01 April 1998 — 16 menit baca

Marilah kita tinggalkan Suharto demi keselamatan Republik kita

Catatan Made Sutedja (nama samaran) tentang arti SU MPR 1998 bagi bangsa dan negara kita

  • “Show “ sidang umum MPR ini tidak mendapat restu dari hati rakyat
  • MPR ini sudah kehilangan arti dan jiwa “ majelis, permusjawaratan, dan rakyat”

Bagi banyak pakar dalam bidang ilmu politik, atau ilmu ketatanegaraan (atau ilmu pemerintahan, atau filosofi, atau sosiologi, atau psikologi), atau bahkan juga ilmu penyakit jiwa (psychiatry) dan ilmu penyakit syaraf, ada suatu bahan riset yang amat menarik, dan juga amat urgen untuk dikerjakan di Indonesia dewasa ini. Pekerjaan yang menarik dan urgen itu adalah mempelajari secara mendalam - dan menyeluruh - fenomena yang unik di Indonesia, yaitu : berlangsungnya sidang MPR antara tanggal 1 sampai 11 Maret 1998. Sebab, dengan hasil riset ilmiah tentang SU MPR ini, maka kita bisa berharap lebih mengerti apa arti SU MPR ini bagi bangsa dan negara kita. Mungkin, karenanya, kita juga akan bisa lebih memahami seluk-beluk pemerintahan Orde Baru. Bahkan, mungkin juga kita dapat menyingkap berbagai persoalan yang terdapat di belakang tabir persoalan Presiden Suharto.

Masalah SU MPR 1998 adalah masalah penting bagi bangsa dan negara kita. Sebab, menurut teorinya (dan juga seharusnya!!), MPR adalah badan legislatif yang tertinggi di Indonesia. Artinya, tidak ada lagi badan lainnya atau lembaga lainnya, yang lebih tinggi dari pada MPR ini. Sebab, adalah MPR yang mengangkat atau memilih presiden (kepala negara) kita. Juga MPR-lah yang menentukan Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang harus menjadi pedoman besar dalam menyelenggarakan negara. Jadi, singkatnya, masalah MPR bukanlah soal tetek-bengek, dan bukan pula masalah yang bisa dianggap remeh-temeh. Sebab, namanya saja adalah “majlis permusyawaratan rakyat”. Jadi, mestinya, lembaga ini merupakan pengejawantahan suara rakyat. Artinya, lembaga ini adalah urusan seluruh bangsa. Itulah “teorinya”. Tetapi, bagaimanakah prakteknya selama ini ?

Nah, justru inilah yang menarik! Sebab, selama negeri kita ini ada di bawah sistem politik Orde Baru (artinya : sistem politik presiden Suharto), banyak pertanyaan mengenai MPR ini yang memerlukan penjelasan atau jawaban. Banyak segi-segi gelap mengenai MPR yang perlu diterangi, untuk bisa melihat persoalannya dengan lebih jelas. Banyak keanehan dan “keganjilan” yang perlu penyingkapan. Itulah sebabnya, maka penting sekali, bagi kita semua – dan juga bagi generasi masa datang – akan adanya studi yang serius dan objektif dari berbagai pakar mengenai banyak aspek yang berkaitan dengan MPR ini. Marilah kita coba untuk menyimak sejumlah fenomena tentang “lembaga tertinggi perwakilan rakyat” kita ini.

Cerita di balik masalah corong microphone

Dapatlah kiranya kita perkirakan bahwa ada banyak hal yang bisa dipersoalkan tentang MPR kita ini. Tetapi, kita mulai sajalah dulu dengan masalah microphone di MPR, yang kelihatannya masalah kecil. Kita telah membaca dalam pers bahwa semua microphone yang ada di depan para peserta Sidang Umum MPR telah diangkati atau dicabuti. Sampai sekarang belum ada berita atau keterangan tambahan, dari manakah inisiatif “cemerlang” itu datang, atau siapakah yang mempunyai gagasan yang begitu “canggih”. Bagaimanapun, dan apapun latarbelakangnya, persoalan microphone ini bukan soal sepélé. Ini masalah besar. Sebab, kasus ini adalah ukuran mentalitas para “pemimpin” negara kita, dan cermin cara mereka menangani urusan-urusan besar republik. Juga merupakan contoh tentang kualitas “demokrasi Pancasila” yang diagung-agungkan itu, atau moral politik di “kalangan atas” kekuasaan negara kita.

Jelasnya, begini. Jauh sebelum SU MPR berlangsung, berbagai “pembesar” Orde Baru (baik sipil maupun militer) sudah menyatakan bahwa dalam sidang-sidang “majlis permusyawarakatan” ini tidak mungkin akan terjadi adanya “interupsi” dari peserta. Artinya, tidak boleh ada “suara-suara sumbang”, terutama sekali mengenai pemilihan jabatan presiden (Suharto) maupun wakil presiden (Habibi). Dan, untuk mencegah supaya tidak ada “surprise” atau “serangan mendadak” dari seseorang atau beberapa orang anggota MPR yang mengadakan “interupsi”, maka ditiadakan sajalah microphone, yang dengan mudah bisa digunakan peserta sidang. Jadi lebih “safe”. Habis perkara.

Kita tidak tahu presis, bagaimana kebiasaan atau tatatertib sidang-sidang badan legislatif tinggi di negara-negara lain (umpamanya Dewan Konstituante, Senat, Chamber of Lords, Eerste Kamer dll) tentang hak bicara dan soal microphone. Tetapi, betapapun, sudah bisalah kiranya kita katakan bahwa dicabutinya microphone dalam ruangan sidang MPR, adalah cermin budaya “demokrasi Pancasila” made in Orde Baru. Di situ pulalah bisa dilihat bagaimana pimpinan kekuasaan republik kita yang sekarang ini melecehkan martabat MPR dan menghina anggota-anggota MPR. Sebab, pencabutan microphone ini menyerupai “praktek kepremanan” dalam politik, yang tidak menggubris etika atau moral politik. Betapa tidak ?! Anggota MPR dicegah berbicara, atau (setidak-tidaknya) dibatasi untuk bicara !

Keterlaluan, sudah hanya boneka, dilarang bicara pula !

Pimpinan Orde Baru (yang terdiri dari presiden Suharto, dan dibantu oleh tokoh-tokoh ABRI dan Golkar) rupanya selalu berusaha - dengan segala daya-upaya yang bersih maupun yang kotor - supaya dengan berlangsungnya SU MPR, maka kekuasaan presiden Suharto dan pemerintahannya mendapat legitimasi dan “restu” dari rakyat. Inilah yang selalu mereka gembar-gemborkan sebagai “melalui jalan yang konstitusional”. Padahal, mereka tahu sendiri bahwa justru lembaga MPR ini adalah, pada hakekatnya, suatu produk yang telah diciptakan dengan cara dan “jiwa” yang tidak konstitusional sama sekali. MPR terdiri dari 1000 anggota, dan 575 di antaranya adalah orang-orang yang ditunjuk – atau disetujui daftar namanya – oleh presiden Suharto. Di antara 425 sisanya adalah anggota-angota DPR. Dan kita ketahui bahwa di antara yang 425 ini, 325 orang adalah dari GOLKAR (artinya, “orang-orangnya” presiden Suharto juga). Selebihnya, yang 100 orang, adalah dari PPP dan “PDI-Kerbau”, yang ketika ikut Pemilu yang lalu, daftarnya sudah dilitsus (screening), sehingga bersih dari unsur-unsur “berbahaya” bagi Orde Baru. Jadi, jelaslah kiranya, bagi kita semua, bagaimana “kualitas kedemokrasian” MPR kita ini. (Ingat !! Dan perhatikan, bahwa Butu Hutapea dari PDI adalah salah satu di antara arsitek projek penyerbuan-maut gedung PDI Megawati di jalan Diponegoro. Ia sekarang juga menjadi anggota MPR kita! Bravo!).

Dengan adanya komposisi yang demikian itu, maka tidak bisa lain lagi : MPR adalah lembaga legislatif yang tidak patut memakai nama “majelis”, tidak berhak menggunakan etiket “permusyawaratan”, dan juga tidak boleh dibenarkan mencatut nama “rakyat”! Apalagi, kalau kita teliti daftar nama anggota MPR, maka kita tidak mengerti, dengan alasan apakah atau kriteria yang manakah maka 4 anak-anak presiden Suharto menjadi anggota badan legislatif yang begitu tinggi itu. Demikian juga halnya, mengapa para istri dan sanak-kadang para gubernur dan tokoh-tokoh militer dan sipil juga “diangkat” menjadi anggota MPR. Daftar anggota MPR adalah penghinaan kepada para tokoh-tokoh di berbagai bidang (pakar di bidang ilmu, profesor universitas, pimpinan berbagai organisasi), yang lebih pantas dan lebih berhak menduduki kursi MPR dari pada mereka-mereka itu. Daftar anggota MPR yang sekarang ini adalah penghinaan kepada rakyat. Penguasa negeri ini telah memaksa rakyat untuk menerima atau mengakui “wakil” mereka, yang tidak mereka pilih sendiri. Sebagian terbesar anggota MPR itu adalah hanya boneka.

Namun demikian - dan inilah yang juga keterlaluan ! - para penguasa masih juga tidak percaya kepada boneka-boneka yang mereka angkat sendiri, dan yang sudah mereka “cuci bersih” sebelum memasuki gedung MPR. Sehingga, microphonepun harus dicopoti, untuk mencegah adanya “surprise” yang berupa interupsi. Sudah boneka, tetapi masih dilarang bicara juga. Inilah kualitas “majlis permusyawaratan” yang khas Indonesia.

MPR yang tidak mendapat “restu” dari rakyat

Sidang Umum MPR kali ini memberikan sumbangan besar bagi perkembangan kehidupan demokratis di Indonesia. Sebab, dengan penyelenggaraannya, makin kelihatan lebih jelas lagilah bagi banyak golongan dalam masyarakat, bahwa dari sistem politik presiden Suharto - dari Orde Baru ini - sudah tidak banyak lagi yang bisa diharapkan oleh rakyat. Dengan perekayasaan secara besar-besaran, yang dilakukan dengan berbagai cara, mesin raksasa Orde Baru telah digerakkan untuk bisa “memilih kembali” presiden Suharto dan mengangkat Habibi sebagai wakil presiden.

“Show” Sidang Umum MPR kali ini memang luar biasa ! Pemerintah Orde Baru telah berusaha untuk menjadikan SU MPR sebagai “etalase demokrasi” untuk memberikan legitimasi kepada sistem politik, yang sudah dipaksakan selama 30 tahun. Tetapi “show” ini telah gagal sejak sebelum dimulai, baik bagi penonton dalamnegeri, maupun luarnegeri. Banyak orang sudah tahu sebelumnya bahwa dalam “show” ini bukan saja akan disajikan “lakon” yang buruk, dengan pemain-pemain yang tidak berkualitas (bahkan juga pemain gadungan!). Karena itu, berbagai golongan sudah menyatakan menolak dipilihnya kembali presiden Suharto, sambil sekaligus menuntut digantinya sistem politik yang telah membikin kesengsaraan bagi begitu banyak orang dan dibrantasnya korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran HAM, pelecehan demokrasi dll.

Perkembangan yang amat penting dalam perjuangan berbagai golongan melawan sistem politik Orde Baru (yang sekarang sudah mulai makin busuk menjadi Orde Bau!) adalah bangkitnya mahasiswa berbagai universitas beserta para mahaguru dan dosen. Kampus Universitas Indonesia, yang selama 30 tahun menjadi “benteng” Orde Baru dengan menamakan diri sebagai “Kampus Perjuangan Orde Baru” telah dirombak beramai-ramai menjadi “Kampus Perjuangan Rakyat”. Puluhan ribu mahasiswa universitas di Bandung, Purwokerto, Jogya, Kudus, Surabaia, juga mengadakan berkali-kali berbagai aksi, untuk menolak pencalonan kembali presiden Suharto, sambil menyatakan kemarahan mereka terhadap kesulitan-kesulitan ekonomi yang dihadapi rakyat. Patutlah kiranya dicatat, bahwa dalam aksi-aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa di Bandung telah terdengar yel-yel : “Kami mau Presiden Baru”, “Gantung Suharto”, “Suharto naik harga naik”, “Suharto turun hargapun turun”.

Dalam situasi ketika hati banyak golongan dalam masyarakat sudah menyatakan talak-tiga kepada presiden Suharto (bersama Orde Barunya) inilah sidang MPR berlangsung.

Pemborosan uang untuk upacara yang tidak ada gunanya bagi kepentingan rakyat

Kemarahan banyak orang terhadap berlangsungnya sidang umum MPR bersumber dari berbagai sebab. Ketika situasi ekonomi sedang sulit bagi sebagian terbesar rakyat yang berjumlah 204 juta ini, maka tersiar berita bahwa biaya penyelenggaraan “hajatan besar” ini memakan biaya Rp 45 miliar. Besarnya beaya ini sangat menyolok perhatian -dan menusuk hati – kalau kita ingat bahwa banyak rumahtangga dan perusahaan-perusahaan kecil di seluruh negeri sedang megap-megap untuk bisa menyambung hidup. 1000 anggota MPR itu menginap selama 17 hari dalam hotel-hotel kelas mewah seperti Hotel Indonesia, Hotel Sari Pan Pacific, Hotel Presiden dll. Mereka juga mendapat honorarium harian sebesar Rp 600 ribu setiap orang.

Yang menyakitkan hati bagi banyak orang yalah adanya kenyataan bahwa sidang umum MPR ini, pada hakekatnya, hanyalah suatu kegiatan yang bersifat ritual dan ceremonial, yang tidak mungkin akan membawa perobahan yang berarti bagi kehidupan bangsa. Jadi, lebih merupakan suatu “pesta” bagi orang-orang yang sudah “dipilih” oleh penguasa Orde Baru, untuk secara beramai-ramai dan secara “konstitusional” menyetujui keputusan-keputusan yang sudah dibikin terlebih dulu di tempat lain. Juga sangatlah menyakitkan hati bagi banyak orang ketika melihat bahwa “wakil rakyat” yang menjadi anggota MPR ternyata tidak berani bicara soal korupsi, kolusi, nepotisme, yang menjadi penyakit kangker di negeri ini.

Kekecewaan banyak orang nantinya akan lebih besar lagi, kalau sidang umum MPR sudah usai, ketika mereka melihat bahwa sidang yang begitu “penting” itu, ternyata tidak membawa perobahan-perobahan yang berarti bagi kehidupan rakyat. Sidang Umum MPR kali ini akan menunjukkan lebih jelas lagi bahwa di bawah “pimpinan” presiden Suharto, banyak soal penting akan tetap bertahan di tempat (status quo), bahwa reformasi di bidang politik akan tetap macet, dan bahwa reformasi di bidang ekonomi juga akan terbentur kepada banyak halangan-halangan (antara lain : kepentingan kerabat presiden Suharto dan para konglomerat). Sesudah sidang umum MPR selesai, maka akan lebih jelas lagilah bagi banyak orang (termasuk mereka yang selama ini mendukung presiden Suharto) bahwa banyak kesulitan tidak dapat diatasi, justru karena presiden Suharto masih berkuasa terus. Kita akan menyaksikan adanya hyper-inflasi, makin membubungnya harga sembako, membengkaknya pengangguran dan makin sulitnya kehidupan bagi banyak orang.

Lembaga legislatif tertinggi yang perlu ditolak oleh rakyat

MPR adalah - menurut teorinya – adalah badan legislatif tertinggi rakyat Indonesia. Tetapi, selama 30 tahun, MPR telah digunakan (tepatnya : disalahgunakan) oleh presiden Suharto beserta pendukung-pendukung Orde Baru, sedemikian rupa sehingga menjadi suatu badan yang justru mengkhianati arti “perwakilan rakyat” dan juga melecehkan kata-kata “pemusyawarakatan rakyat”. Didorong oleh obsesi untuk memonopoli kekuasaan politik dan kekuasaan di bidang-bidang lainnya (ekonomi, sosial, kebudayaan dll), presiden Suharto (dan pendukung-pendukungnya yang terdiri dari tokoh-tokoh militer dan sipil) telah menghancurkan prinsip-prinsip demokrasi dan moral dalam kehidupan politik. Di bawah pimpinan Orde Barunya, MPR telah dimerosotkan martabatnya hanya sebagai stempel mati.

Setelah dirusaknya kehidupan demokratis dan dengan dilaksanakannya pemerintahan militer yang otoriter, maka telah diadakan pemilu yang tidak luber dan tidak jurdil. Praktek-praktek yang tidak jurdil dan tidak demokratis inilah yang melahirkan DPR, dan juga MPR. Kalau diperiksa secara teliti, dan dengan menggunakan norma-norma yang berlaku dalam ketatanegaraan yang beradab, maka pemilu yang telah diadakan berkali-kali itu sebenarnya tidaklah sah sama sekali. Karenanya, produk yang keluar dari pemilu yang demikian itu, pada hakekatnya, tidaklah sah juga. Ini berarti bahwa DPR dan MPR adalah badan yang tidak sah, baik secara moral maupun secara politik.

Dengan sudut-pandang yang inilah, maka banyak orang melihat bahwa SU MPR yang mengangkat kembali presiden Suharto untuk ke-7 kalinya, adalah suatu badan yang tidak sah. Karenanya, wajar dan masuk nalar jugalah bahwa terdapat banyak golongan yang sejak sekarang menyatakan tidak mengakui keabsahan MPR yang sekarang ini, dan menolak keputusan-keputusannya. Sikap politik yang semacam ini tidak saja benar, tetapi juga mulia. Sebab, menerima MPR yang komposisinya begitu penuh dengan oknum-oknum yang tidak bersih moralnya (dan yang begitu rendah kualitasnya) adalah kedunguan politik yang tidak tanggung-tanggung. Adalah juga sikap politik yang tepat untuk menuntut dibubarkannya MPR (dan DPR) yang sekarang, dengan diganti oleh MPR dan DPR dari hasil Pemilu yang baru. Menuntut diadakannya Pemilu yang baru, dengan cara dan prinsip yang lebih demokratis, adalah slogan yang tepat untuk memperjuangkan pengurusan negara yang lebih baik, lewat pemerintahan yang bersih.

Suharto sekarang menang, tetapi pemerintahannya akan ambruk juga akhirnya

Presiden Suharto - beserta pendukung-pendukung setianya – jelas telah menang di MPR. Sebab, “pertempuran” (sebenarnya, tidak ada “pertempuran” itu !) itu diatur oleh mesin-mesin kekuasaan presiden Suharto dan medannyapun juga sudah dipersiapkan secara sedemikian rupa sehingga presiden Suharto bisa meraih “kemenangan yang gilang-gemilang”, seperti biasanya selama ini. Tetapi, rakyat Indonesia –dan juga mata dunia internasional – bisa melihat sendiri bahwa Sidang Umum MPR yang kali ini telah menyajikan pertunjukan-pertunjukan yang mencerminkan secara gamblang karakteristik sejati pribadi presiden Suharto dan berbagai aspek buruk sistem politik Orde Baru. Kemenangannya kali inilah yang justru menjadi kelemahannya yang kemudian akan pempercepat proses kehancurannya.

“Machtsvertoon” (bahasa Belanda : unjuk kekuatan) yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru dalam usaha untuk “mengamankan jalannya SU MPR dan menjamin suksesnya” bukanlah merupakan bukti bahwa Orde Baru memang tak terbatas kekuatannya. Di lihat dari sisi luar, memang menakutkanlah kekuatannya yang hanya menyandarkan diri terutama kepada kekuatan bedil ini. Tetapi, dari unjuk kekuatan yang telah digelar (antara lain : pengerahan lebih dari 25 000 orang ABRI di Jakarta saja, disiapkannya belasan panser disekitar gedung MPR, beberapa helikopter, dan didirikannya sejumlah tenda komando disekitar kompleks MPR) bisa juga ditafsirkan adanya “ketidakpercayaan” penguasa terhadap rakyat. Memang, banyak gejala yang menggarisbawahi konstatasi bahwa para penguasa Orde Baru melihat bahwa rakyat tidak menyukai MPR-nya. Karena itulah kita sekarang lebih mengerti, mengapa perlu adanya “unjuk kekuatan” yang begitu menyeramkan dan mengapa perlu adanya peraturan-peraturan yang begitu ketat di Jakarta. Sebabnya adalah sederhana saja : pemerintah sudah merasa sendiri bahwa tidak disukai rakyat. Dan, ini perlu diingat (oleh “mereka”), bahwa pemerintahan yang tidak mendapat kepercayaan rakyat akan, cepat atau lambat, ambruk akhirnya.

Presiden Suharto (dan juga pendukung-pendukungnya yang paling setia) boleh-boleh saja sekarang ini sesumbar bahwa orang-orang atau golongan-golongan yang menentangnya (dan yang melawan sistem politiknya) bisa ditaklukannya. Tetapi, mereka tidak boleh lupa bahwa segala sesuatu yang busuk akan rontok juga akhirnya.

Perobahan dan perbaikan hanya bisa dilakukan tanpa Suharto

Dalam pernyataan berbagai golongan telah dinyatakan kemarahan mereka terhadap akan terpilihnya kembali presiden Suharto oleh MPR. Kemarahan ini benar, adil, dan wajar. Sebab, presiden Suhartolah yang merupakan sumber utama dari kesulitan-kesulitan besar yang sedang dihadapi oleh bangsa kita dewasa ini. Justru dialah yang harus memikul tanggungjawab yang paling besar, dan juga dosa yang paling berat, mengapa keadaan negeri kita menjadi seperti sekarang ini.

Kita semua harus menghilangkan adanya ilusi bahwa dengan adanya pemerintahan yang sekarang ini, dan dengan sistem politik yang sekarang ini, akan bisa datang perbaikan atau perobahan. Sistem ini sudah berjalan 30 tahun, bung! Seandainya ada kemauan, dan juga ada kemampuan, maka sudah lama perbaikan - atau perobahan, atau reformasi – telah bisa dilaksanakan oleh sistem politik ini. Jadi, makin jelaslah kiranya dalil ini : perbaikan atau perobahan tidak akan bisa dilakukan oleh presiden Suharto atau bersama Suharto. Perobahan hanya bisa bisa dilakukan tanpa Suharto.

Karena itu, jangan hiraukan lagilah MPR yang telah mengangkat kembali presiden Suharto ! Kita tidak perlu mengakui –setidak-tidaknya secara politik dan secara moral – keabsahan oknum yang bernama Suharto sebagai presiden republik kita. Sebab, dengan kepribadiannya yang sudah kita kenal selama ini, dan dengan bukti-bukti budipekerti keluarga dan kerabatnya yang tidak luhur itu, maka perlu kita tanggalkanlah rasa hormat kita kepadanya. Negara kita dan rakyat kita tidak akan merasa kehilangan dengan “lengser keprabonnya”. Bahkan sebaliknya, kehadirannya di puncak pimpinan kekuasaan akan membikin “keprabon” (negara) kita akan terus-menerus “longsor”!

Tinggalkan Suharto, demi keselamatan republik kita

SU MPR yang kali ini, yang diselenggarakan dengan biaya begitu mahal dan dengan cara-cara “pengamanan” yang seperti menghadapi musuh, adalah upacara “ adieu” dan ceremoni megah terakhir bagi kekuasaan politik presiden Suharto. SU MPR ini juga merupakan salah satu di antara serentetan lambang-lambang yang menandakan akan berakhirnya masa gelap kurun-waktu pemerintahan Orde Baru. Lambang lainnya yang penting untuk kita tandai adalah ditutupnya tulisan “Kampus perjuangan Orde Baru” dalam kompleks Universitas Indonesia dan digantinya menjadi “Kampus Perjuangan Rakyat”. Juga lambang lainnya lagi, yaitu panji-panji “susu bayi” yang dikibarkan oleh ibu-ibu di bawah pimpinan Dr Karlina.

SU MPR kali ini akan merupakan peristiwa yang penting dalam sejarah kerontokan Orde Baru. Sebab, dalam rangka inilah terjadi akselerasi (dan kristalisasi) proses pematangan situasi menuju perobahan-perobahan di negeri kita, yang sudah terlalu lama dicengkeram oleh suatu sitem politik yang telah menimbulkan banyak kerusakan-kerusakan di bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan terutama di bidang moral. Berbagai golongan dalam masyarakat yang pro-demokrasi dan pro-perobahan telah menyuarakan - dengan jelas dan lantang - menolak dipilihnya kembali presiden Suharto, sedangkan pimpinan Orde Baru (baik sipil maupun militer, yang menguasai Golkar dan Abri) memilih kembali presiden Suharto.

Kita menyaksikan, sejak sekarang, bahwa makin panjang jugalah barisan yang menentang Orde Baru demi lahirnya perobahan. Tendens ini tidak bisa dicegah lagi oleh apapun juga dan oleh siapapun juga. Super Semar versi keduapun tidak akan mampu membendung lagi arus besar ini. Kita semua perlu dengan gembira menyambut mereka yang ingin menggabung dalam barisan besar pro-perobahan menuju demokrasi ini. Dalam perjuangan besar ini tidak ada yang “datang terlambat” (late comers). Kita patut menghargai perjuangan Mohtar Pakpahan, Sri Bintang Pamungkas, Budiman Sudjatmiko (dan teman-temannya) , Megawati (dan pendukung-pendukungnya), tetapi kita perlu juga menghormati mereka yang akan menyusul di kemudian hari. Kita memerlukan kekuatan yang besar untuk bisa bersama-sama menumbangkan pohon beringin tua yang kropos dan penuh benalu ini.

Sangatlah menggembirakan bahwa sekarang makin disadari oleh banyak orang bahwa meninggalkan Suharto adalah suatu keharusan, demi menyelamatkan republik kita, yang sekarang sudah dibikin brantakan dan kalut oleh sistem politik Orde Baru. Akhirulkata, selamat berjuang !