01 Mei 2005 — 5 menit baca

Minta Maaf Pada Suharto? Atau Logika Jungkirbalik?

Oleh: Harsutejo

tanggal pasti: 2005-05

Latar Belakang Sejarah

Belakangan ini ketika Suharto, mantan Presiden RI, sedang sakit, segelintir orang menganjurkan agar rakyat Indonesia meminta maaf kepada Suharto, tentunya mumpung dia masih hidup. Marilah kita lakukan sedikit tinjauan sejarah Republik Indonesia kita tercinta ini, apa rakyat memang perlu meminta maaf padanya.

Sebenarnyalah bangsa Indonesia dalam sejarahnya yang panjang terus-menerus berada dalam proses membentuk diri, lebih nyata lagi pada penutup abad 19 dan awal abad ke 20. Proses pembentukan diri sebagai bangsa ini meningkat tinggi dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang dipelopori pemuda-pemuda Mohamad Yamin, Amir Syarifudin, Sartono, Wage Rudolf Supratman dan yang lain yang bersumpah mengaku sebagai Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Indonesia. Selanjutnya memuncak pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 oleh Sukarno – Hatta.

Menyadari adanya perbedaan-perbedaan di antara bangsa Indonesia dari 5000 pulau yang didiami penduduk (di antara lebih dari 17.000 pulau), ratusan suku bangsa dan ras keturunan dengan ratusan bahasanya, perbedaan adat, kepercayaan dan agama, warna kulit, tingkat kemajuan, latar belakang sejarah, keyakinan politik dan ideologi dsb, maka para founding fathers dengan amat bijaksananya menetapkan ‘Bhinneka Tunggal Ika’ sebagai semboyan negara, yang berada dalam genggaman erat kaki Garuda Pancasila. Semboyan ini sudah diwariskan oleh kebijakan sang pujangga Majapahit Mpu Tantular dari abad 14.. Semboyan kita bukan ‘persatuan dan kesatuan’ seperti yang didengungkan setiap hari oleh TVRI semasa Orde Baru, semboyan kita adalah ‘Bhinneka Tunggal Ika’, kita berbeda-beda seperti dalam kenyataannya memang demikian, tetapi kita satu jua, Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Indonesia. Kita bersatu dalam penerimaan dan penghormatan terhadap perbedaan dan keragaman. Dan kita memang perlu bersatu dalam wadah negara Republik Indonesia. Pembentukan diri bangsa ini masih terus-menerus berproses menuju pada integrasi bangsa yang ideal dalam kebinekaan.

Bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan yang kadang sudah berasal dari sejarah yang panjang terutama di masa penjajahan Belanda, juga perbedaan timpang yang timbul karena konsep pembangunan yang justru merusak persatuan dalam kebinekaan. Perbedaan itu bisa berujung pada satu juga yakni menuju integrasi dengan cara yang tepat, jika tidak maka dapat merupakan kendala besar yang berujung pada desintegrasi. Sebagian perbedaan itu bisa merupakan kekayaan besar bangsa ini juga. Para Bapak Bangsa telah memberikan contoh kebijakan bagaimana menyikapi perbedaan itu antara lain dengan rumusan Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila yang dapat merupakan kontrak ikatan terhadap seluruh bangsa ini dengan segala perbedaannya.

Orba Merusak Bhinneka Tunggal Ika

Rezim Orba dalam prakteknya mengabaikan realitas kebinekaan. Kesadaran yang diwariskan para Bapak Bangsa ini tidak pernah mendapat perhatian semestinya. Karena perbedaan itu tidak pernah diakui secara nyata, maka tidak dikelola secara wajar dan menimbulkan bom waktu pertentangan keras terbuka di antara suku, daerah, golongan bahkan dengan nuansa agama. Rezim Orba dengan riuh-rendah selalu menghujat kaum komunis karena antara lain dalam ideologinya menganut prinsip perjuangan kelas yang memecah belah. Selama rezim Orba berkuasa, justru secara sistimatis dan terus-menerus dilakukan politik pecah belah terhadap rakyat Indonesia. Perbedaan dan pertentangan antar-golongan dan suku sebagai bagian dari keanekaragaman bagaimana pun merupakan kenyataan hidup bangsa Indonesia. Persoalannya bagaimana perbedaan dan pertentangan itu dikelola dengan memperkuat institusi masyarakat yang ada, agar masyarakat dapat mengatasi dan menyelesaikannya sendiri tanpa intervensi negara dalam proses yang damai. Yang dilakukan rezim ini justru kebalikannya, melumpuhkan institusi masyarakat dan memperkuat institusi negara dan menjadi negara otoriter, menindas pertentangan dan perbedaan dengan kekerasan. Yang terjadi adalah pertentangan yang membesar seperti api dalam sekam, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Dan inilah yang terjadi setelah tumbangnya Suharto, Sang Bapak Pembangunan..

Di samping itu rezim Orba melakukan berbagai diskriminasi, bukan saja terhadap etnik Tionghoa dan kaum “tidak bersih diri dan tidak bersih lingkungan” korban tragedi 1965, tetapi juga di antara suku-suku pendatang transmigran dan suku setempat, mengabaikan berbagai hak adat, juga dalam hubungannya dengan pembukaan apa yang mereka sebut sebagai proyek pembangunan. Akibatnya pertentangan etnik juga meningkat, sekaligus memperlemah rasa kebangsaan dan mempertebal rasa kedaerahan, timbulnya separatisme yang mengarah pada desintegrasi bangsa. Diperkuatnya institusi negara telah menjurus pada penggunaan teror terhadap berbagai macam kelompok yang berbeda termasuk kelompok agama yang hendak mengatur lingkungannya sendiri sebagai bagian dari pemberdayaan institusi masyarakat. Pemaksaan institusi negara yang terjadi telah mengambil korban seperti dalam peristiwa Tangjungpriok, Lampung dsb. Teror semacam itu justru telah meningkatkan berkembangnya wawasan agama yang sempit. Terorisme oleh negara yang dimulai secara besar-besaran pada 1965 itu berlanjut di daerah-daerah Papua, Aceh, dan Timor Leste semasa dicaplok rezim Orde Baru, kemudian terpaksa ditinggalkan.

Mesin kekuasaan Orba pun telah jauh mengintervensi partai politik, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang independen. Perpecahan yang terjadi digunakan oleh mesin negara yang kental dengan intelijen militer untuk mengontrol dan menguasainya dengan cara mendudukkan orang-orang yang dapat dikendalikan oleh kekuasaan meskipun tidak disukai oleh anggotanya. Jenderal Suharto merupakan jawara dalam melaksanakan politik pecah belah alias divide et empera model penjajah. “Suharto was by now well versed in the tactics of devide and conquer” (Suharto sangat trampil dalam taktik memecah belah dan mengusai) begitu tulis wartawan terkenal Adam Schwarz pada 1994 yang selama kekuasaan Orba dicekal..

Rezim Orba menghendaki segalanya seragam dengan mengabaikan adanya perbedaan bahkan membunuh perbedaan dengan segala macam rekayasa yang menipu, agar dengan mudah rakyat yang berbeda-beda itu diperintah dan tunduk di bawah kaki kekuasaannya yang seragam pula, kekuasaan yang korup dan represif dengan filosofi ‘bagi-bagi kekuasaan dan bagi-bagi rejeki’ di antara Presiden Suharto, para jenderal (AD khususnya) serta kroni-kroninya. Dengan demikian masyarakat tidak dididik untuk menerima dan menghargai adanya perbedaan dan keberagaman, tidak dididik untuk bekerjasama dalam perbedaan. Rezim Orba telah menafikan motto dasar bangsa ini, Bhinneka Tunggal Ika, salah satu mutiara yang telah dihasilkan oleh pendiri negara ini, para Bapak Bangsa. Betapa hebat kerusakan yang dialami negeri dan bangsa ini karena ulah rezim Orba yang dipandegani oleh Jenderal Besar (Purn) Suharto selama 32 tahun, belum lagi kerusakan moral yang begitu luas oleh budaya korupsi yang amat destruktif. Kerusakan semacam itulah yang kita warisi dewasa ini, sampai-sampai negeri ini berada di bibir kebangkrutan. Apa patut rakyat Indonesia yang telah dibuat sengsara ini justru meminta maaf kepada Suharto, seperti yang disarankan segelintir orang? Ini benar-benar logika jungkirbalik bukan?