28 Desember 2007 — 11 menit baca

Merebut kekuasaan politik

Menjelang ditutupnya tahun 2007, berikut ini adalah sekadar bahan untuk renungan bersama mengenai masa depan rakyat beserta negara RI :

Dengan datangnya tahun baru 2008, maka mungkin ada banyak orang yang bertanya-tanya apakah tahun baru ini akan bisa mendatangkan perubahan-perubahan besar yang menguntungkan negara dan bangsa, serta bisa memperbaiki kehidupan sebagian terbesar rakyat Indonesia?

Mohon ma’af terlebih dulu kepada para pembaca yang sekiranya mempunyai harapan (atau ilusi?) bahwa tahun 2008 bisa merupakan tahun yang membawa perubahan-perubahan besar yang menguntungkan rakyat. Sebab, tulisan ini dengan terus-terang menyatakan bahwa tahun 2008 akan tetap mengecewakan atau akan terus menyedihkan bagi sebagian terbesar rakyat kita. Terutama bagi rakyat miskin yang jumlahnya lebih dari 40 juta orang, serta bagi orang yang menganggur (termasuk pengangguran di kalangan orang muda) yang juga puluhan juta jumlahnya.

Di samping itu, korupsi akan tetap terus merajalela, baik di kalangan atas, menengah maupun kalangan bawah. Penyuapan, penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan dan praktek-praktek bathil lainnya akan terus banyak terjadi di berbagai bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketidakjujuran dan ketidakadilan para hakim, para jaksa, para pejabat kepolisian, akan tetap menjadikan hukum di Indonesia dilecehkan oleh banyak orang. Kebejatan moral yang sangat meluas ini akan terus - dalam tahun 2008 – menjadikan bangsa kita sakit parah.

Dan ketika sebagian terbesar rakyat kita mengalami penderitaan berat akibat kehidupan sehari-hari yang sulit (bahkan banyak yang busung lapar) maka kita akan menyaksikan juga bahwa sebagian kecil bangsa kita hidup dengan kelewat mewah berlebih-lebihan. Yang patut kita kutuk atau kita hujat adalah bahwa banyak kehidupan bermewah-mewah dan berfoya-foya itu adalah hasil curian atau praktek-praktek kriminal lainnya, yang merugikan kepentingan rakyat dan negara.

Orde Baru adalah sumber banyak penyakit parah

Seperti yang sudah kita saksikan atau alami sendiri masing-masing, kebobrokan moral dan kebusukan mental ini sebenarnya sudah terjadi sejak lahirnya kekuasaan rejim militer Orde Baru, yang diteruskan oleh berbagai pemerintahan yang menyusulnya (pemerintahan Habibi, Abdurrahman Wahid, Megawati dan SBY-JK sekarang). Dan bagi mereka yang benar-benar serius mengamati perkembangan rakyat dan bangsa adalah jelas sekali bahwa terutama sekali Orde Barunya Suharto-lah yang telah menimbulkan kerusakan moral dan pembusukan mental di banyak kalangan masyarakat. Kerusakan moral ini tidak hanya tercermin dalam pelanggaran HAM secara besar-besaran terhadap jutaan golongan kiri pendukung politik Bung Karno saja. Dan, juga, tidak hanya terwujud dalam merajalelanya korupsi secara parah dan ganas. Jauh lebih luas dan lebih besar dari itu semua !

Orde Barunya rejim militer Suharto telah mengubur segala yang luhur dan besar dari tradisi perjuangan banyak perintis kemerdekaan, hanya oleh karena perintis kemerdekaan ini pada umumnya dianggap “kiri”, atau simpatisan dan pendukung gagasan-gagasan besar Bung Karno. Seperti kita saksikan bersama, selama pemerintahan Orde Baru perkataan “revolusi” tidak banyak terdengar lagi, karena revolusi adalah musuh rejim militer Suharto. Begitu juga perkataan “gotong royong”, “berdikari”, “kolonialisme” dan “imperialisme”, “sosialisme”, dan NASAKOM adalah kata-kata yang sering diucapkan oleh Bung Karno, yang kemudian dijadikan “taboo” selama jaman Orde Baru itu.

“De-Sukarnoisasi” yang dijalankan oleh Orde Baru adalah pada dasarnya pengkhianatan terhadap perjuangan bangsa Indonesia untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, masyarakat sosialis à la Indonesia dan penguburan jiwa revolusioner sebagian besar rakyat Indonesia melawan imperialisme. Sejak diberlakukannya “de-Sukarnoisasi” ini Orde Baru bukan saja menjadikan bangsa kita sebagai antek imperialisme (terutama AS), dan negara kita sebagai ladang pengurasan kekayaan bagi kepentingan modal asing, melainkan juga telah merusak besar-besaran jiwa bangsa lewat berbagai indoktrinasi yang menyesatkan. Akibat buruk berbagai macam indoktrinasi yang menyesatkan ini kita bisa saksikan di berbagai bidang kehidupan bangsa sampai sekarang.

Jadi, proses pembusukan moral secara besar-besaran ini sudah berjalan lebih dari 40 tahun, dan dimulai sejak dibangunnya Orde Baru oleh “golongan tua” TNI-AD di bawah pimpinan Suharto. Pembusukan moral inilah yang menimbulkan di seluruh negeri kita berbagai masalah sulit dan parah sekarang ini di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, termasuk agama.

Tidak mungkin ada perubahan dan perbaikan, kalau ……

Sampai akhir tahun 2007, kalau kita baca suratkabar atau majalah Indonesia (dan kita lihat tayangan di TV), maka tercerminlah di situ betapa banyaknya persoalan-persoalan besar dan rumit yang harus dihadapi bangsa dan negara. Banyak persoalan-persoalan ini bertumpuk-tumpuk karena tidak bisa ditangani atau diselesaikan secara baik dan tuntas. Karena banyaknya persoalan, dan juga karena parahnya, maka tipislah harapan bahwa persoalan-persoalan itu akan dapat diselesaikan dalam tahun 2008. Bahkan, juga tidak akan mungkin dalam tahun 2009 atau 2010 atau 2015 sekalipun, kalau kekuasaan politik masih terus dipegang atau didominasi oleh orang-orang yang berjiwa Orde Baru. Sebab, patut selalu kita ingat bahwa justru orang-orang yang berjiwa Orde Baru-lah yang menjadi sumber penyakit bangsa, atau yang menjadi penyebab banyak persoalan-persoalan parah di negeri kita.

Artinya, selama jangka waktu yang cukup lama di masa mendatang tidak mungkin ada perubahan-perubahan besar yang bisa membawa perbaikan hidup bagi sebagian terbesar rakyat kita yang sedang sangat menderita karena kemiskinan, pengangguran, kelaparan, dan kekurangan kesehatan. Tentu saja, tidak akan ada perubahan-perubahan besar yang menguntungkan kepentingan orang banyak, karena kekuasaan politik ada dalam genggaman orang-orang yang tidak peduli terhadap nasib rakyat. Mereka yang bermoral begitu rendah ini tidak menginginkan adanya perubahan-perubahan besar atau perbaikan-perbaikan fundamental dalam pengelolaan negara, karena mereka takut kehilangan kesempatan untuk mencuri kekayaan rakyat dan negara. Para penjahat yang menempati banyak kedudukan penting-penting dalam bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif, merasa lebih diuntungkan dengan adanya kebobrokan moral dan ke-ambur-adulan pengelolaan kehidupan negara dan pemerintahan.

Hukum dan peradilan dapat “dibeli” dengan uang banyak

Para penjahat ini (di antaranya ada yang terdiri dari tokoh-tokoh pemerintahan dan masyarakat, termasuk anggota-anggota perwakilan rakyat, dan tokoh-tokoh partai politik dan agama) merasa terancam kalau KPK betul-betul bisa melaksanakan tugas-tugasnya dalam memberantas korupsi dengan tegas, konsekwen, jujur, tuntas, dan tidak pandang bulu

Sampai akhir tahun 2007, citra penegakan hukum (rule of law) di Indonesia tidaklah cemerlang sama sekali. Menurut hasil survey, dunia peradilan di negeri kita juga termasuk dalam kategori yang terkorup. Citra banyak hakim, jaksa dan polisi dikotori oleh banyaknya berita dan desas-desus (yang berdasar) tentang praktek suapan, sehingga penjahat-penjahat besar dapat “membeli” hukum dan pengadilan dengan uang yang banyak (ingat kasus Tommy Suharto, antara lain). Oleh karena itu, apakah dalam tahun 2008 dunia hukum di negeri kita akan ada perbaikan adalah soal yang sulit diramalkan. Sebab, masih cukup banyak persoalan-persoalan di Mahkamah Agung yang “tidak jelas juntrungnya”. Juga di Kejaksaan Agung. Jadi, kita akan sama-sama menyaksikan bahwa seruan PBB dan Bank Dunia untuk membenahi hukum dan peradilan di Indonesia, antara lain dengan program StAR Initiative, tidak akan mempunyai dampak yang besar.

Dalam tahun 2008 tidak banyak perubahan yang akan terjadi, karena sebagian terbesar tokoh-tokoh dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat, akan sibuk sekali dengan kegiatan-kegiatan menghadapi Pemilu 2009. Kesibukan luar biasa dari partai-partai politik dan berbagai kalangan masyarakat untuk diselenggarakannya Pemilu tahun 2009 ini tidak akan banyak pengaruhnya untuk perbaikan nasib sebagian terbesar rakyat Indonesia.

Pemilu 2009 tidak akan mendatangkan perubahan besar

Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, rakyat Indonesia perlu menyadari bahwa tidak perlu menaruh harapan terlalu besar atas hasil Pemilu 2009. Sebab, akan sama-sama kita saksikan dan kita alami sendiri, bahwa Pemilu 2009 tidak akan mendatangkan perubahan-perubahan besar yang bisa memperbaiki kehidupan rakyat banyak.

Pemilu tahun 2009 hanya akan tetap merupakan jalan bagi partai-partai politik, yang selama ini sudah memegang kekuasaan politik, untuk terus berkuasa. Sedangkan kita semua melihat bahwa sebagian besar partai-partai politik itu (antara lain Golkar, PDI-P, Partai Demokrat, PPP) sudah menunjukkan “bhakti”-nya atau “jasa”-nya (harap perhatikan tandakutip di sini) kepada rakyat Indonesia, yang hasil negatifnya malah mendatangkan penderitaan bagi banyak orang.

Oleh karena itulah, kita tidak perlu (atau,bahkan, tidak boleh !) menaruh ilusi kepada hasil Pemilu 2009 yang akan datang. Seperti dibuktikan oleh pengalaman yang sudah-sudah, pemilu yang diikuti oleh partai-partai tradisional itu telah terbukti – dengan jelas sekali ! – tidak pernah mendatangkan perubahan-perubahan besar yang menguntungkan perbaikan hidup bagi sebagian terbesar rakyat, terutama rakyat miskin. Segala janji-janji yang biasanya diuar-uarkan secara bagus-bagus dan muluk-muluk itu ternyata hanyalah omongkosong saja , yang kemudian dicampakkan begitu saja atau dilupakan, setelah pemilu lewat. Anggota-anggota berbagai perwakilan rakyat (di tingkat nasional, propinsi, atau kabupaten) yang ditunjuk oleh partai-partai, selama ini lebih banyak mengurusi kepentingan partai atau golongan, daripada mengurusi kepentingan rakyat banyak, sambil melakukan hal-hal yang haram atau terlarang.

Peran GOLKAR yang negatif dan merusak

Contoh negatif yang paling menyolok dalam hal ini adalah apa yang dilakukan oleh Golkar selama lebih dari 40 tahun. Seperti yang sudah disaksikan oleh banyak orang selama ini, Golkar, sebagai kekuatan politik yang paling besar pendukung rejim militer Orde Baru sepanjang 32 tahun, tidak berbuat banyak untuk perbaikan nasib rakyat banyak. Sebaliknya, Golkar telah merupakan kendaraan politik Suharto dalam merusak cita-cita para pejuang kemerdekaan dan menghancurkan segala yang baik dari gagasan-gagasan besar Bung Karno.

Itulah sebabnya, maka sekarang ini - dan juga di masa-masa yang akan datang – tidak bisa diharapkan adanya perubahan-perubahan fundamental dan besar-besaran, selama Golkar masih memainkan peran penting dalam kehidupan politik. Dan sudah dapat diramalkan bahwa dalam Pemilu 2009 akan tetap memperoleh suara yang banyak sekali. Sebab, Golkar (dengan dibantu oleh berbagai kekuatan pro-Suharto) masih menguasai sebagian besar birokrasi, di samping menumpuk dana yang juga besar sekali, yang berasal dari sumber-sumber yang bisa dipersoalkan “kebersihannya”.

Karenanya, perlu sekali menjadi kesadaran kita bersama bahwa Golkar (dan para pendukung politik Orde Barunya Suharto) adalah kekuatan politik di negeri kita yang menentang adanya perubahan-perubahan besar yang menguntungkan kepentingan rakyat banyak (sekali lagi, terutama sekali rakyat miskin). Dan bahwa perubahan-perubahan besar tidak akan mungkin dilakukan oleh Golkar, atau bersama-sama Golkar. Itu pulalah penjelasannya mengapa kita tidak boleh punya ilusi bahwa Pemilu 2009 akan mendatangkan perbaikan kehidupan bagi rakyat banyak. Perubahan dan perbaikan besar-besaran hanya dapat dilakukan kalau Golkar (dan para pendukung-pendukung Orde Barunya Suharto yang lain) sudah tidak berdominasi lagi dalam kehidupan politik negeri kita.

Pentingnya rakyat merebut kekuasaan politik

Oleh karena itu, seluruh golongan dalam masyarakat yang mendambakan perubahan-perubahan besar demi kepentingan rakyat banyak perlu berusaha – dengan segala cara dan bentuk – untuk menghimpun, kemudian memperbesar dan meluaskan kekuatan guna mendorong adanya perubahan-perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar dan perbaikan yang mendalam hanya dapat dilaksanakan kalau kekuasaan politik ada di tangan kekuatan-kekuatan pro-rakyat dan anti-imperialisme atau anti-neoliberalisme. Artinya, untuk lebih jelas lagi, negeri kita akan bisa melakukan perubahan-perubahan besar untuk perbaikan kehidupan rakyat, kalau kekuatan-kekuatan pro-rakyat sudah bisa merebut kekuasaan politik di negeri kita.

Untuk bisa mendorong terjadinya perebutan kekuasaan politik ini, diperlukan adanya dukungan dari banyak golongan, melalui berbagai macam kegiatan dan aksi-aksi massa. Segala macam aksi atau gerakan rakyat, yang menuntut perbaikan kesejahteraan hidup, dan melawan kejahatan korupsi, perlu dikembangkan bersama-sama. Dan dengan digalakkannya aksi-aksi sosial dan aksi-aksi politik di berbagai bidang dan dalam macam-macam bentuk ini bisalah kemudian diperdalam kesedaran politik banyak orang bahwa hanya perubahan kekuasaan politik menjadi pro-rakyat-lah yang merupakan jalan lapang bagi terciptanya masyarakat sejahtera, adil dan makmur.

Merebut kekuasaan politik untuk kepentingan rakyat banyak

Aksi-aksi atau gerakan yang dilancarkan oleh berbagai golongan dalam masyarakat untuk mendorong terjadinya perubahan-perubahan besar bagi kepentingan rakyat banyak ini sangat mutlak diperlukan guna memungkinkan terjadiya perebutan kekuasaan politik dari tangan-tangan para pendukung Orde Baru (dan sisa-sisanya). Dan bagi kita adalah perlu jelas, bahwa merebut kekuasaan politik demi kepentingan rakyat banyak adalah tujuan yang sah dan luhur dan tindakan yang mulia. Sebaliknya, membiarkan terus-menerus dikangkanginya kekuasaan politik oleh kalangan-kalangan yang korup atau rusak moralnya adalah sikap yang salah atau khianat. Supaya lebih jelas lagi, merebut kekuasaan politik dari para penjahat negara dan pengkhianat rakyat adalah perbuatan yang dibenarkan oleh fikiran atau nalar yang sehat, dan adalah sikap politik yang benar. Apa yang terjadi di negara-negara Amerika Latin akhir-akhir ini menunjukkan contohnya (antara lain : Venezuela, Bolivia, Argentina, Brasilia, Cili, dengan kadar dan bentuk yang berbeda-beda)

Sejarah bangsa kita sejak berkuasanya Suharto dan konco-konconya menunjukkan dengan gamblang sekali bahwa berbagai masalah besar dan parah, yang merupakan penyakit bangsa (antara lain ; korupsi yang merajalela, kerusakan moral yang meluas, ketidakpedulian terhadap nasib rakyat banyak) tidak mungkin lagi diatasi atau diselesaikan oleh kekuasaan politik yang dipegang terus-menerus oleh orang-orang “lama” yang berjiwa pro-Orde Baru. Sebab, justru mereka-mereka itulah yang merupakan penyakit bangsa!

Oleh karena itu, sudah makin terasa mendesaklah perlu tampilnya gerakan besar-besaran dari berbagai golongan (terutama dari kalangan generasi muda) untuk mempercepat atau mendorong terjadinya perebutan kekuasaan politik di negeri kita.. Merebut kekuasaan politik dari genggaman kalangan pengkhianat kepentingan rakyat, demi membangun masyarakat yang sejahtera dan demokratis, adalah tugas luhur kita bersama. Merebut kekuasaan politik dan menggantikannya dengan yang benar-benar mentrapkan jiwa Pancasila-nya Bung Karno (dan bukannya Pancasila “palsu” yang dijajakan selama puluhan tahun oleh Suharto dkk) dan yang menjunjung tinggi-tinggi Bhinneka Tunggal Ika, adalah tujuan perjuangan jangka panjang rakyat.

Jadi, merebut kekuasaan politik, dengan arah yang demikian, sama sekali bukanlah perbuatan yang tercela dan terlarang. Melainkan, (dan bahkan sebaliknya !), adalah perbuatan yang secara politik dibenarkan, dan secara moral dianjurkan. Dan syukurlah bahwa kesedaran ke arah ini sudah mulai tumbuh di berbagai kalangan. Dan ini pulalah yang menjadi sumber harapan kita untuk menyongsong hari depan yang lebih baik bagi rakyat.