah atau tidaknya ada di dalam lingkup hukum pidana.

“Salah tidaknya itu dalam lingkup hukum pidana, pengadilan yang memutuskan,” katanya di Jakarta, Kamis.

Benyamin Mangkudilaga tidak sependapat dengan tawaran “terobosan hukum” yang langsung memberikan pengampunan terhadap kasus hukum pidana menyangkut pemimpin Orde Baru (Orba) tersebut.

“Sekali lagi saya tegaskan, pengadilan atau hakim-lah yang memutuskan. Sekarang memang tidak bisa dilaksanakan, karena kondisi Soeharto begitu . Terus, bagaimana mau diampuni, proses pidananya pun belum tuntas,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan, khusus untuk proses perdata yang dihadapi, maka kasus Soeharto biarlah sekarang tetap berlangsung.

“Bukankah lagi sudah ada penetapan pengadilan bahwasanya peradilan terhadap Soeharto tidak bisa dilaksanakan karena kondisi kesehatannya,” ujarnya.

Tetapi, ia berharap, kalau yang bersangkutan sudah sehat wal`afiat, maka proses peradilan bisa dilanjutkan lagi.

“Iya, bisa diteruskan lagi. Sekarang, marilah saja kita berdoa akan kesehatan beliau,” katanya menambahkan. (*)


Kamis, 10 Jan 2008,

Golkar Bentengi Soeharto

Anggota Wantimpres Tetap Minta Diajukan ke Pengadilan JAKARTA - Partai Golkar tidak lupa dengan jejak masa lalunya. Kendati sekarang memproklamasikan diri sebagai ’Golkar Baru’, partai berlambang beringin itu tetap memberikan apresiasi kepada mantan Presiden Soeharto yang dulu menjadi ketua Dewan Pembina.

Partai yang menjadi mesin politik penguasa Orde Baru itu melakukan berbagai langkah untuk membentengi Soeharto yang kini tergolek dalam masa krisis kesehatan di RS Pusat Pertamina. Langkah pertama adalah mendesak pemerintah membebaskan Soeharto dari tuntutan hukum.

Tadi malam (9/1), para petinggi Golkar membentengi Soeharto dengan doa. Hampir semua pejabat teras partai tersebut menggelar zikir dan doa bersama untuk kesembuhan Pak Harto. Zikir yang digelar di kediaman Dinas Wapres Jusuf Kalla, Jalan Diponegoro No 2, Jakarta Pusat, dihadiri 120 pengurus DPP Partai Golkar dan Majelis Dzikir Dewan Dakwah Islamiyah (DDII) Partai Golkar.

Selain Wapres Jusuf Kalla yang juga ketua umum Partai Golkar, hadir Sekjen Partai Golkar Letjen (pur) Soemarsono, dan Ketua OKK Rully Chaerul Azwar. Kader di kabinet, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta serta Menkum dan HAM Andi Mattalata juga terlihat.

Menurut Kalla, zikir dan doa bersama adalah tradisi keluarganya di setiap malam pergantian tahun, baik tahun baru Masehi maupun tahun baru Hijriah. “Kita bermunajad untuk masa depan bangsa yang lebih baik, mendoakan pemimpin bangsa tetap sehat, serta mendoakan pendiri bangsa Soekarno-Hatta, dan pemimpin-pemimpin yang lain,” katanya.

Dipandu KH Cholisuddin Yusa dan qari internasional KH Muamar ZA, Kalla dan pengurus DPP Partai Golkar juga berdoa untuk kesehatan dan kesembuhan mantan Presiden Soeharto. “Semoga Allah memberikan keputusan yang terbaik,” ujar Kalla.

Doa dan zikir itu, katanya, tak semata untuk mendoakan Pak Harto. Menurut dia, zikir juga untuk mendoakan seluruh pemimpin bangsa. “Kebetulan Pak Harto lagi sakit. Kan sunah untuk mendoakan orang sakit. Kalau soal (pengampunan dosa), itu urusan Tuhan, bukan urusan kita,” ujar Kalla tadi malam.

Kalla menegaskan, desakan partainya untuk membebaskan Soeharto dari tuntutan hukum hanya untuk perkara pidana, bukan kasus perdata yang masih diusut Kejaksaan Agung. “Kan beliau sakit, tidak mungkin diadili, karena sudah ada surat penghentian penuntutan. Jadi, sebenarnya tidak ada masalah,” tandasnya.

Kalla membantah penghentian pengusutan kasus pidana Soeharto akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia. “Malah jadi preseden buruk kalau orang sakit diadili, diambil paksa dari rumah sakit, dibawa ke pengadilan,” katanya.

“Justru kalau kita periksa Pak Harto dalam keadaan sakit, kita melanggar hukum. Orang mengira pura-pura sakit, padahal sakit beneran kan,” tambahnya.

Kalla menegaskan, Golkar tidak mencampuri upaya Kejaksaan Agung mengusut kasus perdata yang terkait Soeharto, terutama dana Supersemar. Golkar tidak akan menghalangi upaya penuntasan kasus tersebut.

“Kalau kasus perdata, itu kan urusan negara, urusan kejaksaan. Bagaimana baiknya tugas, kejaksaanlah,” tuturnya.

Dibawa ke Meja Hijau

Upaya Partai Golkar meminta Presiden SBY menutup kasus pidana mantan Presiden Soeharto sulit terpenuhi. Sikap politik tersebut justru memancing reaksi balik yang tetap menuntut agar kasus presiden yang berkuasa di era Orba itu dibawa ke pengadilan.

Salah satu suara yang tetap meminta Soeharto dibawa ke meja hijau adalah berasal dari Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution. Menurut dia, Soeharto harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selama berkuasa dengan cara dibawa ke depan pengadilan.

“Bagaimana bicara pengampunan kalau perkaranya saja tidak disidangkan? Harus disidangkan dan kalau dihukum, baru bicara pengampunan,” kata Buyung di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, kemarin siang (9/1).

Penasihat presiden bidang hukum itu menilai pihak-pihak yang meminta agar Soeharto diberi ampun dengan alasan kondisinya tidak memungkinkan diadili adalah mereka yang tidak punya nalar dan emosional. “Itu orang yang tidak mengerti. Keluarganya atau orang-orang yang mengambil keuntungan di masa Orde Baru,” tambahnya.

Tapi, bagaimana cara membawa ke pengadilan? Buyung menjawab di sinilah perlunya dilakukan second opinion dari para dokter asing, apakah Soeharto benar-benar memang sakit permanen atau tidak. “Di sinilah yang pelik. Dari dulu saya sangsikan medical opinion dokter Indonesia itu,” ujarnya.

Dokter yang diminta melakukan second opinion itu bisa diambil dari Singapura, Hongkong, atau Australia. Namun, Buyung melanjutkan, itu bukan berarti dirinya tidak percaya kepada dokter di Indonesia. “Tapi, dokter Indonesia bisa saja orang katakan bias, ini supaya afdol saja,” tambahnya. Soeharto dinyatakan sakit permanen sejak awal 2000.

Sikap Petisi 50

Usia tua tak mengendurkan semangat para aktivis Petisi 50 untuk terus mendesak pengusutan kasus mantan Presiden Soeharto. Kelompok anti-Soeharto semasa memimpin Orde Baru itu kemarin menemui Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kemas Yahya Rahman di gedung Kejagung. Mereka menyatakan dukungan untuk melanjutkan proses hukum kasus Soeharto.

Para aktivis Petisi 50 itu adalah Chris Siney Key Timu, Judilherry Justam (Komite Waspada Orde Baru), Soenardi (Gerakan Rakyat Marhaen), dan Syahrul Efendi Dasopang (PB HMI-MPO). Petisi 50 adalah aliansi berbagai aktivis dan korban kebijakan Soeharto yang berlatar lintas generasi, mulai angkatan 66 hingga 72.

Mereka menyerahkan surat berisi laporan tentang kebijakan pemerintah yang menjadi dasar berbagai tindak pidana Soeharto semasa menjadi presiden. Rinciannya, penerbitan keputusan presiden (keppres) yang menjadi dasar penyalahgunaan dana reboisasi (Keppres No 42 Tahun 1996 dan No 93 Tahun 1996), program kredit usaha keluarga sejahtera (Keppres No 3 Tahun 1996), fasilitas bebas bea masuk (BM) sedan impor (Keppres No 57 Tahun 1993), proyek mobil nasional (Keppres No 42 Tahun 1996), tata niaga cengkih (Keppres No 20 Tahun 1992), dan kilang migas (Keppres No 31 Tahun 1997).

“Kami berharap pengaduan tersebut dapat ditindaklanjuti kejaksaan. Dan, yang terpenting, kami tidak setuju wacana penghentian pengusutan kasus Soeharto, apalagi memberikan pengampunan,” tegas Judilherry Justam.

Chris Siner Key Timu menegaskan, kejaksaan seharusnya mengusut lagi pidana kasus tujuh yayasan. Soeharto harus tetap dihadirkan di persidangan. Dia juga mendesak kroni Soeharto yang terlibat korupsi diusut.(noe/naz/agm/ein/tof)


Banjarmasin Post, 9 Januari 2008

Tidak akan disemayamkan terlebih

dahulu di istana.

• Disiapkan Skenario Pemakaman

JAKARTA, BPOST - Kondisi kesehatan mantan Presiden Soeharto kembali kritis. Tim dokter ahli yang menangani mulai stres dalam upayanya menangani penyakit yang diidap bekas penguasa Orde Baru tersebut.

“Terus terang, kami memiliki beban, stres. Kita juga kan hanya manusia biasa,” jelas Ketua Tim Dokter Kepresidenan Mardjo Soebiandono kepada wartawan di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (9/1).

Kritisnya kondisi Soeharto dikomentari oleh mantan Menhankam/Pangab semasa Soeharto berkuasa, Wiranto. Ia melontarkan kalimat misterius. “Tinggal tunggu waktunya,” ujarnya pendek usai penutupan Rapimnas I Partai Hanura di Jakarta, kemarin.

Wiranto mengelak memberikan penjelasan tentang maksud `tinggal tunggu waktu’ yang diucapkannya itu. “Sudah, cukup, saya tak mau komentar lagi,” sergah bekas ajudan Soeharto itu seraya buru-buru pergi.

Meski terus mengupayakan kesembuhan, Tim Dokter Kepresidenan berharap masyarakat dapat membantu mendoakan kesehatannya.

“Kami minta doa dari semua agar Pak Harto kembali sehat,” pinta Mardjo Soebiandono.

Seiring kian memburuknya kondisi Soeharto, Wakil Presiden Jusuf Kalla, malam tadi, menggelar zikir doa bersama di kediaman dinasnya, Jalan Diponegoro, Jakarta. Mengambil momen malam tahun baru Islam 1429 H, sekitar 200 orang memohon doa untuk kesehatan Soeharto yang juga sesepuh Partai Golkar.

Acara zikir diikuti sejumlah pengurus DPP Partai Golkar dan majelis-majelis pengajian binaan partai tersebut.

Sebelumnya, lima orang biksu dan dua orang bikhuni dipimpin Biksu Vidya Sasana S menjenguk Soeharto di RSPP. “Sebagai sesama manusia, kami ikut mendoakan Pak Harto agar cepat sembuh,” ujar Biksu Vidya Sasana yang mengaku sudah menyerukan kepada umat Budha untuk ikut berdoa.

Skenario Suasana di Astana Giri Bangun, Solo, sudah mulai ramai oleh berbagai aktivitas. Kepala Rumah Tangga Dalem Kalitan, Sriyanto, kemarin mengunjungi Astana Giri Bangun untuk mengecek kondisi makam keluarga Soeharto di kawasan Matesih, Karanganyar.

Kompleks pemakaman keluarga Soeharto terletak di dekat makam para bangsawan Mankunegaran Mataram yaitu Astana Mangadeg. Jenazah Ibu Tien Soeharto disemayamkan di pemakaman ini.

Beberapa mobil dari stasiun televisi memenuhi pelataran Kalitan. Beberapa mobil khusus liputan langsung juga terlihat nongkrong di sana.

Di saat yang bersamaan, Markar Besar TNI pun telah mengantisipasi bila Soeharto meninggal. Dua skenario prosesi pemakaman jenderal bintang lima itu telah disiapkan.

Dua skenario prosesi pemakaman bila Soeharto meninggal itu tercantum dalam radiogram dari Mabes TNI. Dalam salinan radiogram tertanggal 5 Januari 2008 dan ditandatangani Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen Zamroni SE itu tercantum urut-urutan prosesi secara rinci.

Dua skenario pemakaman Soeharto yang telah disusun itu bersandi CB1 dan CB2. Skenario pertama (CB1), proses pemakaman Soeharto melalui rute RSPP-Halim-Adi Sumarmo-Mangadeg. Skenario kedua (CB2), proses pemakaman Soeharto melalui rute RSPP-Cendana- Halim-Adi Sumarmo-Mangadeg.

Diskenariokan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan menjadi inspektur upacara (irup) di Astana Giri Bangun, Mangadeg, Karanganyar. Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi irup di Bandara Halim Perdana Kusuma.

Bila Soeharto meninggal, jenazahnya tidak akan disemayamkan terlebih dulu di istana. Padahal, sebelumnya Istana Kepresidenan sempat dipertimbangkan menjadi tempat persemayaman jenazah Soeharto.

Dua skenario TNI ini sebangun dengan kesiapan Bandara Adi Sumarmo, Solo. Menurut seorang petugas, Bandara Adi Sumarmo akan ditutup untuk penerbangan reguler bila jenazah Soeharto dibawa ke Solo.

Ketika hal ini dikonfirmasi ke Mabes TNI, jurubicara TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen menyatakan pihaknya tidak pernah merilis secara resmi skenario pemakaman itu.

“Tapi yang pasti, TNI sudah melakukan hal-hal penting sebagai antisipasi bila ada kondisi terburuk,” jelasnya diplomatis.

Tergantung Mesin Meski tim dokter sudah membatasi secara ketat, sejumlah tokoh, kemarin, tetap nekat membesuk Soeharto. Di antaranya mantan Wapres Try Soetrisno, mantan Menteri Sekretaris negara Moerdiono, mantan Kabulog Bustanil Arifin, Menteri Pertahanan Juwono Sudharsono.

Sebanyak 25 dokter ahli saat ini bekerja sama menangani Soeharto. Tim yang totalnya mencapai 40 orang itu, merupakan gabungan dari berbagai rumah sakit di Jakarta dengan berbagai spesialisasi.


Kompas, 9 Januari 2008

Sikap Tegas untuk Kasus Soeharto

Jangan Jadi Preseden Buruk Penanganan Hukum

Bandung, Kompas - Kejaksaan Agung Republik Indonesia harus tegas melakukan gugatan hukum, terlepas dari kondisi fisik dan pertimbangan jasa Soeharto. Jangan sampai kasus hukum yang menimpa Soeharto tidak terselesaikan sehingga bisa menjadi preseden buruk bagi penanganan hukum di Indonesia.

Dukungan agar terus dilakukan proses hukum kepada Soeharto ini dikatakan guru besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, I Gde Pantja Astawa, Selasa (8/1). Sebelumnya, Kejagung menyatakan tetap akan memeriksa kasus perdata yang melibatkan Soeharto dan yayasannya meski kondisi kesehatan Soeharto menurun.

Menurut Pantja, semua pihak prihatin dengan kondisi Soeharto saat ini. Namun, hal itu tidak bisa dijadikan alasan menghentikan penanganan gugatan hukum. Apa pun kondisinya, penanganan kasus hukum yang masih tertunda harus tetap dilakukan.

Ketegasan itu, menurut Pantja, tidak hanya mengeluarkan surat ketetapan penghentian perkara untuk kasus pidana, tetapi juga harus konsisten terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Korupsi, dan Nepotisme. Sejak awal, tujuan Tap MPR itu adalah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

Ia mengingatkan agar penanganan kasus hukum yang sempat menimpa mantan Presiden Soekarno dulu jangan sampai terjadi pada Soeharto. Sampai Soekarno meninggal, siapa yang benar dan siapa yang salah tidak bisa dibuktikan. Banyak pihak yang mempertanyakan penyelesaian kasus ini.

Tetap dihormati Hal senada juga dinyatakan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung. Menurut dia, masyarakat harus menghormati mantan Presiden Soeharto karena ia pernah berjasa dalam pembangunan Indonesia. Namun, kasus hukum terhadapnya tetap harus dilanjutkan karena itu tanggung jawab pribadi Soeharto. Pembekuan kasus Soeharto hanya akan menguntungkan kroni-kroninya.

“Ibu Mega (Ketua Umum PDI-P) menyatakan, tidak ada dendam sedikit pun dengan Soeharto. Saat menjadi presiden, beliau pernah mengatakan, jangan hujat mantan pemimpin. Di hari raya Idul Fitri, keluarga Soeharto juga datang ke Teuku Umar (rumah Mega) untuk silaturahmi, yang menandakan baiknya hubungan keluarga Soekarno dan Soeharto,” kata Pramono. Para pejuang demokrasi dan hak asasi manusia juga menilai usulan pengesampingan kasus Soeharto tidaklah bertanggung jawab. Mereka menilai langkah itu akan menambah ketidakpercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap kepastian hukum di Indonesia.

Hal itu mengemuka dalam jumpa pers yang dilaksanakan Selasa di Kantor Kontras, Jakarta. Hadir dalam jumpa pers itu antara lain Koordinator Kontras Usman Hamid, Suciwati, Asmara Nababan, dan Hendardi.(CHE/NWO/JOS/IDR


Antara, 8 Januari 2008

Perlu Terobosan Hukum bagi Soeharto

Medan (ANTARA News) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengingatkan perlunya terobosan hukum atas kasus mantan Presiden Soeharto, dengan menawarkan dua opsi, penghentian pemeriksaan (deponering) atau melanjutkan penyidikan dengan memberikan pengampunan bila ia bersalah.

Kedua opsi itu dinilai sebagai langkah terbaik yang mengandung pendekatan hukum yang berkeadilan, katanya di Medan, Rabu.

Menurut Din , kasus hukum Soeharto bagaikan dua sisi mata uang yang mengandung nilai kepentingan dan aspek yang berbeda.

Kedua aspek itu adalah perlunya penegakan hukum sebagai amanat reformasi serta kondisi kesehatan Soeharto yang dinilai cukup parah dan keinginan untuk menghargai jasa besar mantan presiden itu bagi bangsa Indonesia.

Dengan akumulasi kedua aspek itu, diperkirakan dibutuhkan terobosan baru terhadap kasus hukum Soeharto agar mendapatkan keputusan yang mengandung pendekatan hukum yang berkeadilan, katanya.

Ia menambahkan, para pakar dan penegak hukum perlu mencari jalan keluar agar keputusan terhadap kasus Soeharto itu juga memberi rasa keadilan bagi masyarakat.

“Secara pribadi, saya menilai dua opsi itu merupakan jalan terbaik karena mengandung pendekatan hukum yang berkeadilan,” katanya. (*)


KOMPAS, 9 Januari 2008

Sakit Soeharto dan Sakit “Wong Cilik”

Endang Suryadinata

Retnowati Abdulgani-Knapp dalam bukunya, Soeharto: The Life and Legacy of Indonesia’s Second President (Singapore: 2007), mengungkapkan, di hari-hari tuanya setelah tidak berkuasa lagi, mantan penguasa Orde Baru selama 32 tahun itu menderita berbagai penyakit.

Namun, di antara berbagai penyakit yang pernah diderita, agaknya sakit mantan Presiden Soeharto pada awal tahun 2008 ini merupakan yang terparah dan amat serius. Saking seriusnya, bahkan ada media yang seolah memastikan waktu hidupnya tinggal dalam hitungan hari atau tinggal sebentar lagi.

Orang besar

Sebagai mantan presiden, Soeharto masih memiliki privilese, termasuk pelayanan medis kelas satu. Tak ketinggalan dengan dimanfaatkannya teknologi medis paling baru dan canggih. Pelayanan medis seperti itu sudah layak dan sepantasnya bagi seorang mantan presiden.

Tidak ketinggalan, perkembangan dan kondisi mantan Presiden Soeharto dilaporkan tim medis detik per detik dan media melaporkannya seperti laporan perkembangan pasar modal. Tidak ketinggalan berita kunjungan anak cucu keluarga Cendana serta simpatisan yang membesuknya. Itu semua semakin menunjukkan—disukai atau tidak—Soeharto adalah tokoh besar. Entah besar dalam hal apa.

Yang pasti, ada beribu alasan bagi para loyalisnya untuk mendukung Soeharto sebagai tokoh besar. RE Elson dalam Suharto: A Political Biography (Cambridge: 2001) mengungkapkan jasa terbesar Soeharto yang terus mengikat Indonesia sekarang dan Indonesia di masa datang adalah pertumbuhan ekonomi, yang membawa Indonesia beranjak dari “negara yang stagnan dan miskin ke alam dunia modern”.

Tentu saja, bagi yang anti-Soeharto, ada pula beribu alasan untuk mengecilkannya. Atau mungkin malah mengeluarkan sumpah serapah karena dirinya atau keluarganya pernah dibuang di Buru atau terpaksa jadi eksil hingga saat ini setelah peristiwa 1965. Beribu alasan bisa dibuat untuk membenci Soeharto gara-gara jejak hitamnya di masa silam.

Yang di tengah akan mengakui jasa dan kontribusi Soeharto, tetapi tetap dengan sikap kritis terhadap proses hukum kasus Soeharto dan memberi catatan pada segala cacatnya, khususnya terkait bisnis anak-anaknya yang tetap menggurita di tengah jeritan 37,7 juta warga miskin, 11 juta penganggur, dan derita ratusan ribu korban banjir.

Sakit korban banjir

Terkait derita para korban banjir, yang di antaranya terancam beragam penyakit, seperti diare dan gizi buruk, semoga nasib buruk mereka tetap ada yang memerhatikan di tengah tersedotnya perhatian pada kasus sakit Pak Harto.

Maklum, tidak ada pelayanan medis canggih yang tersedia bagi “wong cilik” ini. Jangankan alat- alat medis memadai, obat-obatan murah yang konon berharga Rp 1.000 pun mereka tak mampu membeli. Boro-boro beli obat, untuk makan hari ini atau esok belum mesti tersedia.

Memang ada bantuan, khususnya dari mereka yang masih punya nurani dan kepedulian kepada wong cilik. Namun, bagi korban banjir di Jakarta, bantuan bisa tidak sampai menjangkau mereka. Pasalnya mereka diketahui tidak ber-KTP Jakarta. Masih ada diskriminasi untuk korban. Tentu ini beda dengan Pak Harto yang tidak dipeributkan lagi asal- usul atau KTP-nya.

Para korban banjir yang sakit jangan harap ada yang membesuk atau mengunjungi. Pasalnya, tetangga mereka juga sedang susah, belum lagi di mana-mana ada air banjir.

Televisi memang membuat liputan bagi para korban banjir, tetapi tidak mungkin akan mengekspos wajah korban banjir satu per satu. Jika wajah korban ditayangkan satu per satu, pasti tidak akan ada yang pasang iklan. Karena itu, lebih baik menayangkan perkembangan dan kondisi Pak Harto serta ramalan paranormal atau kawin cerai para selebriti yang pasti mengundang pemasang iklan.

Tulisan ini sama sekali tidak bermaksud mencemburui Pak Harto. Sama sekali tidak. Semua pelayanan medis dan perhatian yang diterima Pak Harto, seperti diungkapkan di atas, adalah sudah layak dan sepantasnya.

Akan tetapi, sekali lagi, nasib jutaan wong cilik, khususnya para korban banjir, jangan pernah diabaikan. Jangan lupa tidak ada pengacara yang bersedia membela nasib mereka. Beda dengan Pak Harto yang dibela ratusan pengacara andal.

Meski Indonesia pernah terpilih menjadi anggota Komisi HAM Ecosoc PBB dan sudah meratifikasi Kovenan Ecosoc, hak-hak dasar para korban bencana, termasuk korban banjir, sering dilanggar para penguasa negeri ini.

Kian lemah

Jeritan wong cilik, seperti para korban banjir, memang kian lemah di tengah santernya pemberitaan sakit Pak Harto. Suara mereka yang menuntut pemerintah memenuhi hak-hak Ecosoc bisa saja dianggap tidak penting meski suara mereka pasti akan jadi rebutan para capres pada Pilpres 2009.

Begitulah nasib wong cilik, sering menjadi komoditas politik (seperti kasus politisi yang menjual isu kemiskinan). Padahal, jika mau menjadi bangsa besar, kita tidak hanya harus menghargai sosok-sosok besar seperti Pak Harto, tetapi juga harus memanusiakan wong cilik, peduli kepada korban banjir dan mengangkat martabat mereka.

Negeri ini tetap akan menjadi negeri kecil dan tidak diperhitungkan dalam pergaulan internasional jika masih terus ada praktik mengecilkan wong cilik. Pelayanan kesehatan, pendidikan murah, lapangan kerja, dan upah yang layak harus diprioritaskan untuk mengangkat martabat wong cilik.

Jika hal ini sungguh dilakukan oleh penguasa dan pemimpin negeri ini, sejarah akan mencatatnya meski sejarah kita lebih suka terpesona pada orang-orang besar. Tidak seperti apa yang pernah diungkapkan oleh mendiang Prof Sartono Kartodirdjo, wong cilik pun bisa menentukan jalannya roda sejarah.

Endang Suryadinata Alumnus Erasmus Universiteit Rotterdam


Kompas, 9 Januari 2008

Tim Dokter Pesimistis, Anak-Cucu Dikumpulkan

Kondisi Soeharto Memburuk

KELUAR RUANGAN: Mantan presiden Soeharto dibawa keluar dari ruangan unit radiologi RSP Pertamina, Jakarta, Selasa (8/1). Soeharto dibawa ke rumah sakit, setelah kondisi kesehatannya kembali memburuk. Tim medis berusaha mencegah terjadinya kegagalan fungsi organ-organnya.(30)

JAKARTA- Kondisi kesehatan mantan presiden Soeharto (86) memburuk, saat para dokter berusaha mencegah kegagalan fungsi banyak organ, kata anggota tim medisnya kemarin. Orang dekat keluarga Cendana menyebutkan, keenam anak Soeharto dan hampir seluruh menantu maupun cucunya berada di sampingnya di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Hal itu menunjukkan betapa serius kondisi mantan orang nomor satu Indonesia itu.

Akhir pekan lalu, saat kesehatan Soeharto memburuk, tidak semua anaknya berkumpul. ‘‘Namun hari ini (kemarin) semuanya berada di sini. Hal itu menunjukkan kondisinya makin buruk,’’ jelas dia.

Dokter lain menyatakan pesimistis. Kemarin sore seorang anggota tim medis Soeharto mengatakan kondisi bekas penguasa Orde Baru itu memburuk.

Soeharto dirawat di RS Pertamina mulai Jumat (4/1). Tim yang terdiri atas 40 dokter tengah merawatnya karena gangguan jantung, ginjal, dan paru-paru.

'’Kondisi Soeharto sangat tidak stabil dan membutuhkan pemantauan intensif,’’ kata Mardjo Soebiandono, ketua tim medis yang merawat purnawirawan jenderal bintang lima itu saat konferensi pers.

'’Makin banyak cairan dalam paru-parunya, urine dan fecesnya berdarah. Hal itu menunjukkan haemoglobinnya drop,’’ jelasnya. Dia menambahkan, Soeharto juga telah diberi transfusi darah.

Para wartawan di rumah sakit itu melihat Pak Harto dibawa keluar dari bagian radiologi didampingi tiga putrinya yang menangis.

Juniarti Hatta, pakar kardiovaskuler yang juga anggota tim medis, menjelaskan Soeharto mungkin mengalami gagal jantung.

'’Kondisi yang terus memburuk membuat kami kurang opti-mistis,’’ lanjutnya. Dia menambahkan bahwa banyak organ tubuh Soeharto kemungkinan gagal berfungsi.

Dideponir

Sementara pro dan kontra pengampunan Soeharto akibat kondisi kesehatannya yang memburuk terus bergulir. Walaupun begitu, peradilan tuntutan perdata pemerintah atas dugaan penyalahgunaan dana Yayasan Supersemar tidak berhenti.

Persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), kemarin beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh kuasa hukum Soeharto.

Salah satu saksi, yakni anggota Pengurus Pusat Keluarga Mahasiswa Alumni Penerima Beasiswa Supersemar (KMAPBS) Suaib Didu, menitikkan air mata ketika mendengarkan keterangan.

'’Karena ada beasiswa Supersemar kami bisa seperti ini, bila tidak mendapat bea siswa, mungkin saya menjadi petani. Bagaimana dengan adik-adik kami nanti bila dihentikan,’’ ujar Suaib.

Salah satu Jaksa Pengacara Negara (JPN), Dachamer Munthe, yang mewakili pemerintah dalam menggugat Yayasan Supersemar dan Soeharto dalam kasus tersebut mengatakan, gugatan perdata tersebut justru diajukan untuk mendukung kelanjutan beasiswa Supersemar.

'’Yang dipersoalkan adalah dana yayasan menurut Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya 15 persen yang disalurkan untuk beasiswa. Kami mendukung orang-orang yang seharusnya menerima, tetapi malah tidak menerima karena sebagian dana digunakan untuk kepentingan bisnis,’’ ujar Munthe.

Bikin Kacau

Salah satu pengacara Soeharto, M Assegaf, mengatakan pernyataan Partai Golkar agar pemerintah mendeponir atau mengesampingkan demi kepentingan umum kasus hukum Soeharto dianggapnya tidak perlu. Bahkan pernyataan tersebut malah membikin rancu dan kacau status hukum.

Pasalnya, kasus pidana Soeharto telah dihentikan melalui Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKP2), akibat mantan penguasa Orde Baru tersebut dinyatakan sakit permanen oleh pengadilan.

'’Menjadi rancu dan kacau ketika Golkar kemudian mengeluarkan pernyataan yang tidak perlu. Adanya deponir atau azas oportunitas sudah tidak perlu karena ada SKP2,’’ ujar Assegaf ketika ditemui usai sidang.

Dia menambahkan, SKP2 itu menunjukkan hingga sekarang tidak ada produk hukum yang menyebutkan kliennya bersalah. ‘‘Sudah tutup, sudah bersih, jadi untuk apalagi Golkar mengeluarkan pernyataan yang bikin ramai itu.’’

Mengenai pengampunan, ia menyatakan diksi tersebut mengandung pengertian yang keliru. Pasalnya, pengampunan berarti memberi ampun kepada orang yang dinyatakan bersalah. Padahal, Soeharto, tidak pernah dinyatakan bersalah demi hukum.

Terpisah, Ketua Lembaga Pengkajian Sosial Politik dan Ketahanan Nasional (LPSPKN) Bambang Sulistomo mempertanyakan keluarnya TAP MPR No XI tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN yang didukung oleh Golkar.

Anehnya sekarang Golkar malah meminta masyarakat memaafkan dosa masa lalu Soeharto, seolah beliau bersalah. ‘‘Padahal kita belum tahu kesalahannya apa. Kalau dituduh melakukan KKN, di mana KKN-nya,’’ kata putera Bung Tomo ini.

Bambang berpendapat, rezim-rezim yang pernah berkuasa seharusnya menjelaskan kepada publik apa kesalahan presiden RI kedua itu, sehingga masyarakat tahu apa perlakuan yang layak diberikan kepada Soeharto.

'’Kalau disebut Pak Harto harus dimaafkan karena jasa-jasanya lebih besar dari pada kesalahannya, berarti orang-orang yang dulu ikut menjatuhkan salah dan harus ditangkap,’’ tandasnya.

Kewenangan Jaksa Agung

Pakar hukum Chaerul Huda menegaskan, penggunaan deponir merupakan kewenangan mutlak Jaksa Agung, sebagai penerapan asas oportunitas. Dosen Universitas Muhamadiyah Jakarta ini menjelaskan dalam proses penuntutan perkara jaksa pada prinsipnya menganut dua asas.

Pertama, asas legalitas di mana jaksa harus menuntut setiap perkara berdasarkan peraturan yang berlaku. Kedua, asas oportunitas, yakni jaksa berhak menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Dia mengakui sejauh ini tidak ada satupun peraturan hukum yang merinci secara jelas apa saja yang termasuk ke dalam ‘kepentingan umum’.

'’Sejauh ini hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf c undang-undang kejaksaan yang menyebutkan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat,’’ katanya.

Jadi pada praktiknya, deponer tersebut benar-benar mutlak menjadi kewenangan jaksa agung. ‘‘Deponir adalah diskresi Jaksa Agung,’’ tegas Huda.

Dia mencatat kejaksaan pernah mencampuradukan antara penghentian penyidikan dengan deponir. Dalam kasus praperadilan seorang aktivis LSM antikorupsi di Jawa Tengah, Boyamin, Jaksa Agung membuat sebuah surat tertulis tentang penghentian penyidikan perkara (SP3).

Namun, kata dia, pada bagian pertimbangannya memakai deponir. ‘‘Jika memang seperti itu, jelas Jaksa Agung menyalahgunakan kewenangannya,’’ ujar Huda.

Gubernur Lemhannas Muladi menegaskan agar kasus hukum terhadap Soeharto dijalankan. ‘‘Seperti yang saya katakan, proses hukumnya harus dijalankan dan diselesaikan. Kalau masalah kemanusiaan, kan sudah banyak yang memaafkan,’’ katanya.

Oleh karena itu, dia setuju bila langkah hukum terhadap mantan penguasa Orde Baru itu diteruskan. ‘‘Deponir bisa jadi salah satu solusinya. Jangan diambangkan seperti sekarang ini. Kalau sampai meninggal statusnya masih dicurigai sebagai orang yang melakukan tindak pidana kan kurang baik,’’ imbuhnya. Muladi tidak ingin bila Soeharto mengalami nasib seperti mantan presiden Soekarno.

Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan, yang bisa menghentikan kasus perdata adalah yang memberikan kuasa.

'’Yang bisa menghentikan itu yang memberi kuasa. Kalau pemerintah yang memberikan kuasa menghentikan kuasanya, kan selesai. Sedangkan kasus pidananya sudah selesai,’’ tukasnya.

Ketua Umum Partai Matahari Bangsa (PMB), Imam Addaruqutni, menuntut pemerintah agar pengadilan terhadap mantan Presiden Soeharto tetap diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa harus melihat kondisinya. ‘‘Proses hukum tetap harus dilanjutkan demi rasa keadilan,’’ ungkapnya dalam keterangan pers awal tahun di Jakarta.

Imam mengatakan, dukungan berbagai pihak yang menginginkan agar proses hukum terhadap mantan Presiden Soeharto dihentikan karena kondisi kesehatan Pak Harto yang kritis dan dirawat di RSPP sebagai hal yang menodai hukum. ‘‘Usulan itu sangat menodai hukum yang berlaku. Sebaiknya proses hukum tetap dilanjutkan sampai ada keputusannya,’’ tegasnya.(J21,di, A20,H28,bn,rtr-niek,48)


Antara, 9 Januari 2008

Pemerintah Serahkan Kasus Perdata Soeharto pada Hukum

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan, penyelesaian kasus perdata mantan Presiden RI Soeharto sepenuhnya diserahkan kepada hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung termasuk yang menyangkut penarikan aset-asetnya.

“Itu biarkan diserahkan kepada kejaksaan saja,” kata Wapres, usai mengikuti dzikir menyambut Tahun Baru 1 Muharam 1429 H di kediaman dinasnya di Jakarta, Rabu malam.

Wapres mengemukakan, proses hukum perdata Soeharto bisa dilanjutkan tanpa kehadiran mantan orang nomor satu, tetapi dapat diwakilkan atau diwariskan kepada anak dan anggota keluarganya.

“Jadi, perdata tetap berjalan,” kata Jusuf Kalla.

Pada kesempatan itu, Wapres sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) menegaskan, pihaknya tetap meminta agar kasus pidana Soeharto tidak dibicarakan lagi karena sudah diputuskan oleh hukum melalui Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3).

“Karena kondisi kesehatan beliau yang sakit, maka tidak mungkin diadili. Apalagi itu sudah diputuskan melalui SKP3. Kalau kita mau menegakkan hukum, ya begitu, karena menurut hukum orang sakit tidak bisa diadili,” katanya.

Wapres menambahkan, “Kalau orang berpura-pura sakit untuk menghindari proses hukum, beliau benar-benar sakit. Semua orang tahu kalau beliau sakit bahkan sampai menjalani operasi,” tuturnya.

Tentang belum adanya rasa keadilan, jika proses pidana Soeharto dihentikan, Jusuf Kalla mengatakan, jika Soeharto yang dalam keadaan sakit dipaksa hadir untuk menjalani tuntutan hukum, justru itu melanggar hukum.

“Hukum kita menyatakan, orang sakit tidak bisa diadili. ya kita ikuti. kalau Presiden Korea Park Chung Hee kan tidak sakit, makanya dia bisa diadili,” ujarnya.

Zikir menyambut Tahun Baru 1 Muharam 1429 H dipimpin Qari Internasional Moamar ZA dan dihadiri sejumlah pengurus Partai Golkar.(*)


Kompas 8 Januari 2008

Kasus Mantan Presiden

MPR: Kedepankan Proses Hukum Soeharto

JAKARTA, KOMPAS - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah untuk mengedepankan proses hukum mantan Presiden Soeharto. Ia mengingatkan, Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme masih berlaku.

Ketetapan MPR tersebut, Pasal 4, menyebutkan, “Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat, termasuk mantan Presiden Soeharto, dengan tetap memerhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia”.

Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan MPR Tahun 1960 sampai Tahun 2002 mengukuhkan bahwa Tap MPR No XI/MPR/1998 masih berlaku. “Tap MPR I/MPR/2003 Pasal 4 menyebutkan, Tap XI/MPR/1998 masih berlaku sampai terlaksananya semua ketentuan dalam ketetapan tersebut,” kata Hidayat, Senin (7/1).


Gatra, 7 Januari 2008

Tjahjo Kumolo (PDI-P) Usulkan Amnesti untuk Soeharto

Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Tjahjo Kumolo, mengusulkan amnesti terhadap mantan presiden Soeharto, yang saat ini sedang dirawat di RS Pusat Pertamina, Jakarta.

“Walaupun amnesti itu biasanya untuk hal yang berkaitan dengan politik, tapi sebagai negara hukum, Indonesia perlu menentukan langkah-langkah hukum terhadap kasus yang dihadapi Pak Harto. Tegasnya, semuanya haruslah berdasarkan hukum, termasuk dalam hal kasus dugaan korupsinya,” kata salah satu Ketua DPP PDI Perjuangan ini di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan itu, sehubungan dengan permintaan dan usulan pengampunan terhadap Soeharto terkait sejumlah kasus, terutama korupsi serta pelanggaran HAM di era dia sebagai Presiden ke-2 RI selama 32 tahun.

Mantan Presiden Soeharto (86 tahun) kembali masuk Rumah Sakit Pusat Pertamina, sejak Jumat (4/1), karena kadar hemoglobin rendah, tekanan darah turun dan ada penimbunan cairan sehingga tubuh membengkak. Namun hingga Senin pagi (7/1), kondisi Soeharto sudah makin membaik.

“Mengenai langkah hukum amnesti, itu hak prerogatif presiden dan ada pendapat DPR RI,” kata Tjahjo Kumolo.

Namun untuk dugaan hasil korupsinya, terutama berkaitan dengan pihak-pihak yang ikut menikmati mesti tetap dituntaskan, katanya.

“Baik aspek pidana maupun perdatanya, harus tuntas benar, agar tidak menggelantung terus,” katanya.

Mengenai hak mengenyampingkan perkara (deponir) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), menurut pasal 35 huruf (b), Undang Undang (UU) Kejaksaan, dikatakannya tidak dapat digunakan.

“Karena hak itu digunakan apabila untuk kepentingan umum maka suatu perkara pidana dapat dikesampingkan oleh Kejagung,” ujar Tjahjo Kumolo lagi. [TMA,


Jawapos, 8 Januari 2008,

Istana Tak Ampuni Soeharto

Kasus Perdata Tetap Diteruskan,

Cendana Minta Cabut TAP MPR

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengklarifikasi, kedatangannya ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) bukan merupakan sinyal untuk memberikan pengampunan hukum bagi mantan Presiden Soeharto. Dia memastikan tidak akan mengintervensi urusan hukum yang kini menjerat penguasa Orde Baru tersebut.

Sikap istana itu dijelaskan Juru Bicara Kepresidenan Andi Alfian Mallarangeng. Menurut dia, dalam kasus Soeharto, urusan hukum dan kemanusiaan merupakan dua hal yang berbeda. Tidak bisa dicampuradukkan. “Di lapangan, dalam pelaksanaan harus dipisahkan,” tegas Andi di Kantor Kepresidenan kemarin (7/1).

Bagi SBY, sudah sepantasnya presiden menjenguk mantan presiden yang sakit. “Ada orang yang sedang dirawat di rumah sakit, yang paling tepat untuk kita lakukan adalah mendoakannya agar lekas sembuh,” ujar Andi.

SBY bersama Ny Ani Yudhoyono menjenguk pendahulunya itu pada Sabtu (5/1) di RSPP. Kunjungan tersebut hanya 10 menit. Usai kunjungan, SBY langsung mengadakan rapat kabinet terbatas yang memutuskan memberikan dukungan maksimal untuk pengobatan Soeharto. Semua biaya pengobatan mantan orang nomor satu di Indonesia itu akan ditanggung APBN.

Presiden juga tidak mungkin memberikan pengampunan hukum bagi Soeharto. Menurut Jaksa Agung Hendarman Supandji, pengampunan yang bisa dilakukan hanyalah grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. “Keempat alasan itu tidak bisa digunakan (SBY),” kata Hendarman setelah rapat kabinet di Kantor Presiden kemarin.

Soal kasus Soeharto, jelas dia, yang akan diteruskan adalah kasus perdata. Kasus pidananya sudah dihentikan melalui SKPP (surat ketetapan penghentian penuntutan) karena Pak Harto sakit permanen. “Yang pidana sudah selesai. Sekarang tinggal perdata,” ujarnya.

Kasus pidana Soeharto ditutup demi hukum. Sesuai pasal 140 ayat 2 KUHAP, jika terdakwa meninggal, nebis in idem (perkara yang sama tidak bisa diadili dua kali atau kedaluwarsa). “Karena ini sakit permanen, jadi dianggap sama seperti itu. Disahkan oleh pengadilan tinggi. Istilahnya ditutup demi hukum pidananya,” tegas Hendarman.

Bagaimana jika Soeharto sehat? Apakah kasusnya akan dibuka lagi? “Dibuka bagaimana, wong sakitnya sakit permanen. Dokternya mengatakan itu sulit disembuhkan. Bagaimana coba?” kata pria yang 6 Januari lalu genap berusia 61 tahun itu.

Menurut Hendarman, tim dokter Soeharto menyatakan bahwa penyakit pemimpin Orde Baru itu sulit disembuhkan untuk mempunyai pemikiran yang bisa mengetahui proses persidangan.

Saat ditemui di Gedung Kejagung, Hendarman kembali menegaskan bahwa kejaksaan tidak akan menghentikan gugatan terhadap Soeharto. Kejaksaan juga tidak akan mengampuni karena sampai saat ini belum ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) lewat pengadilan atas perkara pidana kasus Soeharto.

“Soal pengampunan bukan wewenang kejaksaan. Itu merupakan wewenang presiden. Namun, pengampunan terhadap Soeharto tidak punya dasar hukum karena tidak adanya tindak pidana yang dilakukan,” jelas Hendarman seusai menghadap presiden kemarin (7/1). Dia lantas mencontohkan pengampunan melalui grasi dan rehabilitasi yang mutlak harus didahului sebuah putusan inkracht.

Untuk kasus perdata, lanjut Hendarman, kejaksaan dapat menghentikan gugatan jika menteri keuangan (Menkeu) menarik surat kuasa khusus (SKK) yang telah diberikan kepada jaksa pengacara negara (JPN). “Kalau sudah dicabut (SKK-nya), tentu (gugatan) berhenti,” ujar alumnus hukum Undip itu.

Untuk kasus perdata, Soeharto digugat mengembalikan kerugian negara dalam kasus korupsi Yayasan Supersemar USD 420 juta dan Rp 180 miliar. Rencananya, hari ini (8/1) dilaksanakan sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi fakta dari pengurus yayasan.

Menurut Hendarman, kejaksaan bisa menggugat enam kasus yayasan lain dengan syarat mendapatkan surat kuasa khusus dari Menkeu. Yayasan itu, antara lain, Yayasan Dakab, Yayasan Gotong Royong, dan Yayasan Dharmais.

Keluarga Pasrah ke SBY

Di tempat terpisah, keluarga Soeharto menyerahkan sepenuhnya urusan penyelesaian seluruh kasus Soeharto kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Salah seorang putri Soeharto, Siti Hediati Hariyadi alias Titik Soeharto, mengatakan, keluarga percaya pemerintah punya solusi terbaik terkait dengan status hukum Soeharto. “Saya yakin pemerintah akan mencari jalan terbaik,” ujar Titik yang ditemui seusai membesuk Soeharto di RS Pusat Pertamina (RSPP) kemarin (7/1).

Titik tidak menyebut secara detail, apakah jalan terbaik itu berupa pengampunan melalui penghentian semua perkara, termasuk pencabutan gugatan perdata. Yang jelas, mantan suami Prabowo Subianto tersebut mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat yang terus-menerus mendoakan Soeharto agar cepat sembuh.

Di tempat terpisah, pengacara Soeharto, Denny Kailimang, mengatakan bahwa kliennya tidak akan minta pengampunan atau pencabutan gugatan terkait dengan kasus korupsi. “Pak Harto tidak pernah merasa bersalah, lantas mengapa harus minta ampun?” ujar Denny yang ditemui seusai membesuk Soeharto di RSPP.

Dia menyatakan, yang diminta Soeharto adalah sikap pemerintah untuk merekomendasikan pencabutan TAP MPR No XI Tahun 1998 yang menjadi dasar pengusutan kasus korupsi Soeharto. “Ini kan soal kebijakan. Kalau pemerintah serius, tentunya TAP MPR itu akan direkomendasikan untuk dicabut,” jelas Denny. Dia lantas mencontohkan perlakuan pemerintah Soeharto ketika mengampuni mantan Presiden Soekarno melalui pencabutan TAP MPRS pada akhir 1960-an.

Selain itu, terkait dengan gugatan perdata, Denny minta agar SBY memerintahkan menteri keuangan untuk mencabut SKK dalam kasus korupsi tujuh yayasan milik Soeharto.

Hingga hari keempat menjalani opname di RS Pusat Pertamina (RSPP), kondisi kesehatan mantan Presiden Soeharto memperlihatkan banyak kemajuan. Soeharto sudah dapat berinteraksi dengan para tamu, bahkan mulai mengenal tamu yang menjenguknya.(tom/agm/tof)


Harian Terbit, 7 Januari 2008

PDIP: Pak Harto bisa dimaafkan JAKARTA - Tekad Partai Golkar memperjuangkan agar kasus hukum mantan Presiden Soeharto dikesampingkan (deponering), nampaknya bakal mendapat sambutan kekuatan politik lain. Indikasi ini terlihat dari pernyataan salah satu fungsionaris DPP PDIP, Gayus Lumbuun. Menurut dia, kendati kasus pidana Soeharto tak bisa diampuni karena belum ada keputusan dari pengadilan yang menyatakan beliau bersalah. Yang bersangkutan bisa saja dimaafkan dengan jalan memberikan amnesti kepada yang bersangkutan.

Pernyataan Gayus yang juga salah satu orang dekat Megawati itu dikemukakannya di Jakarta, Senin (7/1). “Selama ini amnesti hanya diberikan untuk kasus-kasus politik. Namun, bisa saja amnesti diberikan kepada mantan Presiden Soeharto mengacu kepada UU Kejaksaan. Hanya saja amnesti tersebut harus mendapat persetujuan dari DPR,” kata Gayus menjawab Harian Terbit.

Sementara itu mengenai kasus perdata Soeharto, menurut Gayus yang juga pakar hukum pidana itu, tetap dilanjutkan kepada ahli waris dia.

Sebelumnya Partai Golkar menyatakan tekadnya akan memperjuangkan kasus pidana mantan Presiden Soeharto dideponir. “Kita sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar akan memperjuangkan itu (deponeering),” kata Theo yang juga Ketua Komisi I DPR seusai menjenguk mantan orang nomor satu itu di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta, Minggu sekitar pukul 18.35 WIB.

Ia mengatakan pengesampingan perkara atau deponering itu hanya berlaku bagi kasus hukum yang terkait untuk mantan Presiden Soeharto saja, bukan bagi anak-anaknya maupun kroni-kroninya.

“Ya Pak Harto-nya saja,” katanya ketika ditanya wartawan mengenai hal itu.

Ia menambahkan, pengesampingan perkara tersebut dapat dilakukan oleh Presiden.

“Ada ketentuan UU-nya, asas oportunitas, di mana Presiden bisa meminta Jaksa Agung untuk mendeponer perkara itu,” katanya.

Ia menambahkan pengesampingan perkara itu juga demi azas keadilan karena walau bagaimanapun Pak Harto adalah tokoh bangsa dan tokoh nasional.

“Saya kira masyarakat dapat mengerti,” katanya ketika ditanyakan apakah hal ini tidak mencederai azas keadilan masyarakat.

Sebelumnya, DPP Partai Golkar (PG) secara resmi telah meminta pemerintah agar memberikan kepastian hukum atas mantan Presiden Soeharto dengan cara mengesampingkan perkara pidananya (deponering).

“Sesuai pasal 35 c UU Kejaksaan, kewenangan itu dapat dilakukan oleh Jaksa Agung,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono. (art/saa/ant)

Pro-kontra pengampunan terhadap Soeharto

Mantan Presiden Abdurrahman Wahid: Memaafkan bukan berarti menghentikan proses hukum. Sebagai pemimpin Soeharto memang memiliki jasa bagi bangsa dan negara.

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta: Banyak hal baik yang bisa dipelajari dari mantan Presiden Soeharto, Banyak orang hanya mencaci maki, tetapi dibalik malahan justru melakukan KKN.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono: DPP Golkar secara resmi meminta pemerintah memberikan kepastian hukum dengan cara mengesampingkan perkaranya.

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali/Menneg Koperasi dan UKM: Penanganan berbagai kasus hukum yang melilit Soeharto sebaiknya dihentikan sebagai penghormatan atas jasa-jasanya.

Praktisi hukum Ruhut Sitompul: Nama Soeharto akan pulih secara alami bagaikan air mengalir. Saya rasa masyarakat bisa menilai.Demikian juga dengan dunia internasional.

Wakil Ketua MPR AM Fatwa: Sebagai pemimpin yang pernah berkuasa dan sebagai rasa kemanusiaan, Soeharto layak tetap dihormati. Namun, proses hukum harus berjalan sebagaimana mestinya.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi: Usulan pemberian maaf dan mengesampingkan perkara pidananya (deponering) merupakan penghinaan. Juga opera konyol.


Kontroversi Kasus Hukum Soeharto

Berikut di bawah ini disajikan laporan koran Suara Pembaruan tanggal 7 Januari 2008 berkenaan dengan sakitnya mantan presiden Soeharto serta kontroversi kasus hukumnya, yang mulai ramai dibicarakan kembali oleh banyak kalangan. Laporan ini, yang ditulis oleh wartawan Siprianus Edi Hardum mengangkat hal-hal yang menarik, dan karenanya disiarkan kembali dalam website http://kontak.club.fr/index.htm bagi mereka yang belum membacanya.


Pengantar

Mantan Presiden Republik Indonesia, Soeharto, kembali dirawat karena sakit. Kalangan keluarga, kolega, pejabat dan orang yang pernah “dibina” menjenguknya. Di tengah situasi tersebut, muncul berbagai pandangan terkait dengan kasus hukum Soeharto. Soeharto perlu diberi tempat yang layak karena pernah memimpin bangsa ini, tetapi siapa pun di republik ini yang jelas-jelas melanggar hukum, baik korupsi maupun pelanggaran hak asasi manusia (HAM), harus diproses secara adil dan fair. Wartawan SP Siprianus Edi Hardum menurunkan laporan tentang kasus hukum Soeharto.

“Jauh sebelum tahun 1998, sebagian besar rakyat Indonesia menginginkan Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Namun, keinginan itu tidak bisa disampaikan secara terbuka karena Soeharto sangat otoriter.

Bermula dari adanya krisis moneter tahun 1997 kemudian ke krisis multidimenasi, membuat rakyat mulai nekat melakukan gerakan menurunkan Soeharto. Gerakan itu makin hebat dan mencapai puncak saat sejumlah mahasiswa tewas. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Soeharto lengser.

Salah satu amanat reformasi 1998 adalah memberantas kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) sampai ke akar-akarnya. Amanat reformasi ini, ditetapkan dalam Ketetapan MPR XI/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, termasuk mengadili Soeharto dan kroni-kroninya. Pasal 4 berbunyi,”Upaya pemberantasan KKN harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan HAM”.

Sebagai tindak lanjut amanat itu, pada 8 Agustus 2000, Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Muchtar Arifin, yang sekarang menjadi Wakil Jaksa Agung, mendudukkan Soeharto di kursi pesakitan dengan tuduhan melakukan korupsi keuangan negara atas tujuh yayasan senilai Rp 1,7 triliun.

Namun persidangan tidak dilanjutkan sampai saat ini karena Soeharto sakit. Beberapa kali Soeharto dirawat, antara lain pada akhir tahun 2001 karena gangguan otak permanen. Tapi anehnya ia masih bisa berziarah ke makam istrinya di Kecamatan Matesih, Karanganyar, Jawa Tengah. Soeharto juga sempat menyaksikan pernikahan cucunya, serta menerima mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew.

Pada Jumat (4/1), Soeharto kembali dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) karena melemahnya fungsi jantung dan ginjal. Namun, sampai Senin (7/1), kondisinya mulai membaik.

Sejumlah pejabat negara dan mantan pejabat Orde Baru mengunjunginya. Presiden dan Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wapres Jusuf Kalla, dan Ketua DPR Agung Laksono, tak ketinggalan menjenguk Soeharto. Bahkan Presiden secara khusus mengadakan jumpa pers, Sabtu (5/1). Yudhoyono mengatakan pemerintah berusaha memberikan perawatan terbaik agar kondisi Soeharto kembali membaik.

Sementara jajaran DPP Partai Golkar, sebagaimana dikatakan Agung Laksono, meminta pemerintah mengesampingkan perkara-perkara Soeharto. “Kondisi Pak Harto tidak memungkinkan untuk dituntut. Selain itu, juga karena jasa-jasa Soeharto untuk bangsa ini di masa lampau,” katanya.

Berlebihan

Terkait hal itu, sosiolog George Junus Aditjondro mengatakan setiap kali mau diadili, Soeharto berkolusi dengan tim dokter yang kemudian menyatakan dirinya sakit serius. Tetapi ketika ada hajatan keluarga Cendana, Soeharto tampak tegar. Misalnya, saat pernikahan Danty Rukmana dengan Adri Supoyo pada Kamis 23 Maret 2003.

Yang lebih aktual, kata George, adalah pernikahan Gendis, anak perempuan Bambang Trihatmojo, dengan Arif Wicaksono, di Taman Mini Indoneaia Indah pada Minggu, 23 April 2006. Di situ Soeharto bertindak sebagai saksi. “Saya jengkel karena rakyat Indonesia sudah bolak-balik ditipu oleh tim dokter Soeharto,” kata dia.

Sedangkan, guru besar Northwestern University, AS, Prof Dr Jeffry Winters, mengatakan Soeharto sering dilindungi kroni-kroninya. “Kalau dia sakit mengapa dia bisa bertemu mantan Perdana Menteri Singapura? Mengapa bisa hadir di pernikahan cucunya?” kata dia.

Senada dengan mereka, Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi mengatakan perhatian pemerintah Yudhoyono-Jusuf Kalla terhadap kesembuhan Soeharto, berikut tingkah anasir-anasir Orde Baru yang mengusulkan pemberian maaf dan juga pendeponiran kasus hukumnya, bukan saja berlebihan, tetapi merupakan pengulangan opera konyol yang kerap muncul ketika Soeharto masuk rumah sakit. “Ini adalah penghinaan terhadap penderitaan para korban-korban Orde Baru,” kata dia.

Hendardi menambahkan alih-alih pemerintah dan aparat hukum menciptakan terobosan hukum, misalnya dengan pengadilan in absentia terhadap Soeharto, malah ikut sibuk mendramatisasi kesehatan Soeharto. “Presiden dan jaksa agung sudah berganti-ganti sejak reformasi, tetapi semua sama, tidak punya nyali politik alias pengecut,” kata dia.

Proses Hukum

Di tengah pesimisme terhadap penuntasan kasus hukum Soeharto, Kejagung tengah menggugat Soeharto secara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), dalam kasus dugaan penyelewengan dana Yayasan Beasiswa Supersemar.

Jaksa Pengacara Negara Yoseph Suardi Sabda mengatakan Kejagung tetap akan menyelesaikan gugatan tersebut, meskipun kondisi Soeharto terus memburuk, bahkan meninggal dunia sekalipun. “Kita doakan agar Pak Harto segera sembuh. Namun, kalau ternyata umurnya tidak panjang, secara teori, jika tergugat meninggal, maka ahli waris yang menggantikannya,” kata Yoseph.

Sedangkan, anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo mengatakan kalau Soeharto sakit permanen, mantan penguasa Orde Baru itu harus tetap diadili secara in absentia. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan statusnya secara hukum, supaya harta negara yang dikorupsi segara diambil.

Senada dengannya, Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Patra M Zen mengatakan Indonesia seharusnya belajar dari Korea Selatan yang berani menghukum dua mantan presiden, meskipun kemudian mengampuninya.

“Pengampunan tanpa pengadilan berakibat merusak keadilan. Impunitas semper ad deteriora invitat. Impunitas selalu menimbulkan kejahatan yang lebih besar lagi,” kata dia.

Ketika Soeharto dirawat, hampir semua pejabat negara panik, sehingga maka wajar kalau kita pesimistis pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya dilakukan. Terkait hal itu, ekonom Faisal Basri pernah menyatakan pemerintahan sekarang adalah pemerintahan Orde Baru Jilid II.

“Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR, dan banyak menteri sekarang orang Orba. Jadi proses hukum terhadap mereka dan sejumlah koruptor mandek,” kata Faisal.

Untuk itu, Winters menganjurkan rakyat Indonesia kembali turun ke jalan mendesak pemerintah agar mengadili Soeharto. Dia percaya kasus korupsi dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Soeharto hanya bisa diselesaikan melalui peradilan yang jujur dan adil.

“Saya tegaskan, hukum Indonesia akan kuat kalau berani menghukum orang kuat, seperti Soeharto,” kata dia. Jadi, kita tunggu saja, apakah pengadilan kasus Soeharto akan berlanjut atau berhenti di tengah jalan. [SP/Siprianus Edi Hardum]


Jawapos, 7 Januari 2008,

Jaksa Agung: Gugatan Supersemar Jalan Terus

JAKARTA - Sejumlah kalangan boleh saja meminta penghentian semua kasus hukum atas mantan Presiden Soeharto yang saat ini terbaring sakit di RSP Pertamina, Jakarta. Namun, Kejaksaan Agung (Kejagung) bersikukuh tidak akan mencabut gugatan senilai USD 420 juta dan Rp 180 miliar dalam kasus penyalahgunaan dana Yayasan Supersemar, yang salah satu tergugatnya Soeharto.

Jaksa Agung Hendarman Supandji justru menegaskan, meski Soeharto meninggal dunia, gugatan tetap berlanjut. Para tergugatnya yang berubah. Enam anak Soeharto yang menjadi tergugat dan menanggung semua kerugian negara yang diperbuat sang ayah. “Kalau tergugat (Soeharto) meninggal, kejaksaan akan menggugat semua ahli warisnya, khususnya anak-anaknya. Nggak ada pencabutan gugatan,” tegas Hendarman saat dihubungi Jawa Pos tadi malam (6/1).

Enam anak Soeharto adalah Sigit Harjojudanto, Siti Hardijanti Rukmana (Tutut), Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Hariyadi (Titiek), Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek), dan Hutomo Mandala Putra (Tommy).Menurut Hendarman, kejaksaan tidak mengubah kebijakan atas penanganan kasus Soeharto. Kejaksaan hanya menghentikan proses penuntutan pidana melalui penerbitan SKPP (surat ketetapan penghentian penuntutan) pada 12 Mei 2006. “Kalau ada desakan memaafkan (Soeharto), itu bukan urusan kejaksaan,” ujar alumnus Hukum Undip tersebut.

Kejaksaan, lanjut Hendarman, berkonsentrasi pada gugatan perdata untuk mengembalikan kerugian negara dalam kasus Yayasan Supersemar.Hendarman menjelaskan, kondisi sakit yang diderita Soeharto tidak memengaruhi jalannya persidangan perdata. Sebab, kepentingan Soeharto diwakilkan kepada tim pengacara. “Beliau kan nggak perlu datang ke pengadilan,” tandas Hendarman.Ditanya apakah akan ikut membesuk Soeharto di RSPP, Hendarman mengaku belum tertarik.”Saat ini belum ada rencana,” jawabnya.

Direktur Perdata pada JAM Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Yoseph Suardi Sabda menegaskan, sesuai pasal 1813 KUH Perdata, gugatan perdata terhadap tergugat yang meninggal dunia akan dialihkan kepada ahli waris. “Bisa kepada anak-anaknya atau cucu-cucunya. Pokoknya, ahli warisnya,” jelas Yoseph yang juga jaksa pengacara negara (JPN) pada gugatan terhadap Soeharto.

Selain gugatan perdata, kejaksaan telah membentuk tim untuk mengembalikan aset negara yang diduga dicuri Soeharto. Datanya dari program Stolen Asset Recovery (StAR) yang digagas PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa). Pada program tersebut, Soeharto dinyatakan sebagai mantan pejabat terkorup. Meski demikian, secara pidana, kejaksaan hanya menemukan Soeharto memperkaya orang lain, bukan memperkaya diri sendiri.

Di tempat terpisah, salah satu pengacara Tommy, Kapitra Ampera, menegaskan, kejaksaan tidak punya alasan memosisikan anak-anak Soeharto sebagai tergugat menggantikan sang ayah -jika Soeharto meninggal dunia. “Saya pikir hukum itu mengandung kausalitas, ada sebab akibat. Siapa yang berbuat, maka dia bertanggung jawab,” kata Kapitra.

Pada bagian lain, Ketua Partai Golkar Theo L Sambuaga mengakui, partainya telah menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar menutup semua perkara hukum yang melibatkan Soeharto. “Surat itu dikirim kemarin (Sabtu, 5/1),” kata Theo usai membesuk Soeharto di RSPP, kemarin (6/1). Menurut Theo, dalam surat tersebut, partainya minta pemerintah segera mencabut, mendeponering, atau mengenyampingkan keterlibatan Soeharto dalam kasus hukum yang ditangani kejaksaan. “Presiden kan bisa minta jaksa agung untuk mendeponering perkaranya (Soeharto),” jelas Theo. Dia memastikan, deponering tidak akan menyakitkan hati rakyat, karena pertimbangannya demi keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, masyarakat diyakini akan memahaminya. (agm/ein/kum)


Jawapos, 7 Januari 2008,

Polarisasiisasi Opini terhadap Soeharto

Oleh Asvi Warman Adam

Ketika mantan Presiden Soeharto masuk rumah sakit beberapa hari lalu, timbul opini yang berlawanan di tengah masyarakat. Ketua DPR Agung Laksono mengatakan agar proses hukum terhadap orang nomor satu Orde Baru itu dihentikan, mengingat jasa-jasanya selama 32 tahun memerintah negeri ini. Namun, mantan Ketua MPR Amien Rais menolak keras pandangan tersebut. Meski dianggap berjasa besar, mantan Presiden Abdurrahman Wahid menilai proses hukum terhadap Soeharto harus diteruskan bila dia sembuh dari sakitnya.

Bagaimana polarisasi opini masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan dan kepemimpinan Soeharto selama tiga dekade?

Pandangan tersebut dapat dibagi atas empat golongan, yaitu 1) sangat memuji, 2) pragmatis, 3) kritis, dan 4) sangat kritis. Penamaan tiap-tiap kategori itu tentu bisa dielaborasi lagi. Golongan pertama terdiri atas para pembantu presiden (seperti menteri bahkan wakil presiden), politisi yang pernah diuntungkan rezim atau yang ingin menyenangkan hati Soeharto.

Kelompok kedua adalah para teknokrat yang pernah menjadi menteri dan pejabat tinggi atau pakar yang melihat aspek positif dari ekonomi Orde Baru. Kategori ketiga adalah pengamat dan aktivis LSM yang kritis terhadap kepemimpinan Soeharto yang dinilai otoriter. Kelompok terakhir adalah mereka yang bersuara sangat keras terhadap korupsi dan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintahan Soeharto.

Sikap kelompok pertama yang boleh dikatakan pendukung “Bapak Pembangunan” itu tecermin dalam judul-judul tulisan yang mereka persembahkan dalam peringatan 70 tahun Soeharto. Jailani Naro yang pernah mengintervensi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memuja Soeharto sebagai “Penyelamat Pancasila”.

Wakil Ketua DPR/MPR 1987-1992 Mayjen R Sukardi menganggap Soeharto “Memegang Teguh Konstitusi”. Jenderal Edi Sudrajat tidak kepalang tanggung mengatakan bahwa dia adalah “Negarawan Puncak Bangsa”. Mantan gubernur DKI R Suprapto melihat Soeharto “Memiliki Indra Keenam”.

Habibie mengatakan bahwa Soeharto “Menyatu dengan Aspirasi Bangsa”. Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno berkeyakinan bahwa Soeharto adalah “Pemimpin yang Paripurna” .

Kelompok kedua yang pragmatis terlihat dari judul tulisan mereka. Sarwono Kusumaatmaja memuji “Keunggulan Strategi” Soeharto. Gandhi, mantan ketua BPKP, menilai bahwa Soeharto telah “Menghilangkan dan Mencegah Penyelewengan”. Peneliti senior LIPI Thee Kian Wie melihat dalam perkembangan ekonomi Indonesia pasca-1965 terjadi “Mukjizat Orde Baru”.

Kategori ketiga yakni pihak oposisi atau kelompok yang kritis tecermin dalam pandangan intelektual seperti Baskara Wardaya yang menyimpulkan bahwa Soeharto adalah “Orang Kuat” Indonesia. Hal itu dimungkinkan karena dia berkuasa terlalu lama, lebih dari 30 tahun.

Sebetulnya golongan keempat tidak berbeda jauh dengan kelompok ketiga. Namun, pada kalangan terakhir ini rumusan atau julukan yang mereka berikan terhadap Soeharto lebih keras dan tajam. George J. Aditjondro adalah salah satu di antara pakar yang sangat gencar meneliti dan mengajarkan -di luar negeri- tentang korupsi rezim Orde Baru. Dia menulis buku tentang perbandingan korupsi era Soeharto dengan Habibie berjudul Murid Kencing Berlari.

Sebuah tim Komnas HAM yang dipimpin M.M. Billah pada 2002 pernah mengkaji pelanggaran berat HAM oleh Soeharto. Mereka menyimpulkan terdapat indikasi pelanggaran berat HAM, sungguh pun kesimpulan itu tidak ada tindak lanjutnya.

Ariel Heryanto menulis buku bahwa semasa Orde Baru telah terjadi state terrorism alias terorisme negara. Wimanjaya, penulis buku berjudul Primadosa Soeharto, sempat diperiksa oleh aparat hukum. Namun, hujatan paling keras dilontarkan dalam buku yang kini sulit didapat di Indonesia tapi ada pada daftar katalog perpustakaan University of Washington, yaitu buku yang ditulis Kharil Ghazali Al-Husni berjudul 15 Dalil Soeharto Masuk Neraka (Jakarta, penerbit Muthmainnah).

Di Tengah-Tengah

Saya sendiri berupaya berada di tengah-tengah dan beranggapan bahwa dewasa ini sangat sulit menilai Soeharto. Perlu waktu beberapa tahun untuk menunggu situasi yang lebih tenang sehingga kita dapat mengeluarkan pendapat yang jernih.

Namun, cukup menarik pendapat seorang responden seperti yang disampaikan kepada saya oleh Denny J.A.. Direktur Lingkaran Survei Indonesia itu mengirimkan SMS kepada saya sehabis melakukan survei tentang pendapat masyarakat mengenai mantan Presiden Soeharto. Pendapat unik diberikan seorang responden bahwa Soeharto itu “pembangun terbesar sekaligus perusak terbesar” Indonesia.

Saya kira pandangan itu ada benarnya. Sudah banyak yang dibangun secara fisik oleh Soeharto selama memerintah demikian lama. Namun, begitu banyak kerusakan yang ditimbulkannya seperti utang yang membebani sampai anak cucu kita, hutan gundul, (mentalitas) korupsi yang merajalela, belum lagi kasus-kasus pelanggaran berat HAM sejak 1965 sampai dengan 1998.

Dr Asvi Warman Adam, ahli Peneliti Utama LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) di Jakarta.


Antara 7 Januari 2008

Usulan Pemberian Maaf Soeharto “Penghinaan”

Terhadap Korban Orba

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi, menilai usalan pemberian maaf terhadap mantan Presiden Soeharto serta usulan mengesampingkan perkara pidananya (deponering) merupakan penghinaan terhadap penderitaan para korban Orde Baru.

“Ini adalah penghinaan terhadap penderitaan para korban Orde Baru. Alih-alih pemerintah dan aparat hukum menciptakan terobosan hukum dengan pengadilan ‘in absentia’ terhadap Soeharto misalnya, malah ikut sibuk mendramatisasi kesehatan Soeharto,” katanya di Jakarta, Minggu.

Menurut Hendardi, perhatian pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wapres Jusuf Kalla terhadap kesembuhan Soeharto berikut tingkah” anasir-anasir Orde Baru yang mengusulkan pemberian maaf dan pendeponiran kasus hukumnya, bukan saja berlebihan, tetapi juga pengulangan “opera konyol” yang kerap muncul ketika Soeharto masuk rumah sakit.

“Presiden dan Jaksa Agung sudah berganti-ganti sejak reformasi, tapi semua sama, tidak ada yang punya nyali politik.” tegasnya.

Proses hukum terhadap mantan Presiden Soeharto memang menjadi pro kontra di kalangan masyarakat, menyusul dirawatnya kembali mantan pemimpin Orde Baru tersebut karena masalah kesehatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta, sejak Jumat (4/1).

Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali yang juga Menneg Koperasi dan UKM, berharap agar penanganan berbagai kasus hukum yang melilit Soeharto sebaiknya dihentikan sebagai penghormatan atas jasa-jasanya.

Sebagai warga negara, ia mengatakan dirinya memiliki pandangan agar penanganan kasus-kasus hukum yang diduga dilakukan oleh mantan presiden itu bisa dihentikan.

Suryadharma beralasan bahwa bangsa Indonesia harus menghormati Soeharto itu sebagai orang tua yang telah berusia 86 tahun serta kondisi fisiknya yang sudah sangat lemah serta sering sakit-sakitan.

Sementara DPP Partai Golkar secara resmi meminta pemerintah memberikan kepastian hukum atas mantan Presiden Soeharto dengan cara mengesampingkan perkaranya (deponering).

“Sesuai pasal 35 c UU Kejaksaan, kewenangan itu dapat dilakukan oleh Jaksa Agung,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono.

Dengan alasan Soeharto tidak sehat, Agung mengatakan Pak Harto sampai saat ini tidak layak diperadilkan. Agung yang juga merupakan Ketua DPR itu mengatakan, “Status ini belum pasti kecuali para dokter menyatakan ia sehat, dan bisa dibuktikan”.

Partai Golkar juga mengimbau negara dan seluruh lapisan masyarakat untuk memperlakukan dan memberikan penghormatan kepada Pak Harto dengan sebaik-baiknya sebagai mantan kepala negara dan juga mengingat jasa-jasa Pak Harto yang besar kepada bangsa dan negara.

Namun sebaliknya, mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan, memaafkan Soeharto bukan berarti menghentikan proses hukum terhadap Presiden Indonesia kedua tersebut.

Gus Dus mengakui, sebagai pemimpin maka Soeharto mempunyai kelebihan dan kekurangan.

“Beliau memang bersalah, tetapi beliau juga memiliki jasa bagi bangsa dan negara Indonesia,” ujarnya.

Gus Dur menilai sosok Soeharto sebagai figur yang penuh pertimbangan dan perencanaan matang, dalam mengelola bangsa dan negara ini.

“Jadi, tidak masalah jika ada imbauan agar Soeharto diberi penghargaan sebagai tanda penghormatan semasa beliau memimpin,” ujarnya.

Akan tetapi penghargaan dan pemberian maaf itu, lanjut Ketua Dewan Syuro PKB itu, tidak menghentikan proses hukum terhadap Soeharto, apalagi kondisi kesehatan mantan orang nomor satu itu sudah mulai membaik.

Sementara mantan tahanan politik era Orde Baru yang kini menjadi Wakil Ketua MPR, AM Fatwa mengaku memaafkan dan tidak dendam terhadap mantan Presiden Soeharto, namun meminta agar proses hukum terhadap pemimpin Orde Baru tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Ia menyatakan bahwa sebagai pemimpin yang pernah berkuasa dan sebagai rasa kemanusiaan, maka Soeharto layak untuk tetap dihormati. Namun, katanya, proses hukum bagi mantan Presiden Soeharto tetap harus berjalan sebagaimana mestinya.

“Hukum berproses sebagaimana mestinya karena itu memang sudah tekad proses reformasi,” katanya. (*)