16 November 1996 — 26 menit baca

Suharto beertanggungjawab terhadap kekuasaan "maffia Orba"

oleh : Made Sutedja (nama samaran)

Catatan penulis : Kata “maffia” atau “mafia” berasal dari Sicilia, dan mulai dikenal sejak tahun 1875. Mula-mula diartikan sebagai “perkumpulan rahasia lokal”. Sejak tahun 1933, kata “maffia” ini menjadi lebih dikenal di dunia, dan mempunyai arti yang lebih luas. Dalam berbagai ensiklopedia dijelaskan bahwa, pada pokoknya, mengandung arti sebagai berikut : persekongkolan atau jaringan konspirasi yang tidak terang-terangan untuk keuntungan pribadi, dan dengan cara-cara yang tidak sah, yang merugikan kepentingan negara.

(bagian pertama dari tiga bagian)

Kedengarannya, judul tulisan ini mungkin provokatif, atau bisa dianggap sebagai ungkapan yang bernada “slogan” yang sembarangan. Bagaimanapun juga, tulisan ini dimaksudkan untuk mengajak para pembaca untuk sama-sama mengamati situasi negeri kita, atau meneliti sistem kekuasaan dan jalannya pemerintahan , atau mempelajari cara kerja berbagai pejabat dan lembaga-lembaga, atau meninjau landasan dan pelaksanaan berbagai politik pemerintahan Orde Baru.

Tulisan ini hanya menyinggung beberapa aspek dari sejumlah persoalan tersebut di atas , dan itupun baru menyentuh kulit-kulitnya, atau garis besarnya. Pada kesempatan lain, mungkin dapat disajikan tulisan-tulisan lainnya yang lebih mendalam atau mendasar (juga oleh para pembaca), untuk dapat ber-sama-sama membahas persoalan-persoalan tersebut. Sebab, masalah-masalah itu semuanya adalah persoalan yang menyangkut urusan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.

Dengan makin dekatnya Pemilu dan sidang MPR, terasalah bahwa suhu percaturan politik makin menghangat. Ada orang-orang dan golongan-golongan yang mempersoalkan suksesi jabatan Presiden. Ada yang menyuarakan bahwa demokrasi yang ditrapkan di negeri kita dewasa ini adalah demokrasi yang dikebiri. Ada yang menyangsikan keabsahan atau legitimasi DPR dan MPR. Ada pula yang mengatakan bahwa dengan sistem Orde Baru, tidak ada harapan akan adanya pembaruan di bidang politik. Ada yang mengatakan atau menulis dalam media cetak (sering sekali dengan kalimat-kalimat terselubung, atau arti yang tersirat), bahwa kekuasaan politik-militer-ekonomi di negeri kita dikangkangi oleh segolongan kecil.

Sebenarnya, apakah dan bagaimanakah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Suharto sekarang ini ?

Orde Baru yang sudah berlangsung selama 30 tahun ini sebenarnya mirip dengan suatu rezim maffia yang dikepalai oleh mantan Jenderal Suharto. Sebagai kepala rezim maffia, kekuasaannya amat besar sekali. Sebab, selain kedudukannya sebagai Presiden dan kepala pemerintahan, ia juga menjabat sebagai Panglima Tertinggi ABRI. Artinya, menurut ketentuan militer yang lazim, segala perintahnya haruslah dipatuhi oleh seluruh Angkatan Bersenjata RI. Kalau ada perintahnya yang tidak dijalankan atau tidak dipatuhi, biasanya ada konsekwensinya. Jadi, seluruh Angkatan Bersenjata harus melaksanakan politik atau kebijaksanaan yang sudah digariskan oleh mantan Jenderal Suharto ini. Penyimpangan atau penyelewengan dari garis yang sudah ditentukan bisa mengakibatkan macam-macam sanksi (terang-terangan atau secara halus, dan dalam macam-macam bentuk).

Bahwa Presiden Suharto juga menjabat sebagai Panglima Tertinggi ABRI adalah suatu hal yang wajar. Sebab, Presiden Sukarno dulu juga menjabat sebagai Panglima Tertinggi ABRI, seperti halnya banyak negeri lain di dunia yang presidennya juga mempunyai pangkat yang serupa. Tetapi, jabatan yang dipikul Presiden Suharto selama 30 tahun ini mempunyai arti dan “isi” yang berbeda dengan periode ketika Presiden Sukarno juga memikul jabatan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Sebab, situasi dalamnegeri dan percaturan politik duniapun sudah berganti atau bergeser. Jabatan ini dilaksanakan oleh Presiden Suharto dalam konstelasi politik dan struktur kekuasaan Orde Baru yang bersandarkan juga kepada konsep DWI-Fungsi ABRI (yang telah makin banyak disalah-gunakan), dan berlandaskan pada kedudukan partai politik Golkar dalam konstelasi kekuasaan di Indonesia.

Dengan dalih Dwi-Fungsi ABRI inilah maka banyak jenderal atau perwira tinggi dan menengah telah dipasang atau “dikaryakan” sebagai Gubernur, Bupati, Menteri, Direktur Jenderal departemen, Inspektur Jenderal, Jaksa Agung, Hakim Agung, Dewan Pertimbangan Agung, DPR dan MPR, Badan Pemeriksa Keuangan, pimpinan Lemhanas, Presdir perusahaan negara, lembaga imiah, rektor universitas dan banyak pos-pos penting dan “strategis” lainnya.

Semestinya, banyak di antara badan-badan pemerintahan atau lembaga itu seharusnya mandiri dalam mengambil kebijaksanaan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang normal. Tetapi, karena Dwi-Fungsi ABRI, dan karena jabatan-jabatan penting itu dipegang oleh militer, maka faktor kemiliteran menjadi menonjol, terutama dalam pemerintahan sipil, dan itupun di berbagai tingkat, bahkan sampai ke tingkat yang paling bawah. Itulah sebabnya maka selama ini terasa sekali bahwa banyak sekali tindakan pemerintahan Orde Baru didasari oleh “pendekatan keamanan” dan dilatarbelakangi oleh pertimbangan-pertimbangan “stablitas nasional” . Pendekatan keamanan dan pertimbangan stabilitas nasional ini merupakan dalih bagi rezim maffia untuk merekayasa segala macam manuvre dan mengadakan pembatasan-pembatasan ruang gerak bagi kehidupan demokratis.

Selama 30 tahun ini berbagai kalangan di masyarakat sudah sering melihat sendiri, atau telah mendengar, betapa banyaknya masalah korupsi, kolusi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat, baik yang sipil mupun militer. Ini terjadi di Pusat maupun di daerah-daerah. Indonesia sudah dimasukkan sebagai negara koruptor nomor 3, sesudah Republik Rakyat Cina dan Vietnam. Sudah diketahui oleh umum betapa “gampangnya” pejabat-pejabat (sipil dan militer) telah mendirikan beberapa rumah yang mewah-mewah dan bahkan mempunyai mobil-mobil khusus untuk istri atau anak-anak mereka. Tidak sedikit juga perwira-perwira tinggi dan menengah yang mempunyai perusahaan-perusahaan di macam-macam sektor. Tentu, ada jugalah di antara mereka itu yang memang berasal dari keluarga kaya, atau memang mendapat warisan dari kakek-nenek mereka. Tetapi, apakah di antara mereka itu ada yang bisa mengumpulkan simpanan dari gaji mereka sehingga menjadi demikian kaya ? Dan yang aneh, selama 30 tahun ini jarang sekali (hampir tidak pernah ) tersiar berita dalam pers tentang adanya perwira tinggi atau menengah yang diajukan ke pengadilan atau dihukum karena korupsi atau tindakan kriminil lainnya.

Presiden Suharto, sebagai Presiden dan Panglima Tertinggi ABRI, tentulah tahu tentang gejala-gejala buruk semacam itu. Tetapi, mengapa pembesar tertinggi ini membiarkan saja hal-hal ini merajelela selama puluhan tahun ? Pangab, Jaksa Agung, Pimpinan Polisi Militer dan Oditur Militer, demikian juga Kapolri atau pimpinan lembaga-lembaga pemerintahan tentunya juga bisa bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, kalau terjadi pelanggaran dan penyelewengan. Tetapi, sekali lagi, mengapa mereka tidak berani bertindak ? Karena hal-hal semacam itulah maka timbul kesan di kalangan masyarakat bahwa Presiden - Panglima Tertinggi Suharto membiarkan atau melindungi pejabat-pejabat sipil dan militer (terutama militer !), walapun melakukan pelanggaran dan penyelewengan jabatan atau tindakan-tindakan kriminil, asal saja masih patuh kepada pimpinannya. Kasarnya, walaupun ada pejabat yang kriminil, asal setia kepadanya dan tidak merugikan kedudukan atau kepentigannya (dan keluarganya !), Presiden Suharto tidak akan mengambil tindakan.

Keadaan semacam ini telah memungkinkan adanya pejabat-pejabat untuk melakukan hal-hal yang nista tanpa malu-malu atau takut-takut. Sebab, mereka tahu bahwa yang penting bagi mereka adalah menunjukkan kepatuhan kepada Presiden Suharto atau mempamerkan (dengan cara macam-macam) loyalitas mereka kepada Orde Baru. Inilah tameng mereka dalam mencuri kekayaan negara atau memeras rakyat, dengan macam-macam cara dan melalui berbagai jalan. Asal bisa menampangkan dengan jelas dan cemerlang bahwa mereka pendukung Jenderal Suharto dan pembela Orde Baru, maka mereka bisa leluasa melakukan segala macam tindakan, termasuk yang tidak halal, yang merugikan negara, yang tidak menguntungkan rakyat, yang kriminil, yang nista. Dalam bahasa yang sederhana dan terus-terang, ini namanya persekongkolan. Atau bahasa asingnya maffia.

Maffia raksasa ini, terdiri dari pejabat-pejabat (sipil dan militer) dan tokoh-tokoh di berbagai sektor masyarakat (pimpinan organisasi, cendekiawan, kyai dan ulama, pengusaha pribumi maupun non-pribumi) yang merupakan rantai pendukung Orde Baru dan pembela mantan Jenderal Suharto. Mereka ini saling melindungi, saling berusaha untuk menyelamatkan kepentingan mereka masing-masing, dan beramai-ramai berusaha untuk juga menjaga keselamatan kepentingan Presiden Suharto beserta keluarganya. Di antara mereka tidak sedikit yang mempunyai prinsip : membela kepentingan Presiden Suharto adalah juga membela kepentingan sendiri. Dan, ada juga yang berpendirian bahwa musuh Presiden Suharto adalah juga musuh mereka.

Dari sudut inilah kita bisa mengerti mengapa tidak ada pejabat atau tokoh (baik sipil maupun militer) yang berani mempersoalkan secara terbuka tentang hal-hal yang tidak wajar, tidak fair, atau tidak patut, yang terjadi dalam urusan bisnis anak-anak dan saudara-saudara (jauh dan dekat) Presiden Suharto. Banyak desas-desus yang terdengar di kalangan bisnis, tentang hal-hal yang tidak normal dalam cara-cara pengumpulan kekayaan anak-anak Presiden Suharto. Tetapi, selama ini tidak ada pejabat atau badan pemerintah yang berani “menyentuh” secara terang-terangan urusan-urusan yang menyangkut keluarga Presiden Suharto, atau konco-konconya, baik yang pribumi maupun yang non-pribumi.

Sebagai pimpinan rezim maffia, Presiden Suharto menguasai jaringan kekuasaan yang luas sekali, yang dikendalikannya lewat apa yang dinamakan Keluarga Besar Abri (KBA). Kecuali menguasai angkatan bersenjata dan pemerintahan sipil (yang didominasi oleh militer juga), rezim maffia ini juga mempunyai jaringan ampuh lainnya, yaitu Golkar. Partai politik yang dikendalikan oleh militer ini, menguasai majoritas dalam DPR (Pusat) dan di kebanyakan DPRD (daerah). Dengan adanya Muspida dan Bakorstanasda, maka jaringan kekuasaan rezim maffia ini menjangkau jauh dan lebar sekali. Selama 30 tahun ini, banyak orang di Indonesia telah melihat bahwa tidak sedikit di antara pejabat-pejabat resmi atau tokoh-tokoh Golkar (di Pusat maupun di daerah-daerah) yang korupsi, yang menyalahgunakan kekuasaan dan kedudukan, yang bertindak se-wenang-wenang. Tetapi, hukuman setimpal terhadap perbuatan-perbuatan mereka-mereka itu, jarang sekali dapat dibaca atau didengar.

Tentu saja, sebab, rezim maffia ini dengan mudah dapat mempermainkan hukum, menyalahgunakan kekuasaan kepolisian dan kejaksaan dan mempengaruhi pengadilan. Demi kebersihan nama Golkar, dan menjunjung tinggi martabat Orde Baru, segala macam cara dan jalan perlu ditempuh untuk menutupi kejahatan atau pelanggaran para pejabat-pejabat resmi dan tokoh-tokoh yang setia kepada Presiden Suharto, termasuk para konglomerat pribumi dan non-pribumi. Kasus Edy Tansil yang menghebohkan beberapa waktu yang lalu adalah salah satu di antara begitu banyak kebusukan yang bisa dilaksanakan oleh rezim maffia itu.

Jaringan kekuasaan maffia ini saling tolong-menolong, saling bantu, saling menutupi persoalan-persoalan mereka yang “sensitif”. Ini demi menjaga atau mempertahankan “esprit de corps” di bidang mereka masing-masing. Sebab, kalau segi-segi negatif itu sampai ter-ekspose, maka akan terbuka telanjanglah keburukan citra Orde Baru, segi-segi gelap Keluarga Besar Abri, dan praktek-praktek tidak sehat di kalangan pejabat-pejabat Golkar. Saling tolong-menolong yang dilakukan dalam rangka hal-hal yang tidak halal dan melanggar hukum semacam itu merupakan dosa yang berlipat ganda.

Orde Baru, yang pada dasarnya adalah jaringan kekuasaan yang mirip maffia, selama ini berusaha terus “membabat” lawan-lawan politiknya dengan cara-cara kasar dan halus, dan sering diiringi oleh tindakan-tindakan yang diluar kepatutan dan norma hukum. Dalam hal ini contoh yang jelas adalah rekayasa Kongres PDI Medan, blunder (kesalahan besar) operasi 27 Juli yang kurang matang dipikirkan, pementasan sandiwara politik kwalitet rendahan kasus PRD, larangan terhadap 32 LSM, tindakan terhadap LBH, MARI. Karena merasa kuat sekali, dalam mengurusi banyak soal, Maffia Besar ini sering bersikap arogan, takabur, memandang rendah pendapat umum dan melecehkan rakyat. Dan karena itu, banyak pejabat-pejabat rezim ini sering mengambil sikap yang se-wenang-wenang, dengan dalih “demi stabilisasi nasional, demi keamanan negara, demi pengamanan UUD 45, demi membela kemurnian Pancasila, atau demi membela tegaknya Orde Baru”.

Pengaruh kekuasaan maffia ini juga meliputi sebagian dari alat-alat komunikasi, yaitu media-cetak dan elektronik (TV). Sebagian modal sektor ini dikuasai oleh tokoh-tokoh pendukung Presiden Suharto dan Orde Baru. Sampai sekarang, hantu pencabutan SIUP masih nongkrong terus di setiap kantor penerbitan atau percetakan. Dengan menguasai jaringan komunikasi ini, Maffia raksasa ini dapat membatasi kebocoran hal-hal yang negatif bagi mereka. Serangan terhadap pemerintah dan tokoh-tokoh Orde Baru dapat mereka cegah. Pengurus PWI Pusat dapat mereka “kantongi” dan sebagian besar pengurus PWI cabang dapat mereka “jinakkan” dengan macam-macam cara.

Seandainya di Indonesia ada kebebasan pers yang luas, dan seandainya pula para penerbit tidak selalu dirongrong oleh ketakutan, maka bisa dibayangkan betapa banyaknya tulisan atau feuilleton mengenai cerita-cerita kumuh yang melatarbelakangi “keberhasilan” pribadi para tokoh Orde Baru dan Golkar. Termasuk “sukses-sukses gemilang” yang diperoleh anak-anak dan cucu Presiden Suharto dalam usaha bisnis yang sudah mengangkangi macam-macam sektor. Mungkin cerita-cerita semacam ini tidak kalah “asyiknya” dengan cerita tentang Caucescu dari Rumania, Batista dari Kuba (dulu), Baby Doc dari Haiti, Roh Tae Woo dari Korsel, Tanaka dari Jepang, Mobutu dari Zaire. Pada waktunya, kalau keadaan sudah memungkinkan, barangkali kita akan bisa membaca macam-macam dongeng tentang pelaku-pelaku utama atau bintang-bintang terkemuka rezim maffia itu.

Rezim maffia ini dengan gampang main sulap dan akrobatik di bidang hukum, karena kejaksaan dan pengadilan dapat mereka kuasai atau mereka pengaruhi. Hakim dan jaksa, karena takut akan kelanggengan kedudukan mereka, terpaksa mendengarkan dulu nasehat atau petunjuk “atasan”, atau se-tidak-tidaknya, harus “memperhitungkan” reaksi atasan mengenai tindakan atau keputusan yang mereka ambil. Kemandirian lembaga pengadilan telah disangsikan sejak lama oleh pendapat masyarakat, terutama yang menyangkut urusan-urusan yang bisa mengandung bau-bau politik. Di samping itu, banyak hakim dan jaksa yang telah jatuh dalam jurang kenistaan karena menerima suapan atau “uang jasa”, dengan fikiran bahwa pejabat-pejabat yang lebih atasan juga melakukan hal yang sama, bahkan lebih parah lagi. Juga, karena anggapan bahwa persoalan korupsi dan suapan sudah menjadi kelaziman di zaman Orde Baru ini. Dan ini akan berlangsung terus, selama konstelasi politik masih seperti yang sekarang ini.

Yang paling dimusuhi oleh rezim maffia ini yalah orang-orang atau golongan yang memperjuangkan dilaksanakannya demokrasi dan dihormatinya HAM di Indonesia. Orang-orang semacam ini makin bertambah banyak juga jumlahnya, dan terdapat di golongan yang macam-macam. Ada yang dari golongan agama Islam, Katolik, Protestan, dan juga dari berbagai aliran politik. Bagi pejabat-pejabat pendukung rezim maffia, orang-orang pro-demokrasi dan pro-HAM ini sangat membahayakan kestabilan Orde Baru. Karena, dengan menuntut dilaksanakannya demokrasi dan HAM, mereka dengan langsung telah menghantam bagian yang paling rentan dari benteng rezim maffia ini. Tidak salahlah, kalau Menteri Penerangan dan pimpinan utama Golkar, Harmoko, telah menyerang orang-orang semacam ini yang disebutnya sebagai “mabok demokrasi”

(bagian kedua dari tiga bagian)

Sebab justru masalah demokrasi inilah yang merupakan kelemahan strategis bagi maffia besar ini. Mesin kekuasaan ini, sebagai wataknya yang inheren, terpaksa dijalankan dengan cara-cara hegemonis dan dengan metode otoriter yang terselubung. Karenanya, dengan sendirinya, Maffia raksasa ini tidak mungkin menghormati sungguh-sungguh demokrasi dan HAM, walaupun selalu menggembar-gemborkan “demokrasi Pancasila” . Jelasnya, rezim ini terpaksa menjalankan pemerintahan yang pada hakekatnya atau intinya adalah diktatur yang berkedok “sipil”, “Pancasilais”, atau entah apa lagi lainnya yang bunyinya kedengaran indah. Orang-orang atau golongan yang menyuarakan demokrasi dan HAM telah dicap sebagai “setan gundul”, dengan tuduhan ingin mengobah sistem pemerintahan Orde Baru. Itulah latar-belakang mengapa 32 LSM (diantara 7000 sampai 8000 LSM yang terdaftar resmi), dianggap berbahaya oleh Departemen Dalamnegeri.

Bagi rezim maffia, gerakan pro-demokrasi ini kalau dibiarkan berkembang terus akan bisa menjadi kekuatan yang bisa mengaduk-aduk sistem yang sudah berjalan selama ini. Mereka bisa mempertanyakan keabsahan (legitimasi) perwakilan rakyat di DPR dan MPR, dan juga di Dewan-dewan Perwakilan Rakyat di daerah. Sebab, selama 30 tahun ini, di atas sebagian terbesar dari kursi-kursi di “dewan perwakilan rakyat” di berbagai tingkat telah didudukkan orang-orang yang telah diangkat oleh ABRI atau GOLKAR. Dua partai lainnya yaitu PPP dan PDI hanyalah merupakan alat legislatif yang mudah dipermainkan, dipojokkan, ditakut-takuti, atau diajak “musyawarah dengan semangat kekeluargaan Pancasilais”. Karena rezim maffia atau Golkar mempuyai sumber-sumber dana yang luar biasa besarnya, maka semuanya “bisa diatur”, termasuk membiayai pesantren-pesantren.

Yang dianggap keterlaluan banyak orang adalah ketentuan bahwa para caleg (calon legislatif) harus menjalani litsus, termasuk calon-calon dari PDI dan PPP. Dan lucunya, kebanyakan litsus ini dilakukan oleh pejabat-pejabat Golkar. Alasan yang disodorkan oleh rezim maffia mengenai hal ini adalah supaya orang-orang yang tersangkut dengan organisasi-organisasi terlarang (antara lain PKI) jangan sampai duduk dalam DPR. Dalam prakteknya, ketentuan ini telah digunakan oleh rezim-maffia untuk mencegah masuknya calon-calon yang terlalu vokal kritiknya terhadap pemerintah. Karena praktek-praktek semacam inilah maka masyarakat di Indonesia tidak lagi mempunyai rasa hormat dan tidak menaruh kepercayaan kepada DPR. Lembaga ini dianggap sebagai stempel pemerintah saja, atau sebagai corong pemerintah, atau dianggap “kambing”, sehingga bisa disuruh bersuara mengembek saja pada waktu-waktu yang dibutuhkan.

DPR yang sudah dikebiri (oleh pangangkatan dan juga oleh litsus) ini tidak punya peran yang berarti bagi kepentingan rakyat Indonesia, kecuali sebagai hiasan negara supaya kelihatan demokratis dan “beradab” atau normal, sebagai negara-negara di bagian dunia lainnya. Karena komposisi yang mayoritasnya dikuasai Golkar dan Abri, maka DPR ini akhirnya hanya berfungsi sebagai perpanjangan atau tangan dari eksekutif. Peran kontrol DPR menjadi lumpuh. Sebab, walaupun terjadi banyak sekali penyelewengan yang serius atau penyalahgunaan kekuasaan yang besar yang dilakukan oleh eksekutif, DPR jarang sekali berani mengungkap masalah-masalah itu. Hak angket DPR boleh dikatakan telah dirampas sendiri oleh kekuatan pro-pemerintah dalam DPR, sehingga pemerintah, atau Maffia besar , bisa dengan leluasa dan tenang menjalankan segala politiknya, tanpa adanya “gangguan” yang berarti dari DPR. Keadaan begini akan terus berlangsung terus, selama Orde Baru masih berkuasa di Indonesia.

Dengan komposisi DPR yang demikian inilah dapat digoalkan dengan mudah segala rencana undang-undang atau disahkan segala peraturan pemerintah, yang pada pokoknya bisa melindungi kepentingan para pejabat dan pendukung-pendukung Orde Baru, walaupun merugikan rakyat dan menimbulkan berbagai kerusakan bagi negara. DPR telah lama tidak bisa dan tidak berani menyuarakan hal-hal yang menjadi tuntutan rakyat (penggusuran tanah, penangkapan se-wenang-wenang oleh aparat-aparat, korupsi yang menjamur, penyelewengan pembesar-pembesar, umpamanya) atau melancarkan kritik-kritik kepada pemerintah. Tentu saja, ini logis, sebab dalam konstelasi politik yang seperti selama ini, tindakan-tindakan semacam itu akan berarti menyerang “diri sendiri”, atau membongkar borok-boroknya sendiri. Hal ini sangat menyedihkan, sebab dengan adanya Pemilu 1997, kalau Golkar akan mengantongi suara antara 60-70 %, kelumpuhan DPR semacam ini juga akan tetap dipertahankan oleh rezim-maffia. Artinya, penyakit parah ini akan terus menjangkiti pemerintahan, negara dan masyakarat, tanpa ada harapan untuk bisa sembuh dalam waktu dekat.

Aparat yang juga penting dalam suatu negara adalah lembaga hukum atau pengadilan. Rezim maffia dibawah pimpinan Presiden Suharto juga sangat menyadari hal ini. Oleh karena itu, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, sebagai instansi-instansi tertinggi di bidang hukum di Indonesia selalu “dijaga” betul-betul supaya bisa “tunduk” kepada kepentingan pejabat-pejabat rezim maffia dan golongan-golongan yang mendukungnya. Itulah sebabnya, walaupun banyak kasus-kasus busuk yang sudah terjadi di berbagai daerah di Indonesia, soal-soal itu bisa “di-peti-es-kan”, atau “diselesaikan” dengan cara-cara di luar hukum. Biasanya, masalah uang atau sogokan dalam bentuk-bentuk lainnya memainkan peran dalam urusan kumuh ini. “Petunjuk atasan”, tilpun atau surat kecil (kattebelletje) bisa merobah jalan perkara, yang mestinya lurus jadi bengkok. Praktek ini dilakukan dari tingkat bawah sampai tingkat atas, yaitu tingkat Mahkamah Agung (contoh : peristiwa Hakim Agung Andi Andoyo dan Gandhi Memorial School, pengangkatan Sarwata sebagai Ketua MA).

Kejaksaan juga merupakan aparat penting bagi rezim maffianya Presiden Suharto. Sebab ini alat ampuh untuk mengejar-ejar, memojokkan, melumpuhkan, menghancurkan “musuh-musuh” Orde Baru. Sebaliknya, alat ini juga penting untuk mencegah diajukannya persoalan-persoalan kriminil tertentu (umpamanya, yang menyangkut keluarga pejabat-pejabat atau tokoh-tokoh tertentu) ke depan pengadilan. Dalam konteksi ini, seandainya (seandainya !) Pak Bob Hasan atau keluarga atau konco-konconya tersangkut dalam salah satu perkara, maka tidak mudahlah bagi kejaksaan untuk melaksanakan tugas-tugas seperti semestinya. Perumpamaan semacam ini juga berlaku bagi banyak pejabat atau “tokoh-tokoh” rezim maffia lainnya, termasuk konglomerat-konglomerat pribumi maupun non-pribumi (umpamanya, keluarga Riyadi, Probosutedjo, Prayogo Pangestu, Sudwikatmono dll )

Kejaksaan mudah memanipulasi segala macam perkara, baik yang berkadar politik maupun yang berlatarbelakang kriminil. Kasus pemeriksaan kasus 27 Juli merupakan contoh yang gamblang. Mengapa yang dituntut ke depan pengadilan justru adalah pendukung-pendukung Megawati yang diserang oleh “pendukung-pendukung” Suryadi (di antaranya banyak aparat pemerintah yang dikerahkan dengan truck) ? Mengapa kejaksaan tidak memeriksa 200 orang yang dikerahkan oleh Buttu Hutapea untuk menyerbu gedung PDI ? Demikian juga masalah kasus penuntutan Megawati kepada pemerintah tentang kongres PDI-Medan. Dari kasus ini kelihatan gejala-gejala bahwa kejaksaan di berbagai tempat dan tingkat perlu mendapat “pengarahan” dari atasan dulu dalam menangani soal ini. Pengalaman selama 30 tahun Orde Baru sudah menunjukkan bahwa lembaga peradilan (dan kejaksaan) sudah kehilangan prestise atau kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, banyak orang yang kemudian lari kepada LBH-LBH untuk meminta bantuan atau perlindungan dalam urusan-urusan yang mereka hadapi. Sungguh menyedihkan, karena banyak orang di Indonesia menganggap bahwa pemerintah sudah tidak mampu memberi perlindungan dan rasa aman bagi warga-negaranya sendiri !

Sudah sering dicemoohkan di Indonesia bahwa aparat ini merupakan “tempat basah” bagi pejabat atau petugas yang ingin melakukan hal-hal yang tidak sehat. (Tetapi, juga seperti halnya di bidang-bidang lainnya, tidak semua pejabat-pejabat penting di kejaksaan sudah “berpenyakitan”). Dalam budaya-korupsi yang sudah merajalela di Indonesia, hukum sudah dilecehkan dan dihina oleh uang dan dianggap remeh oleh kekuasaan. Hakim dan jaksa sudah tidak malu-malu lagi bicara tentang perkara yang “membawa rezeki atau tidak”. Tawar-menawar, seperti kebiasaan di pasar sapi, sudah “salah kaprah”. Dan karena pejabat-pejabat atasan sudah juga berbuat demikian, maka mereka juga tidak segan-segan lagi untuk melakukannya. Keadaan yang memprihatinkan semacam ini sulit dibrantas, selama rezim maffia masih berkuasa.

Dari jaringan kekuasaan rezim maffia ini, jaringan ABRI adalah yang paling penting. Karena itu, Presiden Suharto memegang erat-erat kendali aparat kekuasaan ini. Dengan “seni”-nya yang lihay dalam mengatur personalia kunci di berbagai angkatan, maka ia telah berhasil, selama ini, memupuk barisan perwira-perwira tinggi yang tunduk kepada kepemimpinannya. Mereka yang dicurigainya tidak mempunyai “keloyalan” yang jelas, telah disingkirkannya atau dilumpuhkannya, sehingga tidak punya kekuatan untuk melakukan hal-hal yang merugikan kepentingannya atau kepentingan keluarganya, atau kepentingan konco-konconya, termasuk yang di kalangan konglomerat. Tidak sedikit jumlah pejabat-pejabat semacam ini yang telah menjadi “korban” selama 30 tahun ini. Teman-teman alm Ali Murtopo, A.H. Nasution, Ali Sadikin, Kemal Idris, Hugeng, Sumitro (jenderal), bisa banyak cerita tentang soal-soal semacam itu.

Presiden Suharto, sejak tahun-tahun pertama berdirinya Orde Baru, dengan pandai telah mensalahgunakan “Supersemar” yang misterius itu (dan yang sekarang sudah jarang di-sebut-sebut lagi) dan telah mensalah-tafsirkan konsep “Dwi-fungsi Abri” untuk membangun jaringan kekuasaan rezim maffia itu, dengan dukungan para pejabat tinggi Abri. Karena kepentingan pribadi masing-masing, para pejabat tinggi Abri ini ikut membesarkan “pangayoman” Presiden Suharto sehingga menjadi orang yang terkuat di Indonesia. Pejabat-pejabat tinggi Abri ini, sejak puluhan tahun yang lalu, sudah mengetahui tentang hal-hal yang tidak “normal” yang dilakukan oleh Presiden Suharto beserta istri dan keluarga dekatnya atau konco-konco konglomeratnya. Tetapi, mereka tidak bisa dan tidak berani berbuat apa-apa. Sebab, dengan begitu, mereka juga “kebagian rejeki” dari usaha “pembangunan” di berbagai bidang.

Sebaliknya, walaupun Presiden Suharto mengetahui adanya kebusukan-kebusukan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat Abri (tinggi atau menengah), ia tidak bertindak, untuk menjaga keutuhan Orde Baru dan untuk memelihara citra Abri. Persoalan-persoalan yang bisa pecah sebagai skandal telah diselesaikan dengan cara-cara tertutup. Dengan cara beginilah maka tersusun jaringan kekuasaan yang menyerupai maffia. Dan, jaringan kekuasaan ini pada akhirnya memusat kepada Presiden Suharto. Kekuasaan Presiden Suharto inilah yang pada hakekatnya telah merusak Abri, dan telah menjerumuskan banyak pejabat Abri ke dalam jurang kemerosotan moral.

(bagian ketiga - terakhir - dari tiga bagian)

Karena Presiden Suharto membutuhkan dukungan Abri, demi kelanggengan kedudukannya dan demi kepentingan keluarganya (dan konco-konconya konglomerat), maka Abri menjadi “anak emas”nya. Selama 30 tahun, masyarakat di Indonesia melihat Abri sebagai warganegara kelas satu, yang mempunyai hak-hak yang istimewa, lebih dari pada warganegara yang lain. Gejala semacam ini tidak hanya kelihatan di Pusat, tetapi juga, dan terutama, di daerah-daerah, di mana para Gubernur, Bupati, Walikota bahkan camat yang terdiri dari orang-orang militer yang “dikaryakan” telah bertindak sebagai “raja kecil”. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak di antara mereka ini yang menjadi “hantu” yang ditakuti oleh banyak orang. Dalam banyak hal, rakyat merasa tidak mendapat perlindungan dari orang-orang semacam ini, melainkan kebalikannya, yaitu ancaman.

Kesalahan terbesar, atau dengan kata-kata lain, dosa terbesar Presiden Suharto adalah dirusaknya moral dan martabat Abri, sehingga Abri menjadi sesuatu yang asing bagi rakyat. Ini berlainan dengan zaman revolusi atau zaman Presiden Sukarno, ketika orang berbicara satunya Abri dengan rakyat sebagai “ikan dalam air”. Waktu itu banyak orang memandang Abri (atau tentara) sebagai pelindung rakyat, sedangkan sekarang ini justru kebalikannya, yaitu ditakuti rakyat. Orde Baru sudah banyak merobah wajah Abri, gara-gara kepemimpinan Panglima Tertinggi Suharto. Kalau ditarik panjang, Abri sudah dijadikan olehnya sebagai penjaga kelanggengan kedudukannya dan penjaga keamanan kekayaaan keluarganya. Habislah, sudah, cerita yang pernah kita dengar di masa-masa yang lalu, bahwa tentara adalah abdi rakyat.

Kebijaksanaan Panglima Tertinggi Suharto mengenai anak buahnya mengakibatkan adanya kebudayaan “menjilat” yang tidak sehat. Sebab, walaupun ada pejabat-pejabat tinggi yang korup, yang menyalahgunakan kekuasaan, atau yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum, mereka akan “dima’afkan”, asal masih setia kepada kepemimpinannya. Pengalaman selama 30 tahun ini menunjukkan juga bahwa Presiden Suharto tidak peduli apakah seseorang pejabat tinggi Abri itu bermoral baik atau tidak, atau apakah mempunyai kwalitas keprofesionalan yang memadai atau tidak, asal saja pejabat tinggi itu loyal kepadanya (kasus Sudomo adalah contoh yang paling menyolok).

Di kalangan pejabat-pejabat tinggi rezim maffia sudah sejak puluhan tahun berjangkit penyakit “budaya munafik”. Pidato-pidato dan “petuah” atau “petunjuk” mereka penuh dengan ajaran soal “kejujuran” dan kesetiaan kepada negara dan rakyat, sedangkan justru pada saat itu juga otak mereka sedang menghitung jumlah simpanan dalam bank, yang dihasilkan oleh keselingkuhan mereka. Antara mereka sudah terbiasa mendengarkan uraian yang muluk-muluk mengenai Pancasila, sedangkan mereka tahu juga, bahwa itu semuanya adalah semu, palsu dan munafik. Kemunafikan di kalangan rezim maffianya Presiden Suharto adalah sesuatu yang patut dikagumi.

Rezim maffia di Indonesia ini sudah berkuasa selama 30 tahun. Di Asia, Presiden Suharto adalah kepala negara yang terlama masa jabatannya. Ciri-ciri kekuasaan rezim ini adalah khas, yaitu diktatur yang terselubung. Dan, diktatur ini telah dilaksanakan - seperti kebanyakan diktatur dalam sejarah dunia - dengan terror dalam berbagai bentuk, dan dengan praktek-praktek yang tidak menghormati hak-hak demokrasi dan HAM. Selama 30 tahun ini, entah berapa puluh juta orang yang selalu hidup dalam ketakutan sebagai akibat peristiwa 65. Entah berapa ribu mahasiswa dan pemuda yang selama Orde Baru ini sudah ditangkapi, karena menginginkan adanya perobahan. Dan, entah sudah berapa ratus ribu buruh yang telah mengadakan demonstrasi-demonstrasi selama ini.

Tidak lama lagi, dalam tahun 1997, akan diadakan Pemilu. Dan, dalam tahun 1998, MPR akan mengangkat seorang Presiden. Dalam waktu-waktu yang terakhir ini kita menyaksikan betapa berbagai fihak sudah mulai sibuk untuk menghadapi dua peristiwa penting itu. Rezim maffia sudah menunjukkan tekadnya untuk meneruskan sistem kekuasaan yang sudah dijalankan selama 30 tahun. Orkes “Kebulatan tekad” untuk mendukung kembali Presiden Suharto sudah mulai berkumandang. Golkar sudah menetapkan untuk memperoleh 70 % suara. Tokoh-tokoh Keluarga Besar Abri sudah tegas-tegas menyokong Golkar (contohnya : ucapan-ucapan Pangab Feisal Tanjung dan KSAD Hartono dan kasus jaket kuning), suatu hal yang dianggap tidak “fair” oleh banyak orang.

Dengan jaringan kekuasaan yang begitu besar, dan dengan dana yang bisa saja disulap oleh rezim maffia, sudah dapat dipastikan bahwa Golkar akan menang. Tetapi, kemenangan ini sudah pastilah akan bisa diraih dengan macam-macam rekayasa, dengan berbagai akal busuk, dan dengan banyak pelanggaran-pelanggaran. Kita akan baca, di koran-koran, kejadian-kejadian atau persoalan-persoalan semacam itu, yang pasti akan timbul menjelang, selama dan sesudah Pemilu.

Di samping itu, kita juga bisa memperhitungkan bahwa Pemilu dan pemilihan Presiden itu berlangsung dalam situasi yang relatif berbeda dari pada yang sudah-sudah. Rezim maffia sedang dan akan menghadapi berbagai masalah yang cukup rumit dan gawat, baik dalam bidang dalamnegeri maupun luarnegeri. Di dalamnegeri ada masalah PDI-Megawati, yang tidak dapat diremehkan begitu saja dampak kelanjutannya. Di samping itu, ada effek negatif bagi citra rezim maffia yang bisa diakibatkan oleh penyidangan kasus 27 Juli. Masalah rekayasa dalam kasus PRD, dan akibat penahanan Mokhtar Pakpahan, juga tidak menguntungkan bagi rezim maffia. Ada kasus PUDI dengan Sri Bintangnya,yang bisa menimbulkan “gangguan”. Juga, untuk pertama kalinya dalam sejarah Orde Baru, ada KIPP yang tidak bisa dianggap sepi. Kemerosotan “kewibawaan” hukum yang diakibatkan peristiwa-peristiwa Mahkamah Agung, wartawan Bernas Udin (Jogya), penganiayaan Cece (Bogor) sudah makin terasa bagi masyarakat.

Di bidang internasional, selama berdiri 30 tahun, rezim maffia belum pernah mengalami pukulan-pukulan ber-tubi-tubi dan seberat akhir-akhir ini. Ada masalah mobnas Timor yang menjadi persoalan yang tidak kecil dalam WTO. Ini berarti bahwa rezim maffia terpaksa harus berbenturan dengan banyak negara (antara lain, AS, Jepang, dan negara-negara Eropa). Di samping itu, masalah dipertarungkannya soal mobil nasional dalam WTO ini telah -langsung atau tidak langsung - menyangkut “nama” dan “martabat” keluarga Presiden Suharto, yang pada akhirnya tidak menguntungkan citra rezim maffia di bidang internasional. Di bidang kebudayaan, kehormatan yang diperoleh Pram dari Hadiah Magsaysay dan UNESCO merupakan sanksi internasional terhadap “kelakuan” rezim maffia mengenai HAM.

Pukulan berat lainnya, yang dampaknya akan besar, dan masih akan berbuntut panjang adalah soal Hadiah Nobel yang didapat oleh Uskup Belo dan Jose Ramos Horta. Kasus ini akan menjadi duri besar yang menyakitkan sekali dalam daging rezim maffia. Nampak sekali bahwa pejabat-pejabat rezim maffia kelihatan kebingungan bagaimana harus menangani masalah ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Orde Baru, sedang berlangsung “pengkroyokan” pendapat umum secara internasional terhadap praktek-praktek yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam meng-agresi dan menduduki bekas jajahan Portugis di Timor-Timur. Yang lebih serius lagi, yalah adanya gejala bahwa karena persoalan Hadiah Nobel ini, citra Presiden Suharto ikut terseret jatuh di mata internasional. Sulitnya, bagi rezim maffia, makin “melawan” Hadiah Nobel, maka makin buruk kesan orang terhadap praktek-praktek pemerintah Indonesia. Akibatnya, masalah Timor-Timur akan tetap menjadi persoalan yang rumit bagi rezim maffia.

Rezim maffia, yang dikepalai oleh Presiden Suharto, menghadapi arus besar yang mengaspirasikan perobahan menuju demokrasi yang lebih luas, lebih jujur, lebih adil. Banyak orang sudah tidak percaya lagi kepada omongkosong “Demokrasi Pancasila” yang diuar-uarkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Sebab, sudah 30 tahun, mereka mempidatokan kata-kata bagus ini tetapi sambil melakukan tindakan-tindakan yang justru bertentangan dengan Pancasila. Jelasnya, rezim maffia ini tidak mungkin menyetujui dilaksanakannya demokrasi dan diadakannya perobahan dalam sistem politik. Untuk itu, segala jalan akan ditempuh, dan segala cara akan dicari, supaya dalam Pemilu yang akan datang Golkar menang secara mutlak. Abri, Birokrasi (termasuk di dalamnya Korpri, Dharma Wanita dll) dan Golkar (yang kata Harmoko mempunyai 36 juta anggota) akan dikerahkan.

Dengan begini, rezim maffia ini akan bisa dipertahankan terus. Artinya, penyakit dan kebobrokan yang sudah terjadi selama 30 tahun ini tidak mungkin dikikis, sedangkan usaha dari berbagai golongan untuk mengadakan perobahan akan ditindas terus.

Apakah perkembangan situasi memang akan mengarah kesitu ? Sejarah mungkin akan menyajikan cerita yang lain. Sebab, pengalaman di dunia selama ini sudah menunjukkan bahwa sesuatu yang busuk akhirnya akan jatuh juga. Termasuk rezim maffia yang dikepalai oleh Presiden Suharto.