17 Maret 2002 — 9 menit baca

Arti kasus Akbar Tanjung-Golkar bagi bangsa

Menurut Detikcom (16 Maret 2002), sekitar 15 ribu mahasiswa dan rakyat dijadwalkan akan bergabung dalam aksi mendukung Pansus Buloggate II pada hari Senin (18/3/2002). Kalau pansus gagal terbentuk, aksi akan berlanjut pada hari Selasa (19/3/2002). Elemen mahasiswa maupun massa yang bersatu dalam aksi mendukung Pansus Buloggate II diantaranya adalah : KAMMI, BEM UI, BEM ITB, FNPBI, KM ITB, KM Unibraw, KM UGM, PRD, BEM UAD DIY, BEM UMJ, BEM STAI, LMND, STPI, HMI MPO, GPK, SPDRA, BEMA UIA, BEM UGM, BEM UPI, BEM PNJ, KAM Unisma, KAM Borobudur, BEM Fikom Unpad, BEM STAIN Banten, BEM Unila, SM STIE KN, Undip, APP, SM BSI, Poltek Manufaktur Bandung, BEM Assifi’iyah, BEM IAIN, BEM UIKA Bogor, Poltek Semarang, Poltek Bandarlampung, Poltek Palembang, Poltek Bunda Kandung, Poltek Tugu, dll.

“Tuntutan utama mereka adalah : bentuk Pansus Buloggate II, penjarakan dan pecat Akbar sebagai ketua DPR RI, adili serta bubarkan Partai Golkar. Pansus harus mampu membongkar keterlibatan semua parpol terhadap dana Bulog. Bila tuntutan tidak dipenuhi pada tanggal 18 itu, mereka akan melakukan suatu tindakan yang lebih besar, yaitu akan terus-menerus melakukan aksi-aksi mosi tidak percaya dan selanjutnya pendudukan dan pembubaran parlemen” (kutipan selesai)

Dalam merenungkan bersama situasi politik, ekonomi, sosial negeri kita, dan juga dalam kehidupan moral yang menyedihkan di berbagai kalangan (terutama kalangan “atas”) dewasa ini, kiranya bisa dilihat bahwa aksi-aksi yang akan dilancarkan oleh angkatan muda kita itu mempunyai arti yang amat penting. Terlepas dari persoalan apakah Pansus Buloggate II akan bisa dibentuk oleh DPR atau tidak, namun aksi-aksi angkatan muda kita yang berkaitan dengan masalah kasus Akbar Tanjung dan GOLKAR ini mengandung pesan politik dan moral yang besar bagi kehidupan bangsa dewasa ini, dan juga di kemudian hari.

Melanjutkan Perjuangan Melawan Orde Baru

Ketika banyak orang sudah putus asa atau “bingung” menghadapi begitu besarnya kerusakan-kerusakan dan pembusukan yang hampir menyeluruh dalam kehidupan bangsa, maka kita patut bergembira bahwa sebagian angkatan muda kita, bersama-sama dengan berbagai komponen bangsa (gerakan buruh, petani, perempuan, berbagai macam LSM dll), menunjukkan tekad mereka untuk menyelamatkan negara dan bangsa dari kebangkrutan. Dalam kerangka besar “nation and character building” yang berorientasi pengabdian kepada kepentingan rakyat banyak, aksi-aksi mereka itu merupakan sumbangan besar dan mempunyai tujuan yang luhur. Fenomena ini juga mengisyarakatkan kepada kita semua, bahwa dalam tubuh bangsa kita masih cukup darah sehat dan segar, untuk hidup terus sambil melawan segala penyakit.

Angkatan muda kita sudah berjasa besar dalam sejarah bangsa dalam menggulingkan Suharto, tokoh utama Orde Baru yang ternyata telah membikin kerusakan-kerusakan besar-besaran bagi negara dan bangsa kita. Tentang kerusakan-kerusakan yang dibikin oleh Suharto bersama Orde Baru-nya ini tidak perlulah kiranya diulang-ulang panjang lebar lagi dalam tulisan ini. Namun, sekadar untuk menyegarkan kembali ingatan kita bersama, kali ini disebutkan sejumlah fakta-fakta yang besar dan penting, yang antara lain< adalah : pembunuhan besar-besaran terhadap jutaan warga bangsa yang tidak bersalah dalam tahun-tahun 1965/1966, penahanan ratusan ribu tapol dalam< jangka lama tanpa pengadilan, penggulingan Presiden Sukarno dengan berbagai rekayasa, pengebirian Pancasila, pencekekan kehidupan demokrasi selama 32 tahun, pelanggaran HAM besar-besaran, pengembangan kebudayaan korupsi yang sampai sekarang belum bisa diberantas, pembusukan kehidupan moral di kalangan elite dll dll.

Kalau dicermati dalam-dalam, maka akan nyatalah bahwa aksi-aksi angkatan muda (bersama golongan-golongan lain) dalam menuntut diadakannya Pansus DPR untuk “memeriksa” Akbar Tanjung adalah – pada hakekatnya - kelanjutan perjuangan angkatan muda kita dalam menggulingkan Suharto beserta Orde Barunya. Marilah sama-sama kita coba simak lebih lanjut persoalan ini dari berbagai segi.

GOLKAR Adalah Orde Baru

Sekarang, makin jelas bagi banyak orang bahwa - bersama-sama ABRI - Golkar adalah pendukung utama, atau pilar pokok Orde Baru, selama lebih dari 30 tahun. Dalam sejarah berbagai pemerintahan di dunia, jangka waktu selama itu adalah sangat panjang, atau, bahkan jarang tandingannya. Tidaklah bisa disangkal oleh siapa pun yang mempunyai nalar sehat, bahwa segala kerusakan, segala kebusukan atau keburukan di berbagai bidang kehidupan bangsa yang kita saksikan dewasa ini, pada pokoknya adalah akibat yang diwariskan oleh rezim militer Suharto.

Kita bisa menyaksikan bahwa, sekarang ini, makin berkurang jumlah orang yang secara terang-terangan berani membela Suharto atau Orde Baru. Karena, makin lama makin nyatalah bagi banyak orang apakah hakekat kekuasaan Suharto beserta Orde Barunya. Namun, banyak orang juga yang masih belum menyadari secara jelas bahwa partai Golkar adalah - selama lebih dari 30 tahun pula bagian penting yang tak terpisahkan dari Orde Baru. Padahal, rezim militer Orde Baru tidak akan bisa mengangkangi kekuasaan secara begitu kokoh selama itu, tanpa dukungan sepenuhnya dari Golkar. Golkar selama puluhan tahun telah “memborong” semua kekuasaan politik, legislatif dan judikatif Orde Baru. Golkar telah menyetujui, dan juga ikut aktif berpartisipasi dalam segala praktek-praktek tidak demokratis. Bahkan, dalam banyak hal, Golkar adalah pencipta berbagai politik dan praktek Orde Baru. Singkatnya, dan pada hakekatnya, Golkar adalah identik dengan Orde Baru.

Setelah Suharto dan Orde Baru jatuh, partai Golkar (dengan dukungan para simpatisan Orde Baru dari berbagai kalangan) berusaha, dengan segala upaya, untuk menampilkan diri sebagai kekuatan politik yang “berbeda” dengan Golkar semasa Orde Baru. Apakah Golkar yang sekarang memang sungguh-sungguh berbeda dengan Golkar yang lama?

GOLKAR Kibarkan Bendera Palsu

Sejak jatuhnya Suharto dan runtuhnya Orde Baru, Partai Golkar berusaha untuk “menyelamatkan diri” dengan berbagai cara, berbagai rekayasa, berbagai topeng, dan berbagai baju pula. Sebagai kekuatan politik yang pernah mendominasi negara dan bangsa secara mutlak dan menyeluruh selama puluhan tahun, partai ini mempunyai dana yang amat besar, sumber daya manusia yang banyak, jaring-jaringan kekuasaan yang luas, dan “simpatisan” yang tidak kecil jumlahnya yang selama puluhan tahun telah “menikmati” sistem politik Orde Baru (yaitu sistem yang ternyata sekarang telah menjerumuskan bangsa dan negara kita ke keterpurukan yang begitu dalam).

Demi menyelamatkan itu semualah Partai Golkar berusaha mengibarkan bendera-bendera palsu yang dinamakannya “paradigma baru”, “rekonsiliasi”, “pandangan ke depan”, “kuburkan atau lupakan masa lalu” . Bahkan, yang keterlaluan, adalah bahwa tokoh-tokoh utama Partai Golkar telah berani ikut-ikut bersuara keras (tetapi palsu atau sumbang) tentang “reformasi”, supremasi hukum, supremasi sipil, sambil melawan atau menjegal gerakan reformasi yang sesungguhnya.

Menurut logika, adalah wajar-wajar saja bahwa Golkar menentang direalisasikannya atau menghambat dituntaskannya reformasi yang sungguh-sungguh. Sebab, reformasi yang sungguh-sungguh pada hakekatnya adalah memberantas segala keburukan dan kesalahan yang pernah dilakukan oleh Orde Baru/Golkar. Karena kesalahan Orde Baru itu begitu banyak dan begitu< parah dalam berbagai bidang, maka akhirnya Golkar pulalah yang menjadi sasaran. Singkatnya, reformasi tidaklah mengutungkan Partai Golkar.

Penyelesaian Secara Hukum, Politik Dan Moral

Mungkin saja, dengan adanya aksi-aksi yang dilancarkan oleh angkatan muda kita mengenai Pansus Buloggate II, maka akan timbul suara-suara bahwa di belakang aksi-aksi tersebut ada kepentingan-kepentingan politik tertentu, atau bahwa para mahasiswa/pemuda kita sudah “ditunggangi” oleh fihak-fihak tertentu, yang mau membelokkan kasus Akbar Tanjung menjadi masalah politik, dan tidak mengutamakan jalan hukum, atau segala macam suara lainnya.

Terhadap mereka yang menyuarakan ungkapan-uangkapan semacam itu, kiranya perlu kita ingatkan bahwa kasus Akbar Tanjung adalah sekaligus masalah politik, masalah hukum, dan masalah moral. Sebab, di belakang segala karangan (yang berkualitas rendah ) atau “dongeng” (yang tidak indah) tentang uang Rp 40 milyar yang tadinya dinyatakan telah disalurkan untuk membeli sembako bagi rakyat miskin lewat yayasan Islam Raudatul Jannah, dan kemudian dikembalikan kepada negara, sudah terbayang adanya gejala kejahatan-kejahatan di bidang politik, hukum dan moral.

Demi kejelasan persoalan-persoalan di belakang itu semualah, maka ada alasannya bagi angkatan muda (bersama golongan-golongan lainnya dalam masyarakat) untuk menuntut diadakannya Pansus DPR guna menyoroti kasus Akbar Tanjung ini dari segi politik dan moral, mengingat bahwa ia menduduki tempat penting dalam kehidupan ketatanegaraan dan politik bangsa kita (sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar). Di samping itu, mengingat begitu banyaknya dosa-dosa di bidang politik, hukum dan moral yang sudah dibuat oleh Golkar (artinya, termasuk Akbar Tanjung) selama puluhan tahun Orde Baru, maka masalah penyelewengan dana sebesar Rp 40 milyar itu perlu juga diselesaikan secara politik, hukum dan moral. Yang penting adalah mencari kebenaran dari kenyataan, dan menghormati perasaan keadilan bagi semua fihak.

Lewat Kasus Akbar Tanjung Menghancurkan GOLKAR

Mengingat segala macam kasak-kusuk yang dilakukan oleh tokoh-tokoh partai Golkar dalam menghalang-halangi terbongkarnya kasus dana Rp 40 milyar, yang kemungkinan besar sekali ada hubungannya dengan masalah pemilu 1999 atau kegiatan-kegiatan “gelap” partai Golkar lainnya, maka nyatalah bahwa kasus Akbar Tanjung ini perlu diselesaikan secara tuntas. Untuk itu, pemerintah, Kejaksaan Agung, DPR dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan kasus ini, perlu didorong terus untuk mengambil sikap tegas dan tindakan yang berani berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan.

Mempersoalkan kasus dana Bulog Rp 40 milar, bukanlah dengan tujuan semata-mata untuk mencelakakan pribadi Akbar Tanjung, melainkan lewat kasus ini menghancurkan “kultur” yang selama lebih dari 32 tahun telah membikin rusak bangsa dan negara kita. Lewat kasus ini kita lancarkan bersama-sama gerakan untuk menghancurkan Golkar secara politik, secara hukum dan secara moral. Seandainya (sekali lagi seandainya), oleh karena berbagai sebab dan rekayasa (termasuk karena persekongkolan politik, atau uang) Pansus DPR tidak bisa terbentuk dan akhirnya Akbar Tanjung juga bisa dibebaskan oleh pengadilan, maka “kemenangan” Golkar kali ini akan bisa bersama-sama kita jadikan senjata, atau alasan kuat, untuk terus melanjutkan perjuangan menghancurkan Golkar.

Sebab, seperti yang pernah dinyatakan dalam tulisan yang terdahulu (11 Januari 2002) : “Berdasarkan pengalaman lebih dari 32 tahun selama Orde Baru, Republik kita dewasa ini sudah tidak lagi memerlukan kehadiran Golkar dalam kehidupan politik negeri kita. Kehadiran partai Golkar, yang pada dasarnya masih belum bisa “talak-tiga” dengan berbagai aspek buruk Orde Baru, membikin lestarinya berbagai penyakit lama di tubuh bangsa kita. Kehidupan Republik kita akan makin mudah diperbaiki, tanpa kehadiran Golkar. Golkar adalah, pada intinya, faktor penghambat reformasi yang dibutuhkan oleh negara dan bangsa kita dewasa ini (dan generasi kita yang akan datang). Kasarnya, kehadiran partai Golkar merusak kehidupan bangsa dan negara kita.

Oleh karena itu, adalah kewajiban nasional bangsa kita untuk berusaha sekuat tenaga membunuh Golkar secara politik dan lewat cara-cara demokratis. Adalah tugas mulia bagi seluruh kekuatan pro- reformasi dan pro-demokrasi untuk mendorong rakyat kita untuk tidak memilih lagi Golkar dalam pemilu yang akan datang. Menelanjangi kesalahan-kesalahan Golkar, atau membeberkan dosa-dosanya, adalah usaha mulia kita bersama untuk membangun kembali Indonesia Baru. Kepada anggota-anggota Golkar yang masih mau sungguh-sungguh mengabdi kepada kepentingan negara dan rakyat (mohon dicatat : tidak semua anggota partai Golkar adalah jelek!) bisa diimbau : tinggalkanlah Golkar, berbaktilah lewat partai lainnya atau dirikanlah partai baru, dan mengabdilah kepada bangsa dan negara dengan cara-cara lain. Lapangan pengabdian masih luas, dan tugas-tugas pun masih banyak.

Sejarah akan membuktikan bahwa kematian atau kehancuran Golkar bukanlah suatu kehilangan yang perlu ditangisi oleh bangsa kita”.